Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demokrat sebut yang setuju angket KPK partai pendukung Jokowi

Demokrat sebut yang setuju angket KPK partai pendukung Jokowi Benny K Harman usai diperiksa KPK. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Hak angket yang diusulkan Komisi III DPR untuk mendesak KPK membuka rekaman BAP politisi Hanura Miryam S Haryani telah disetujui dalam rapat paripurna hari ini. Akan tetapi, pengambilan keputusan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah selaku pimpinan rapat dianggap terburu-buru karena tidak mendengar masukan dari fraksi yang menolak angket.

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Benny K Harman menduga, fraksi partai pendukung angket adalah mereka yang mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Ya namanya itu kan kekuasaan itu kan yang mendukung waktu pemerintah semua. Di paripurna semua yang menyatakan tegas menolak hanya kami," kata Benny di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/4).

Benny menyayangkan cepatnya pengambilan keputusan angket KPK itu. Padahal jika rapat ditunda agar fraksi-fraksi partai bisa melakukan lobi, Demokrat telah menyiapkan solusi.

Solusinya adalah masalah penyebutan 6 anggota Komisi III DPR yang dituding mengancam Miryam untuk memberikan keterangan palsu diselesaikan melalui mekanisme lain di luar angket.

"Ya enggak perlu hak angket, ada hal lain. Supaya menggunakan mekanisme lain. Inikan cepat sekali. Bayangkan saya ada lobi dulu, mestinya jangan dulu diputuskan," tegasnya.

Wakil Ketua Komisi III ini menyebut, partainya tidak akan melakukan perlawanan untuk menolak angket. Pasalnya, dia menilai Demokrat tidak mendapat dukungan dari masyarakat.

"Kami kan partai kecil. Kita enggak berkuasa melawan partai pendukung pemerintah. Ini kan partai pendukung pemerintah semuanya. Enggak bisa kita lawan, itu karena akibat rakyat enggak suka kita ya begitu," ujar Benny.

Ditambahkannya, alasan Fraksi Demokrat menolak dikarenakan usulan hak angket tidak tepat waktu. KPK tengah mengusut kasus e-KTP. Sehingga, Benny khawatir angket akan mengganggu proses hukum e-KTP yang ditangani KPK.

"Tidak tepat waktu untuk menggunakan hak angket karena kasus e-KTP. Karena kami tidak ingin memakai hak angket ini dipakai untuk menjadi semacam bungkam para koruptor," tandasnya.

"Yang kedua kami minta KPK segan-segan untuk tetap melakukan proses hukum terhadap siapa saja yang terlibat kasus e-KTP. Jangan sampai KPK terpengaruh dengan angket," tutup Benny.

Seperti diketahui, rapat paripurna persetujuan angket KPK sempat berjalan panas. Gerindra, Demokrat dan PKB bahkan memutuskan untuk walk out karena tak setuju angket tersebut. PKS juga sejak awal menegaskan menolak adanya usulan angket kepada lembaga antirasuah itu.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah
Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah

"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"

Baca Selengkapnya
Pengamat: PDIP dan PKS yang Kemungkinan Besar Akan Menggunakan Hak Angketnya
Pengamat: PDIP dan PKS yang Kemungkinan Besar Akan Menggunakan Hak Angketnya

Jadi kelihatannya yang nantinya akan mengajukan hak angket dari Koalisi Perubahan PKS, atau nanti PDIP dari koalisi 03,” kata Ujang Komarudin

Baca Selengkapnya
Golkar Ungkap Ada Partai Merapat ke KIM, Demokrat: Kita Bisa Bersama Dukung Prabowo
Golkar Ungkap Ada Partai Merapat ke KIM, Demokrat: Kita Bisa Bersama Dukung Prabowo

Demokrat tidak menutup peluang bergabung ke Koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo.

Baca Selengkapnya
Isu Demokrat Dapat Jatah Kursi Menteri, PDIP Singgung Sikap Oposisi Selama Pemerintahan Jokowi
Isu Demokrat Dapat Jatah Kursi Menteri, PDIP Singgung Sikap Oposisi Selama Pemerintahan Jokowi

Sikap politik Demokrat dalam beberapa tahun belakangan menjadi oposisi disoroti PDI Perjuangan apabila menerima tawaran kursi menteri dari Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Respons Demokrat soal Kabar NasDem-PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran
Respons Demokrat soal Kabar NasDem-PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Menurut Demokrat, dukungan parlemen sangat penting untuk kelancaran pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Kronologi Partai Coklat Muncul di Pilkada 2024, Disebut Sebagai Simpatisan Jokowi
Kronologi Partai Coklat Muncul di Pilkada 2024, Disebut Sebagai Simpatisan Jokowi

Membahas isu kontroversial yang melibatkan Partai Cokelat dalam Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Demokrat Tegaskan Penentu Kemenangan Pilpres Adalah Rakyat bukan Jokowi
Demokrat Tegaskan Penentu Kemenangan Pilpres Adalah Rakyat bukan Jokowi

Demokrat merespons pernyataan Menteri Bahlil, dan menegaskan penentu kemenangan Pilpres adalah rakyat.

Baca Selengkapnya
PKS soal Hak Angket: Bagus daripada ke MK Ada Paman
PKS soal Hak Angket: Bagus daripada ke MK Ada Paman

Tiga parpol koalisi AMIN menunggu sikap PDIP sebagai partai pengusung Ganjar selaku capres yang menginisiasi hak angket.

Baca Selengkapnya
Parpol Diminta Realistis soal Hak Angket Pemilu, Airlangga: Memaksakan Itu Kurang Tepat
Parpol Diminta Realistis soal Hak Angket Pemilu, Airlangga: Memaksakan Itu Kurang Tepat

Airlangga menyampaikan saat ini mayoritas partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih berada di parlemen.

Baca Selengkapnya
Membaca Peran Jokowi di Balik Dukungan Golkar dan PAN ke Prabowo
Membaca Peran Jokowi di Balik Dukungan Golkar dan PAN ke Prabowo

Di DPP PAN, bersama Jokowi partai-partai pemerintah minus PDIP dan NasDem bicara wacana pembentukan koalisi besar.

Baca Selengkapnya
AHY soal Wacana KIM Plus di Pilkada Jakarta 2024: Ide yang Baik
AHY soal Wacana KIM Plus di Pilkada Jakarta 2024: Ide yang Baik

KIM Plus merupakan nama untuk koalisi yang terdiri atas partai-partai anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan partai-partai di luar koalisi itu.

Baca Selengkapnya
Soal Pilgub Jakarta, Demokrat Sebut Golkar Belum Pasti Usung RK
Soal Pilgub Jakarta, Demokrat Sebut Golkar Belum Pasti Usung RK

Riefky menyebut, peluang berkoalisi dengan NasDem, PDIP hingga PKS masih terbuka lebar.

Baca Selengkapnya