Cegah kecurangan, Ahok usul wewenang saksi ditambah
Merdeka.com - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama berharap saksi dari masing-masing paslon yang berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditambah wewenangnya. Selama ini para saksi hanya bertugas saat melakukan perhitungan suara saja.
Basuki atau akrab disapa Ahok mengusulkan agar saksi bisa melakukan pengecekan data administrasi calon pemilih sebelum mendapatkan kertas suara. Langkah ini bisa meminimalisir kecurangan sekecil apapun.
"Makanya kita harus sepakat sekarang antar pasangan calon dan KPU, bahwa ketika orang membawa C6 harus menunjukkan KTP, dan saksi bukan duduk di meja sana (belakang), saksi berhak melihat KTP identitas dengan C6 sama atau tidak," katanya di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/3).
-
Bagaimana PPK melakukan tugasnya dalam pemilu? Dalam menjalankan tugasnya, PPK harus menjaga netralitas dan independensinya sehingga proses pemilihan umum dapat berjalan secara adil dan transparan.
-
Bagaimana Pilkada DKI 2017 dijalankan? Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan salah satu pemilihan kepala daerah yang paling menonjol dalam sejarah Indonesia karena berbagai dinamika politik dan sosial yang terjadi.
-
Bagaimana cara Pilkada DKI 2017? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan pemilu di Indonesia? Dalam konteks Indonesia, aktor-aktor seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat memiliki peran dalam memastikan pemilu berjalan dengan baik dan adil.
-
Siapa yang bertugas mengawasi proses pencoblosan? Wewenang Pengawas TPS termasuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran data pemilih, mengawasi proses pencoblosan, mencatat dan melaporkan segala pelanggaran yang terjadi di TPS kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta ikut serta dalam proses penghitungan suara di TPS.
-
Bagaimana cara pengawas Pemilu memastikan kelancaran pemungutan suara? Pengawas pemilu harus memastikan kelancaran pelaksanaan pemilihan di TPS. Ini termasuk memastikan bahwa petugas TPS menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Mereka harus memantau proses pendaftaran pemilih, memberikan bantuan kepada pemilih yang membutuhkan, dan memastikan bahwa proses pemungutan suara berjalan dengan tertib.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, pengawasan dengan cara ini sebaiknya diperketat di kawasan perbatasan wilayah ibu kota. Sehingga nantinya jika benar ada kecurangan dapat diketahui oleh semua saksi dari masing-masing calon, dan dapat segera dilakukan penindakan.
"Makanya mari kita sama-sama jaga bersama. Saya harap media juga bisa sekaligus minta tunjukkin, datang ke TPS pinggiran Tangerang, Depok, Bekasi, untuk lihat apakah C6 yang dipakai itu dengan KTP yang dibawa sama enggak. Kalau enggak sama kita tangkap bersama," jelasnya.
Ahok menyakini, dengan cara tersebut seharusnya proses pesta demokrasi dapat berjalan dengan lebih bersih dan transparan. Sebab, dia tidak memungkiri ada pihak-pihak yang berupaya berlaku curang dalam putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 yang hanya tinggal hitungan hari ini.
"Sekarang saya tanya 'kamu keberatan ga kalau itu C6 diperlihatkan sama saksi sama KTP cocok atau tidak?' Kalau kamu keberatan, bingung kita. Jangan mengatakan 'Enggak ada aturannya tuh saksi duduk di situ, orang saksi di denah duduknya di sana.' Kita curiga dong. Harusnya kamu enggak takut kan, sama-sama dong," tegasnya.
Mantan politisi Gerindra ini meminta KPU DKI Jakarta mengabulkan usulannya tersebut. Terlebih, dengan menambahkan wewenang saksi, maka kedua pasangan calon dapat memastikan pemilihan tidak ternodai dengan oknum-oknum yang mencoba mengambil keuntungan kelompok.
"Begini saja, yang penting saat kita berikan usulan bukan cuma memfitnah dan menduga, saat kita lempar usulan agar ini jadi fair, adil, jangan ditolak dong dari pasangan yang lain," tutup Ahok.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
TPN Ganjar-Mahfud menilai dugaan kecurangan Pemilu 2024 lebih tepat diselidiki melalui Hak Angket DPR bukan dibawa ke MK.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengungkapkan belum ada lobi dan tawaran dari pemerintah atau paslon Prabowo-Gibran untuk menolak hak angket kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPSI berupaya untuk memastikan saksi dapat tersebar di setiap TPS.
Baca SelengkapnyaKertas suara yang tidak digunakan dikhawatirkan akan disalahgunakan.
Baca SelengkapnyaDalam setiap pelaksanaan Pemilu selalu ada evaluasi dan koreksi untuk pelaksanaan selanjutnya.
Baca SelengkapnyaProses rekapitulasi perolehan suara pemilihan DPR Dapil Sulawesi Tengah berlangsung panas pada Sabtu 16 Maret 2024
Baca SelengkapnyaTim hukum TPN Ganjar-Mahfud terus bergerak menyikapi terhadap berbagai bentuk intimidasi yang terjadi.
Baca SelengkapnyaSehingga, Golkar meminta agar menunggu hasil resmi dari KPU.
Baca SelengkapnyaKetua KPU Hasyim Asyari yang memimpin rapat mencecar saksi yang dihadirkan.
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar-Mahfud menegaskan hak angket sudah menjadi bagian dari sejarah Indonesia sejak zaman pemerintahan Presiden Soekarno hingga Presiden SBY.
Baca SelengkapnyaPresiden PKS Ahmad Syaikhu menambahkan, digulirkannya hak angket tersebut karena ingin meluruskan proses demokrasi.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla (JK) menyambut baik rencana hak angket atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya