Demokrat akan sanksi TGB karena dukung Jokowi
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, pihaknya akan memberikan sanksi pada Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB) yang telah mendeklarasikan dirinya mendukung bakal calon presiden petahana di Pilpres 2019, Joko Widodo (Jokowi). Sanksi tersebut, kata dia, akan dibahas pada tingkat dewan kehormatan.
"Sanksi pasti tetap ada, dan itu akan dibahas dewan kehormatan," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/6).
Demokrat, tambah Anggota Komisi I DPR ini, juga tidak menganggap masalah TGB bukanlah hal penting penting untuk dibahas. Sebab, lanjutnya, partai besutan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menganggap itu bukan masalah yang serius.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa yang menyatakan Demokrat tidak akan rujuk? Ketua BPOPKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan tidak mungkin partainya memutuskan untuk rujuk kembali dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.
-
Kenapa Prabowo tidak mau pilih Menteri Keuangan dari partai? 'Saya rasa Pak Prabowo juga akan mempertimbangkan itu. Artinya dia tidak akan ambil orang sembarangan. Tidak akan ambil orang partai, saya pikir itu. Lebih merupakan harapan,' kata Faisal.
-
Siapa pendiri Partai Demokrat? Gagasan pendirian Partai Demokrat pertama kali muncul dari SBY.
-
Apa yang dibahas Demokrat besok? Koordinator Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengungkapkan, pengurus pusat partai akan melakukan pertemuan Senin (4/9). Koordinator Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, mengatakan pertemuan tersebut akan membahas kelanjutan arah politik Partai Demokrat usai Anies Baswedan mengumumkan bakal calon wakil presiden (cawapres).
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
"Iya kami melihat bahwa perpindahan satu orang dari satu partai ke partai yang lain itu hal yang biasa dan khusus TGB belum menjadi agenda di kami, belum prioritas untuk dibahas karena menurut kami efeknya terlalu besar," jelasnya.
Diketahui, Gubernur NTB yang juga anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Zainul Majdi memuji kinerja Presiden Joko Widodo. Tak hanya memuji kinerja, TGB juga memandang sosok mantan Gubernur DKI itu layak maju kembali sebagai calon presiden.
Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Demokrat, Ferdinand Hutahaean enggan merespon terlalu berlebihan pernyataan TGB. Dia hanya mengucapkan selamat kepada TGB.
"Tidak ada tanggapan karena tidak perlu ditanggapi. Kalau TGB sudah deklarasi ya kami ucapkan selamat. Tidak lebih dari itu," kata Ferdinand kepada Liputan6.com, Rabu (4/7).
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pertemuan SBY dan Jokowi didorong oleh para partai politik yang tergabung di KIM
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi mengangguk dan tersenyum saat ditanya soal isu Demokrat masuk kabinet pemerintahannya.
Baca SelengkapnyaAHY mengaku saat ini sedang fokus bekerja sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN.
Baca SelengkapnyaSBY lebih memilih Prabowo Subianto-Gibran karena dinilai lebih siap memimpin Indonesia
Baca SelengkapnyaSantoso tidak mengetahui teknis soal pertemuan Jokowi dan SBY.
Baca SelengkapnyaDjarot memastikan komunikasi antara Partai Demokrat dengan PDIP tetap terjalin
Baca SelengkapnyaSufmi Dasco Ahmad, merespons isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak PDIP masuk kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menanggapi kabar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) siap menjadi oposisi 5 tahun mendatang
Baca SelengkapnyaKetua Harian DPP Partai Gerindra itu menegaskan, perihal reshuffle menjadi kewenangan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaAHY menegaskan, kini sikap Demokrat menyukseskan program pemerintahan Jokowi.
Baca SelengkapnyaHeru dianggap tak akan menjadikan jabatan gubernur Jakarta sebagai batu loncatan.
Baca SelengkapnyaDemokrat ingin Megawati bisa menerima pertemuan dengan SBY
Baca Selengkapnya