Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Data perbaikan hingga 16 November, KPU minta DPT bermasalah segera dilaporkan

Data perbaikan hingga 16 November, KPU minta DPT bermasalah segera dilaporkan Komisioner KPU Hasyim Asyari. ©2018 Liputan6.com/Yunizafira

Merdeka.com - Komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan, jika ada beberapa pihak yang merasa bermasalah terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) segera melaporkannya ke KPU. Hal terkait Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal tambahan data penduduk yang mencapai 31 Juta untuk pemilu 2019.

"Soal daftar pemilih ini pada waktu 16 September lalu sudah membuat rapat pleno rekapitulasi DPT hasil perbaikan tingkat nasional. Kalau misalkan sekarang ini masih ada pihak-pihak apakah parpol, peserta pemilu menyatakan bahwa ditemukan sejumlah nama pemilih, apalagi dalam jumlah jutaan masih problem, itu kami berharap segera dikomunikasikan dengan KPU," kata Hasyim kepada wartawan, Jakarta, Kamis (18/10).

Dia menjelaskan, sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, persoalan DPT menjadi kewenangan KPU. Untuk itu, Hasyim meminta apabila ditemukan masalah DPT datanya disamapikan secara jelas.

"Karena yang diberi wewenang oleh UU untuk menetapkan DPT adalah KPU. Dan kami berharap hal yang disampaikan itu jelas datanya, by name, by addres," ujarnya.

Namun, apabila ada nama-nama pemilih yang masih bermasalah. Hal itu bisa dilaporkan ke pihaknya dan nanti akan dikomunikasikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Lalu, persoalannya apa dalam pandangan KPU UU menentukan bahwa warga negara yang telah memenuhi syarat itu kemudian dimasukkan atau dicatat dalam daftar pemilih," ucapnya.

"Kalau misalkan nama-nama pemilih yang dimasukkan dalam daftar pemilih itu katakanlah masih ada yang bermasalah berkaitan dengan administrasi kependudukan, maka KPU akan mengkomunikasikannnya dengan pemerintah dalam hal ini Kemendagri dan Disdukcapil, supaya urusan administrasi kependudukan warga yang punya hak pilih ini segera diurus, dibereskan, supaya tidak menjadikan jalan yang bersangkutan nanti menjadi pemilih, prisnsipnya begitu," sambungnya.

Dia pun memberi waktu hingga 16 November 2018 untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan terkait data-data DPT pada Pemilu 2019 mendatang.

"Siapa pun, mumpung masih ada waktu karena kita berkomitmen untuk perbaikan penyempurnaan data pemilih ini 60 hari terhitung sejak 16 September. Masih ada waktu hingga 16 November," pungkasnya.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Pengakuan KPU Banyak Kesalahan Data Dapil Pileg DPR 2024
VIDEO: Pengakuan KPU Banyak Kesalahan Data Dapil Pileg DPR 2024

Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU, Betty Epsilon Idroos mengakui banyak kesalahan data Dapil di Pileg DPR 2024.

Baca Selengkapnya
KPU: 1.223 TPS Salah Input Data Perolehan Suara Pilpres 2024 di Sirekap
KPU: 1.223 TPS Salah Input Data Perolehan Suara Pilpres 2024 di Sirekap

KPU berdalih terus menerus memperbaiki kinerja lapangan dan data Sirekap KPU Kabupaten Kota.

Baca Selengkapnya
Koreksi Sirekap, KPU Perbaiki Data di 74.181 TPS untuk Pilpres 2024
Koreksi Sirekap, KPU Perbaiki Data di 74.181 TPS untuk Pilpres 2024

KPU memastikan pengoreksian data akan terus berproses.

Baca Selengkapnya
Pilkada 2024, Ada 207 juta Orang Masuk Daftar Pemilih Potensial
Pilkada 2024, Ada 207 juta Orang Masuk Daftar Pemilih Potensial

Tito menjelaskan, salah satu tugas, tanggung jawab daripada pemerintah adalah untuk menyiapkan DP4 yang terdiri dari 2 kriteria.

Baca Selengkapnya
KPU: Ada Peningkatan 62 Ribu DPT di Pilkada Jakarta 2024
KPU: Ada Peningkatan 62 Ribu DPT di Pilkada Jakarta 2024

KPU ungkap peningkatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya
KPU Akui Ada Salah Input Data Sirekap di 1.700 TPS
KPU Akui Ada Salah Input Data Sirekap di 1.700 TPS

Data Sirekap yang perlu perbaikan bukan hanya pemilihan presiden saja, legislatif DPR RI juga.

Baca Selengkapnya
Sebelum Penetapan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, KPU Jakarta Bahas Dugaan Pencatutan KTP
Sebelum Penetapan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, KPU Jakarta Bahas Dugaan Pencatutan KTP

KPU DKI Jakarta menerima surat dari Bawaslu DKI Jakarta perihal saran dan perbaikan.

Baca Selengkapnya
KPU DKI Umumkan 8,2 Juta Daftar Pemilih Sementara Pilkada Jakarta
KPU DKI Umumkan 8,2 Juta Daftar Pemilih Sementara Pilkada Jakarta

Terdapat 8.248.283 pemilih yang tersebar di 14.832 TPS se DKI Jakarta

Baca Selengkapnya
KPU DKI Tetapkan DPS Pilkada Jakarta 8,2 Juta Orang
KPU DKI Tetapkan DPS Pilkada Jakarta 8,2 Juta Orang

Wahyu mengatakan pengurangan jumlah pemilih tersebut, karena memang ketika dilakukan coklit ada warga yang telah meninggal dunia, pindah tempat tinggal dan lain

Baca Selengkapnya
FOTO: Mendagri Tito Karnavian Serahkan Data Potensial Pemilih Pilkada 2024, Totalnya 207,1 Juta Jiwa
FOTO: Mendagri Tito Karnavian Serahkan Data Potensial Pemilih Pilkada 2024, Totalnya 207,1 Juta Jiwa

Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) merupakan dasar pemilih dalam Pilkada 2024 yang sudah terekam pada data dukcapil.

Baca Selengkapnya
KPU Gelar Rekapitulasi Ulang Hasil Pileg DPRD DKI Jakarta di 233 TPS Cilincing
KPU Gelar Rekapitulasi Ulang Hasil Pileg DPRD DKI Jakarta di 233 TPS Cilincing

Rekapitulasi dilakukan merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait data perolehan suara tidak jelas pada ratusan TPS di Cilincing.

Baca Selengkapnya
KPU Koreksi Hasil Sirekap, Temukan Data Anomali Pilpres di 154.541 TPS
KPU Koreksi Hasil Sirekap, Temukan Data Anomali Pilpres di 154.541 TPS

KPU mengklaim sudah mengoreksi data anomali Pilpres di 154.541 TPS tersebut.

Baca Selengkapnya