Cawalkot M Idris Positif Covid-19, KPU Depok Tetap Gelar Debat Publik Sesuai Jadwal

Merdeka.com - Ketua KPU Kota Depok Nana Shobarna menegaskan pihaknya tetap akan melaksanakan debat publik pilkada yang kedua sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Debat akan dilakukan meskipun tanpa kehadiran calon wali kota petahana Mohammad Idris yang terkonfirmasi positif Covid-19.

"Debat tetap jalan sesuai dengan jadwal meskipun ada yang berhalangan hadir karena sakit atau lainnya," kata Nana di Depok, Jawa Barat, Jumat (27/11) seperti dikutip Antara.

Idris yang masih menjabat sebagai wali kota, terkonfirmasi positif Covid-19 sejak Rabu (25/11) sehingga diperkirakan tidak bisa menghadiri acara debat sesi kedua yang digelar pada tanggal Senin 30 November 2020.

"Ya, nanti hanya diwakili oleh Calon Wakil Wali Kota Depok saja. Jadi, digelar tanpa kehadiran Pak Idris," ujar Nana.

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok diikuti oleh dua pasangan calon, yakni paslon nomor urut 01 Pradi Supriatna-Afifah Alia dan paslon nomor urut 02 Mohammad Idris-Imam Budi Hartono.

KPU Kota Depok mengagendakan debat bagi paslon sebanyak tiga kali guna meningkatkan partisipasi pemilih.

Debat pertama digelar pada hari Minggu (22/11) di televisi iNews pada pukul 15.00-17.00 WIB. Dengan tema "Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Hukum di Kota Depok pada Era Kebiasaan Baru".

Debat kedua pada tanggal 30 November 2020 di KompasTV pukul 19.00-21.00 WIB dengan tema "Kesehatan, Kesejahteraan, dan kesenjangan di Kota Depok pada Era Kebiasaan Baru". Selanjutnya, debat ketiga pada tanggal 4 Desember 2020 di TVOne pukul 19.00-21.00 WIB.

Nana mengatakan bahwa masa tenang selama 3 hari (6-8 Desember 2020), kemudian pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2020.

Sementara itu anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengingatkan agar debat publik tidak sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi harus mampu mengelaborasi gagasan, program, dan kapasitas calon secara maksimal.

Ia mengatakan bahwa pilkada kali ini memiliki tantangan yang cukup berat karena di tengah pandemik Covid-19.

"Jangan monoton atau sekadar menggugurkan kewajiban pasangan calon dalam tahapan kampanye Pilkada 2020," katanya menegaskan.

Menurut Titi, seharusnya debat pada masa pandemik sangat strategis karena bisa menjangkau pemilih lebih masif melalui media penyiaran.

Pilkada, lanjut dia, memiliki sejumlah tantangan utama karena harus berlangsung di tengah pandemik Covid-19. Kualitas dan kuantitas partisipasi pemilih pada masa kampanye menurun.

"Kualitas kompetisi yang bebas dan adil (kompetisi yang kompetitif) bisa terdistorsi karena batasan-batasan kandidat dalam menjangkau pemilih akibat pandemik Covid-19," ujarnya.