Demokrat: Ibu Neno Warisman bukanlah musuh negara
Merdeka.com - Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan pengadangan Neno Warisman aktivis #2019GantiPresiden di Pekanbaru, Riau, tidak mencerminkan demokrasi. Aparat negara seharusnya mengawal keamanan, tidak melarang warga negara berekspresi.
"Kalau ada beda pendapat di masyarakat antara kelompok A kelompok B, di situlah polisi sebagai alat negara untuk membuat pengamanan yang cukup. Tapi tidak melarangnya, sebab soal memberi pendapat ini sudah disampaikan berkali-kali oleh Partai Demokrat dan pak SBY, kebebasan berpendapat itu adalah keharusan dalam demokrasi," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8).
"Oleh karena itu ibu Neno bukanlah musuh negara, jadi orang yang menyampaikan pandangan. Oke ayo kita sikapi ini dengan bijak agar ke depan lebih baik," sambungnya.
-
Siapa saja yang harus terlibat dalam menjaga kerukunan di pemilu? Cara ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masing-masing harus saling mendukung untuk menciptakan demokrasi yang sesuai dengan asas luber jurdil.
-
Siapa yang mengungkapkan kekhawatiran soal demokrasi di Indonesia? Sama halnya dengan Omi, Koordinator Pertemuan Alif Iman Nurlambang mengaku dengan situasi terkini yang menyebut demokrasi Indonesia sedang diontang-anting. Ia mengatakan bahwa sesuai temuan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) diduga ada intervensi dari lembaga eksekutif ke lembaga yudikatif.
-
Bagaimana Anies Baswedan berpendapat tentang demokrasi? 'Kemudian kan dia nyindir-nyindir sekarang tidak demokratis, kalau tidak demokratis berarti dia tidak jadi gubernur. Ketika memaparkan sesuatu itu lebih banyak asumsi, opini,' kata Trubus.
-
Kenapa penting menjaga kerukunan di pemilu? Pemilu sering kali memunculkan sejumlah masalah yang ada di masyarakat. Salah satu masalah yang kerap terjadi adalah masalah kerukunan. Proses politik yang sengit antar kandidat calon pemilu, kerap kali memunculkan perbedaan pendapat antar masyarakat.
-
Siapa yang mengancam integritas Pemilu? Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Alfitra Salamm, mengungkapkan keprihatinannya terkait ancaman uang dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dalam acara yang diselenggarakan DKPP RI.
-
Kenapa Tindak Pidana Pemilu bisa mengancam demokrasi? Pemilu adalah fondasi bagi negara demokratis, dan tindakan kriminal yang terkait dengan proses ini dapat mengancam kesejahteraan masyarakat dan stabilitas politik.
Hinca juga tidak setuju gerakan #2019GantiPresiden disebut makar. Menurutnya hal itu sekadar ekspresi warga negara. Ekspresi ini juga sama ketika masyarakat nyoblos ke TPS untuk menentukan pilihannya.
"Kalau 2018 ganti presiden barangkali perdebatan kita bisa lebih terbuka. 2019 memang pemilu, pilpres, saat semua orang datang ke TPS menentukan pilihannya, apakah presiden baru atau tetap yang lama dilanjutkan. Kalau zaman pak SBY dulu kan ada kata-kata lanjutkan, sama perubahan. Memang itu konsep dalam kompetisi yang dua pihak," tuturnya.
Demokrat, Gerindra, PAN dan PKS semalam juga telah melakukan pertemuan di level sekjen. Langkah selanjutnya mereka akan merumuskan sikap bersama terkait gerakan #2019GantiPresiden itu.
Intinya pihanya bersama koalisi ingin mengingatkan kepada pemerintah bahwa kebebasan berpendapat dijamin oleh negara dan dijaga bersama.
"Nanti hari kami rumuskan sama-sama supaya tidak sendiri-sendiri, karena ini sudah menyangkut soal kami bersama," ucap Hinca.
"Tapi bukan ganti presidennya poinnya, poinnya adalah kebebasan warga negara menyampaikan pendapatnya. Ganti presiden itu variabel bebas bisa kau ganti apa saja, tapi orang yang menyampaikan pendapat haruslah dilindungi," tandasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Capres Anies Baswedan meminta para pakar hukum tata negara memberi pandangan terkait pernyataan Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Nasdem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral
Baca SelengkapnyaPernyataan Rocky Gerung, kata Hasto, sangat tidak dipantas diucapkan. Sehingga wajar direspons oleh kader PDIP.
Baca SelengkapnyaMenurut Nusron, sistem seperti orde baru hanya terjadi apabila ada pembungkaman suara-suara tokoh masyarakat.
Baca SelengkapnyaWakil Komandan Tim Hukum TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman meminta pasangan calon presiden nomor urut 1, Anies Muhaimin mengedepankan etika
Baca SelengkapnyaAiman dilaporkan ke polisi akibat pernyataan terkait netralitas polisi di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaNusron menyebut isu standar moral ini muncul karena perbedaan kepentingan politik saja.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, TNI-Polri tidak perlu takut dengan wanti-wanti Megawati itu.
Baca SelengkapnyaPemerintah diminta memberikan arahan kepada seluruh aparat sipil negara untuk netral.
Baca SelengkapnyaReaksi Anies Tanggapi Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak: Sebelumnya Kami dengar Netral dan Mengayomi Semua
Baca SelengkapnyaHabiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaAnies meyakini, TNI-Polri hingga ASN bakal bersikap netral sesuai sumpah dan UUD 1945 untuk tidak memihak
Baca Selengkapnya