Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demokrat: Ibu Neno Warisman bukanlah musuh negara

Demokrat: Ibu Neno Warisman bukanlah musuh negara Neno Warisman. ©2018 Merdeka.com/Nur Fauziah

Merdeka.com - Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan pengadangan Neno Warisman aktivis #2019GantiPresiden di Pekanbaru, Riau, tidak mencerminkan demokrasi. Aparat negara seharusnya mengawal keamanan, tidak melarang warga negara berekspresi.

"Kalau ada beda pendapat di masyarakat antara kelompok A kelompok B, di situlah polisi sebagai alat negara untuk membuat pengamanan yang cukup. Tapi tidak melarangnya, sebab soal memberi pendapat ini sudah disampaikan berkali-kali oleh Partai Demokrat dan pak SBY, kebebasan berpendapat itu adalah keharusan dalam demokrasi," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8).

"Oleh karena itu ibu Neno bukanlah musuh negara, jadi orang yang menyampaikan pandangan. Oke ayo kita sikapi ini dengan bijak agar ke depan lebih baik," sambungnya.

Orang lain juga bertanya?

Hinca juga tidak setuju gerakan #2019GantiPresiden disebut makar. Menurutnya hal itu sekadar ekspresi warga negara. Ekspresi ini juga sama ketika masyarakat nyoblos ke TPS untuk menentukan pilihannya.

"Kalau 2018 ganti presiden barangkali perdebatan kita bisa lebih terbuka. 2019 memang pemilu, pilpres, saat semua orang datang ke TPS menentukan pilihannya, apakah presiden baru atau tetap yang lama dilanjutkan. Kalau zaman pak SBY dulu kan ada kata-kata lanjutkan, sama perubahan. Memang itu konsep dalam kompetisi yang dua pihak," tuturnya.

Demokrat, Gerindra, PAN dan PKS semalam juga telah melakukan pertemuan di level sekjen. Langkah selanjutnya mereka akan merumuskan sikap bersama terkait gerakan #2019GantiPresiden itu.

Intinya pihanya bersama koalisi ingin mengingatkan kepada pemerintah bahwa kebebasan berpendapat dijamin oleh negara dan dijaga bersama.

"Nanti hari kami rumuskan sama-sama supaya tidak sendiri-sendiri, karena ini sudah menyangkut soal kami bersama," ucap Hinca.

"Tapi bukan ganti presidennya poinnya, poinnya adalah kebebasan warga negara menyampaikan pendapatnya. Ganti presiden itu variabel bebas bisa kau ganti apa saja, tapi orang yang menyampaikan pendapat haruslah dilindungi," tandasnya.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Keras Reaksi Anies soal Jokowi Presiden Boleh Memihak
VIDEO: Keras Reaksi Anies soal Jokowi Presiden Boleh Memihak "Negara Tak Diatur Pakai Selera!"

Capres Anies Baswedan meminta para pakar hukum tata negara memberi pandangan terkait pernyataan Presiden Jokowi

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, NasDem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, NasDem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral

Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Nasdem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral

Baca Selengkapnya
Perempuan Labrak Rocky Gerung di Bareskrim Ternyata Kader PDIP, Begini Kata Hasto
Perempuan Labrak Rocky Gerung di Bareskrim Ternyata Kader PDIP, Begini Kata Hasto

Pernyataan Rocky Gerung, kata Hasto, sangat tidak dipantas diucapkan. Sehingga wajar direspons oleh kader PDIP.

Baca Selengkapnya
Megawati Bicara Pemerintah seperti Orba, TKN Prabowo-Gibran: Pak Jokowi Sangat Demokratis
Megawati Bicara Pemerintah seperti Orba, TKN Prabowo-Gibran: Pak Jokowi Sangat Demokratis

Menurut Nusron, sistem seperti orde baru hanya terjadi apabila ada pembungkaman suara-suara tokoh masyarakat.

Baca Selengkapnya
Habiburokhman: Paslon AMIN Jangan Arogan dan Memaksa Pakai Museum Diponegoro
Habiburokhman: Paslon AMIN Jangan Arogan dan Memaksa Pakai Museum Diponegoro

Wakil Komandan Tim Hukum TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman meminta pasangan calon presiden nomor urut 1, Anies Muhaimin mengedepankan etika

Baca Selengkapnya
Aiman Enggan Komentari Pelaporannya di Polda Metro: Demokrasi harus Tetap Tumbuh
Aiman Enggan Komentari Pelaporannya di Polda Metro: Demokrasi harus Tetap Tumbuh

Aiman dilaporkan ke polisi akibat pernyataan terkait netralitas polisi di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Nusron Wahid Jawab TPN Ganjar-Mahfud soal Etika Presiden Boleh Kampanye: Dulu Kenapa Tidak Dipermasalahkan?
Nusron Wahid Jawab TPN Ganjar-Mahfud soal Etika Presiden Boleh Kampanye: Dulu Kenapa Tidak Dipermasalahkan?

Nusron menyebut isu standar moral ini muncul karena perbedaan kepentingan politik saja.

Baca Selengkapnya
Megawati Minta TNI-Polri Tak Intervensi, Dudung: Kok Enggak Bilang BIN Harus Netral
Megawati Minta TNI-Polri Tak Intervensi, Dudung: Kok Enggak Bilang BIN Harus Netral

Menurutnya, TNI-Polri tidak perlu takut dengan wanti-wanti Megawati itu.

Baca Selengkapnya
Izin Acara Desak Anies di Mataram Sempat Dibatalkan Sepihak
Izin Acara Desak Anies di Mataram Sempat Dibatalkan Sepihak

Pemerintah diminta memberikan arahan kepada seluruh aparat sipil negara untuk netral.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak dan Kampanye, Anies: Sebelumnya Kami Dengar Netral dan Mengayomi Semua
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak dan Kampanye, Anies: Sebelumnya Kami Dengar Netral dan Mengayomi Semua

Reaksi Anies Tanggapi Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak: Sebelumnya Kami dengar Netral dan Mengayomi Semua

Baca Selengkapnya
Tolak Panja Netralitas Polri, Gerindra Sindir Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar
Tolak Panja Netralitas Polri, Gerindra Sindir Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar

Habiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.

Baca Selengkapnya
Anies Ingatkan TNI-Polri dan ASN soal Netralitas: Sumpah Itu di Atas Instruksi Atasan
Anies Ingatkan TNI-Polri dan ASN soal Netralitas: Sumpah Itu di Atas Instruksi Atasan

Anies meyakini, TNI-Polri hingga ASN bakal bersikap netral sesuai sumpah dan UUD 1945 untuk tidak memihak

Baca Selengkapnya