Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demokrat tak masalah Setnov jabat Ketua DPR lagi asal jaga amanah

Demokrat tak masalah Setnov jabat Ketua DPR lagi asal jaga amanah Setya Novanto di DPP Golkar. ©2016 Merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman

Merdeka.com - Rapat Pleno DPP Golkar memutuskan jabatan Ketua DPR dikembalikan kepada Setya Novanto alias Setnov. DPP Partai telah mengonsolidasikan kepada fraksi di DPR untuk mengamankan pengembalian jabatan Setnov. Tidak semua partai menolak rencana ini.

Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan menilai, partai berlambang pohon beringin itu tidak perlu melakukan komunikasi atau lobi ke fraksi partai lain di DPR. Hal ini lantaran reposisi jabatan telah menjadi hak partai Golkar.

"Enggak ada (lobi), saya pikir itu tidak diperlukan, itu hak Partai Golkar," kata Syarief di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11).

Partai Demokrat, kata dia, mendukung rencana Golkar untuk mengganti Ketua DPR dari Ade Komarudin kepada Setnov. Asalkan, reposisi jabatan itu dilakukan sesuai dengan aturan berlaku. Serta Setnov harus bisa menjaga amanah sebagai orang nomor satu di parlemen.

"Ya itu hak partai Golkar, jabatan itu kan amanah, bisa datang dan pergi sesuai dengan aturan. Jadi, bagi Demokrat sepanjang itu dilaksanakan dan dilakukan mendukung-mendukung saja," tegasnya.

Sebelumnya, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengaku telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR soal rencana pergantian Ketua DPR dari Akom kepada Novanto. Selain itu, DPP juga telah menyurati pimpinan fraksi Golkar untuk memperjuangkan misi pergantian itu.

"Ada beberapa surat yang sudah kita kirim kemarin yang pertama adalah kepada pimpinan fraksi yang intinya adalah memperjuangkan keputusan partai Golkar tanggal 21 November. Kedua kita sudah mengirim surat kepada pimpinan DPR RI secara kolektif, 5 surat sudah kita kirim," ujar Idrus.

Di internal partai, kata Idrus, surat rencana pergantian jabatan juga telah disampaikan kepada Dewan Pembina, Kehormatan dan Pakar. Tujuannya, agar pertimbangan dan saran atas rencana DPP Partai.

"Kemudian ketiga kepada dewan-dewan, dewan pembina, kehormatan dan pakar dan juga pihak terkait. Ya mungkin belum menyampaikan ketika anda nanya, tapi prosesnya sudah kita jalankan," pungkasnya. (mdk/ang)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Gerindra Tidak Tertarik Revisi UU MD3, Tak Masalah PDIP Dapat Ketua DPR
Gerindra Tidak Tertarik Revisi UU MD3, Tak Masalah PDIP Dapat Ketua DPR

Gerindra tidak mendukung wacana revisi Undang-Undang MD3 soal kursi Ketua DPR.

Baca Selengkapnya
Demokrat Dukung Wantimpres Jadi DPA, Minta Tak Kaitkan dengan Orde Baru
Demokrat Dukung Wantimpres Jadi DPA, Minta Tak Kaitkan dengan Orde Baru

Adapun mengenai jumlah anggota DPA dan siapa yang masuk dalam DPA, Syarief Hasan mengatakan diserahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Eriko Sotarduga Tegaskan Berdasarkan UU MD3 PDIP Jadi Ketua DPR RI
Eriko Sotarduga Tegaskan Berdasarkan UU MD3 PDIP Jadi Ketua DPR RI

Terkait dengan siapa yang akan mengisi kursi pimpinan tersebut, nantinya akan diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Baca Selengkapnya
UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?
UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?

UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?

Baca Selengkapnya
Tak Bakal Revisi UU MD3, Golkar Tegas Ikuti Aturan Suara Terbanyak Jadi Ketua DPR
Tak Bakal Revisi UU MD3, Golkar Tegas Ikuti Aturan Suara Terbanyak Jadi Ketua DPR

Firman menjelaskan, bahwa UU MD3 itu awalnya dimasukkan dalam Prolegnas prioritas karena mempertimbangkan UU IKN.

Baca Selengkapnya
RUU Dewan Pertimbangan Presiden Disepakati jadi Inisiatif DPR
RUU Dewan Pertimbangan Presiden Disepakati jadi Inisiatif DPR

Rapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR

Baca Selengkapnya
Colek Dasco, Puan Maharani Klaim Pimpinan DPR Tak Pernah Dengar Isu Revisi UU MD3
Colek Dasco, Puan Maharani Klaim Pimpinan DPR Tak Pernah Dengar Isu Revisi UU MD3

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR tak pernah ada wacana untuk merevisi MD3.

Baca Selengkapnya
La Nyalla Coba Sahkan Tatib DPD RI Tanpa Kesepakatan, Ini Kata Pakar Hukum
La Nyalla Coba Sahkan Tatib DPD RI Tanpa Kesepakatan, Ini Kata Pakar Hukum

Para anggota DPD RI mewakili daerah pemilihan masing-masing sehingga memiliki hak yang sama, termasuk untuk menjadi pimpinan lembaga tinggi negara itu.

Baca Selengkapnya
Luhut Ungkap Konsekuensi Golkar Bergabung Koalisi Prabowo
Luhut Ungkap Konsekuensi Golkar Bergabung Koalisi Prabowo

Luhut menyarankan Golkar fokus untuk membesarkan perolehan suara di DPR.

Baca Selengkapnya
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK

Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada

Baca Selengkapnya
PDIP Ingatkan Golkar Tak Ganggu Jatah Kursi DPR: Kami Ada Batas Kesabaran
PDIP Ingatkan Golkar Tak Ganggu Jatah Kursi DPR: Kami Ada Batas Kesabaran

PDIP menjadi partai politik yang berhasil meraih kemenangan pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

Baca Selengkapnya
Megawati Ungkap Ada yang Mau Ambil Alih PDIP, Budi Arie: Siapa? Jangan Main Tuduh
Megawati Ungkap Ada yang Mau Ambil Alih PDIP, Budi Arie: Siapa? Jangan Main Tuduh

Budi Arie mempertanyakan siapa yang berminat mengambil alih PDIP.

Baca Selengkapnya