Demokrat, katakan tidak pada Ahok

Merdeka.com - Katakan tidak pada korupsi, salah satu slogan Partai Demokrat saat kampanye Pemilu 2009 lalu. Kala itu, Demokrat ingin melanjutkan kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden periode 2009-2014.

Namun rupanya, tagline ini justru menjadi pisau bermata dua. Setelah SBY menang Pemilu 2009, satu per satu kader Demokrat terjerat korupsi. Bahkan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum harus mundur akibat terbelit kasus Hambalang.

Serupa tapi tak sama, dalam Pilgub DKI 2017, Partai Demokrat secara tegas menolak mendukung bakal calon incumbent Basuki T Purnama alias Ahok. Ahok dinilai tidak mencerminkan sebuah kepemimpinan yang baik karena sikapnya yang kerap memaki dan mencaci anak buahnya bahkan warga DKI.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan, partainya tengah menyaring nama-nama yang layak untuk diusung di Pilgub DKI tahun depan. Hanya saja dia menegaskan, Demokrat tidak akan mendukung Ahok seperti yang dilakukan Golkar, NasDem dan Hanura.

"Kita yang jelas bukan Ahok. Alasannya? Kita mau pemimpin lebih baik lagi," kata Syarief saat ditemui dalam acara wisuda, di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (27/8).

Senada, Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan pun menolak mendukung Ahok. Alasannya hampir sama yakni soal etika, bahkan Ahok tak pernah berkunjung ke Demokrat untuk meminta dukungan partai.

"(Ahok) Enggak pernah datang depan rumah kami, ngapain buka pintu," kata Hinca di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Jumat (5/8).

Demokrat sedikit membocorkan bakal kemana arah politik mereka. Setidaknya ada dua nama yang menurut partai pimpinan SBY ini layak dipertimbangkan. Dia adalah Kepala BNN Budi Waseso dan Sekda DKI Saefullah.

"Kayanya ke Buwas sama Saefullah, masih ke situ," kata Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok, Senin (22/8) lalu.

Menurut Mubarok, sosok Budi dikenal tegas. Rekam jejaknya saat menjadi Kabareskrim dan memberantas narkoba tak perlu diragukan. Sedangkan Saefulah sebagai Sekretaris Daerah dianggap tahu banyak soal birokrasi di DKI.

"Kalau Buwas sama galaknya, tapi santun enggak kasar," tuturnya.

Nama ini, lanjut Mubarok, sudah disodorkan ke SBY sebagai ketua umum Demokrat. Bagaimana reaksinya? "Pak SBY hanya senyum saja. Anggota masih godok, nanti majelis tinggi yang memutuskan," ujar Mubarok.