Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Cegah KKN, Komisi III DPR Minta PPATK dan BPK Awasi Mitra Kartu Prakerja

Cegah KKN, Komisi III DPR Minta PPATK dan BPK Awasi Mitra Kartu Prakerja Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto meminta mendorong Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri transaksi perusahaan digital mitra kartu prakerja. Sebab, dengan anggaran hingga Rp20 triliun serta proses kerja sama platform digital tanpa tender, ada potensi KKN hingga dagang pengaruh.

"Saya berpandangan bukan hanya KPK yang harus jeli dan ketat dalam mengawasi, tapi lebih jauh saya meminta PPATK untuk memantau setiap transaksi keuangan khususnya pihak-pihak atau perusahaan dan pengusaha yang terlibat dan atau terafiliasi dalam pelaksanaan kartu pra kerja ini," ujar Didik kepada wartawan, Jumat (1/5).

Didik menilai, Badan Pemeriksaan Keuangan juga perlu melakukan audit khusus program kartu prakerja. "Demikian juga kepolisian, kejaksaan, inspektorat, civil society dan masyarakat harus aktif untuk melakukan pengawasan," sambung politikus Demokrat ini.

Didik berharap, jika ada penyimpangan hingga penyalahgunaan kewenangan dan korupsi, pejabat dan pihak swasta harus segera dilakukan tindakan preventif hingga penangkapan.

"Lebih dari itu, sebenarnya KPK bisa melakukan analisis dan membuat kajian terkait pelaksanaan Kartu Pra Kerja ini untuk menutup celah korupsi, dan juga sebagai upaya KPK dalam mencegah korupsi, serta meminimalisir potensi kerugian keuangan negara, untuk disampaikan kepada pemerintah," kata dia.

Didik melihat ada keuntungan besar bagi platform penyedia konten pelatihan digital dengan harga satu pelatihannya cukup fantastis. Dia heran, seharusnya konten tersebut bisa dibagikan secara gratis.

"Untuk itu, saya menyentuh nurani para pihak khususnya pengusaha mitra kartu pra kerja yang menikmati 'keuntungan' untuk tetap punya empati terhadap kesulitan bangsa ini, punya simpati dan nurani untuk membantu meringankan derita rakyat ini," kata dia.

Didik juga berharap program kartu prakerja ini tidak hanya menjadi harapan sesaat. Sebab, setelah pelatihan belum tentu lapangan pekerjaan teralokasi bagi para peserta.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
May Day, PKS Ingatkan Pemerintah Tak Cuma Berpihak ke Sisi Pengusaha
May Day, PKS Ingatkan Pemerintah Tak Cuma Berpihak ke Sisi Pengusaha

Netty mendesak pemerintah agar mendengarkan masukan dan tuntutan dari para pekerja yang selalu disuarakan setiap tahunnya

Baca Selengkapnya
Puan Dukung Pemerintah Fokus Selamatkan Tenaga Kerja Sritex: Jangan Sampai Ada PHK
Puan Dukung Pemerintah Fokus Selamatkan Tenaga Kerja Sritex: Jangan Sampai Ada PHK

Puan juga mengingatkan Pemerintah agar memberi bantuan yang efektif, hal ini menyusul adanya isu Pemerintah akan melakukan bail out untuk menyelamatkan Sritex.

Baca Selengkapnya
Erick Thohir dan Abdul Kadir Karding Kolaborasi Lindungi PMI dari Jerat Utang Rentenir
Erick Thohir dan Abdul Kadir Karding Kolaborasi Lindungi PMI dari Jerat Utang Rentenir

Erick menyoroti perlunya perlindungan bagi pekerja migran dari pihak-pihak yang seringkali memanfaatkan situasi untuk merugikan mereka.

Baca Selengkapnya
BPJS Ketenagakerjaan Dukung UMKM pada Pesta Rakyat UMKM Indonesia Bersama SRC
BPJS Ketenagakerjaan Dukung UMKM pada Pesta Rakyat UMKM Indonesia Bersama SRC

BPJS Ketenagakerjaan menyasar 500 ribu peserta UMKM melalui naungan SRC.

Baca Selengkapnya
Perjuangkan Industri Hasil Tembakau, Misbakhun Serap Aspirasi Pelinting SKT
Perjuangkan Industri Hasil Tembakau, Misbakhun Serap Aspirasi Pelinting SKT

Kontribusi penting IHT tidak hanya pada pemasukan negara, tetapi juga penyerapan lapangan kerja.

Baca Selengkapnya
Cara Culas Koruptor Tunjangan Kinerja Kementerian ESDM Tampung Duit Haram
Cara Culas Koruptor Tunjangan Kinerja Kementerian ESDM Tampung Duit Haram

Uang-uang tersebut digunakan untuk kepentingan para tersangka seperti membayar pemeriksa BPK RI sejumlah sekitar Rp1,035 M dan dana taktis untuk operasional.

Baca Selengkapnya
Rayakan Harpelnas di Jawa Timur, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Peserta Rasakan Manfaat Optimal
Rayakan Harpelnas di Jawa Timur, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Peserta Rasakan Manfaat Optimal

Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan Abdur Rahman Irsyadi menyapa dan berdialog langsung dengan peserta yang hadir.

Baca Selengkapnya
Di Daerah Ini Ada 92 Perusahaan Rokok, Serap 80.000 Tenaga Kerja
Di Daerah Ini Ada 92 Perusahaan Rokok, Serap 80.000 Tenaga Kerja

Kehadiran SKT di Kudus juga menghasilkan dampak ekonomi lanjutan, yaitu multiplier effect melalui pertumbuhan dan geliat ekonomi.

Baca Selengkapnya
Wapres Ma'ruf Amin Beberkan Pentingnya Program CSR Swasta dan BUMN untuK Capai Target Pembangunan
Wapres Ma'ruf Amin Beberkan Pentingnya Program CSR Swasta dan BUMN untuK Capai Target Pembangunan

Salah satu perusahaan ikut berpartisipasi dalam program CSR yaitu PT PLN Indonesia Power (PLN IP).

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Ungkap Kejamnya Dunia Kerja: Ada Senior yang Tega 'Bakar Teman' Sendiri
Sri Mulyani Ungkap Kejamnya Dunia Kerja: Ada Senior yang Tega 'Bakar Teman' Sendiri

Kekejaman yang kerap terjadi di dalam dunia pekerjaan akibat kurangnya rasa kebersamaan.

Baca Selengkapnya
Saksi Ungkap Ada Temuan BPK Rp6 Miliar Terkait Sistem Proteksi TKI Kemnaker
Saksi Ungkap Ada Temuan BPK Rp6 Miliar Terkait Sistem Proteksi TKI Kemnaker

Hal tersebut diungkapkan saat sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (6/8)

Baca Selengkapnya