Datang ke kongres, Anggota Fraksi PDIP Banyumas pakai dana APBD

Merdeka.com - Anggota Fraksi PDIP DPRD Banyumas bersama-sama menghadiri Kongres di Bali. Namun, kunjungan 20 anggota Fraksi PDIP Banyumas untuk mengikuti kongres tersebut menggunakan uang APBD yang diperuntukkan untuk melakukan kunjungan kerja di Bali dan Lampung.

Dalam agenda kunjungan kerja tersebut, seharusnya DPRD Banyumas membagi anggotanya menjadi dua tim, yakni ke Lampung dan Bali. Dengan pembagian masing-masing 21 orang ke Bali dan 28 orang lainnya ke Lampung.

Seorang anggota DPRD Banyumas dari Partai Golkar, Nanung Astoto yang melakukan kunjungan kerja ke Lampung mengemukakan dalam rombongannya tidak anggota dari Fraksi PDI Perjuangan. Ia membenarkan, fraksi PDI Perjuangan meminta untuk melakukan kunjungan kerja ke Bali.

"Akibatnya, fraksi lainnya tidak ada yang ke Bali karena kuotanya sudah habis. Jumlah anggota Fraksi PDIP 20 orang, kalau kuota ke Bali hanya 21 orang dan harus ada dari unsur pimpinan dewan dua orang, jadi habis kuota ke Bali," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Shinta Laila mengatakan anggota Fraksi PDIP yang menjabat sebagai ketua PAC akan langsung mengikuti kongres saat tiba di Bali. Sedangkan yang tidak diundang dalam kongres, tetap akan mengikuti agenda kunjungan kerja DPRD.

"Para ketua PAC langsung ikut kongres dan pulangnya sesuai jadwal kongres, yakni 12 April. Kalau yang tidak ikut kongres, tetap ikut jadwal kegiatan kunjungan kerja dan pulang tanggal 11 April," paparnya.

Terpisah, pengamat politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Ahmad Sabiq menilai anggota dewan yang berangkat kunjungan kerja dengan dibiayai APBD, sangat tidak etis.

"Ini kan namanya ‘nyambi’, padahal kunjungan kerja harus dilaksanakan secara benar sehingga membawa manfaat bagi rakyat Banyumas, jadi tidak seharusnya berangkat kongres dengan dibiayai APBD,” jelasnya.

Ia juga mengemukakan, pembagian wilayah kunjungan kerja seharusnya tidak berdasarkan fraksi, melainkan berdasarkan alat kelengkapan dewan, seperti banggar, banmus ataupun pansus, komisi dan sebagainya. "Kondisi ini sangat tidak bagus dan mencederai rakyat," katanya.