Cegah KKN, Komisi III DPR Minta PPATK dan BPK Awasi Mitra Kartu Prakerja
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto meminta mendorong Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri transaksi perusahaan digital mitra kartu prakerja. Sebab, dengan anggaran hingga Rp20 triliun serta proses kerja sama platform digital tanpa tender, ada potensi KKN hingga dagang pengaruh.
"Saya berpandangan bukan hanya KPK yang harus jeli dan ketat dalam mengawasi, tapi lebih jauh saya meminta PPATK untuk memantau setiap transaksi keuangan khususnya pihak-pihak atau perusahaan dan pengusaha yang terlibat dan atau terafiliasi dalam pelaksanaan kartu pra kerja ini," ujar Didik kepada wartawan, Jumat (1/5).
Didik menilai, Badan Pemeriksaan Keuangan juga perlu melakukan audit khusus program kartu prakerja. "Demikian juga kepolisian, kejaksaan, inspektorat, civil society dan masyarakat harus aktif untuk melakukan pengawasan," sambung politikus Demokrat ini.
-
Siapa yang bisa merasakan empati? Empati adalah kemampuan seseorang dalam membayangkan atau mengimajinasikan perasaan orang lain.
-
Apa arti dari empati? Empati adalah kemampuan untuk memahami secara emosional apa yang dirasakan orang lain, melihat sesuatu dari sudut pandang mereka, dan membayangkan diri Anda berada di posisi mereka.
-
Apa itu Kartu Prakerja? Kartu Prakerja merupakan program pemerintah yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi kerja dan kewirausahaan bagi para pencari kerja. Namun, untuk merespons pandemi Covid-19, pemerintah mempercepat pengadaan Kartu Prakerja dan memprioritaskan bagi para pekerja atau buruh yang terkena dampaknya.
-
Bagaimana orang baik hati menunjukkan empati? Orang yang baik hati akan bisa merasakan empati dan berusaha untuk memahami perspektif orang lain, bahkan jika mereka tidak setuju sekalipun.
-
Siapa yang merasakan kebersamaan? Sahabat adalah mereka yang tahu semua kekuranganmu namun tetap memilih bersamamu ketika orang lain meninggalkanmu.
-
Siapa saja yang diuntungkan dari kerja sama ini? Kerja sama ini memberikan kemudahan tidak hanya bagi nasabah, tetapi juga bagi Prudential Indonesia dan Prudential Syariah dalam proses collection angsuran premi atau kontribusi asuransi.
Didik berharap, jika ada penyimpangan hingga penyalahgunaan kewenangan dan korupsi, pejabat dan pihak swasta harus segera dilakukan tindakan preventif hingga penangkapan.
"Lebih dari itu, sebenarnya KPK bisa melakukan analisis dan membuat kajian terkait pelaksanaan Kartu Pra Kerja ini untuk menutup celah korupsi, dan juga sebagai upaya KPK dalam mencegah korupsi, serta meminimalisir potensi kerugian keuangan negara, untuk disampaikan kepada pemerintah," kata dia.
Didik melihat ada keuntungan besar bagi platform penyedia konten pelatihan digital dengan harga satu pelatihannya cukup fantastis. Dia heran, seharusnya konten tersebut bisa dibagikan secara gratis.
"Untuk itu, saya menyentuh nurani para pihak khususnya pengusaha mitra kartu pra kerja yang menikmati 'keuntungan' untuk tetap punya empati terhadap kesulitan bangsa ini, punya simpati dan nurani untuk membantu meringankan derita rakyat ini," kata dia.
Didik juga berharap program kartu prakerja ini tidak hanya menjadi harapan sesaat. Sebab, setelah pelatihan belum tentu lapangan pekerjaan teralokasi bagi para peserta.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Netty mendesak pemerintah agar mendengarkan masukan dan tuntutan dari para pekerja yang selalu disuarakan setiap tahunnya
Baca SelengkapnyaPuan juga mengingatkan Pemerintah agar memberi bantuan yang efektif, hal ini menyusul adanya isu Pemerintah akan melakukan bail out untuk menyelamatkan Sritex.
Baca SelengkapnyaErick menyoroti perlunya perlindungan bagi pekerja migran dari pihak-pihak yang seringkali memanfaatkan situasi untuk merugikan mereka.
Baca SelengkapnyaBPJS Ketenagakerjaan menyasar 500 ribu peserta UMKM melalui naungan SRC.
Baca SelengkapnyaKontribusi penting IHT tidak hanya pada pemasukan negara, tetapi juga penyerapan lapangan kerja.
Baca SelengkapnyaUang-uang tersebut digunakan untuk kepentingan para tersangka seperti membayar pemeriksa BPK RI sejumlah sekitar Rp1,035 M dan dana taktis untuk operasional.
Baca SelengkapnyaDirektur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan Abdur Rahman Irsyadi menyapa dan berdialog langsung dengan peserta yang hadir.
Baca SelengkapnyaKehadiran SKT di Kudus juga menghasilkan dampak ekonomi lanjutan, yaitu multiplier effect melalui pertumbuhan dan geliat ekonomi.
Baca SelengkapnyaSalah satu perusahaan ikut berpartisipasi dalam program CSR yaitu PT PLN Indonesia Power (PLN IP).
Baca SelengkapnyaKekejaman yang kerap terjadi di dalam dunia pekerjaan akibat kurangnya rasa kebersamaan.
Baca SelengkapnyaHal tersebut diungkapkan saat sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (6/8)
Baca Selengkapnya