Demokrat Usul Hak Interpelasi untuk Tanya Pemerintah Soal Peretasan Akun BEM UI

Merdeka.com - Politikus Senior Partai Demokrat Rachland Nashidik mengusulkan anggota DPR mengajukan hak interpelasi kepada pemerintah. Terkait sejumlah peretasan terhadap para pengkritik pemerintah. Terakhir, media sosial sejumlah pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) diretas diduga karena menyampaikan kritikan terhadap Presiden Joko Widodo.

Rachland menuturkan, DPR perlu menanyakan kepada pemerintah apakah peretasan tersebut dilakukan oleh lembaga negara.

"Anggota DPR mungkin bisa memanfaatkan hak interpelasi untuk menanyakan masalah ini pada pemerintah. Apakah peretasan itu dilakukan oleh lembaga negara? Apakah ada alat-alat yang dibeli dengan pajak rakyat digunakan untuk praktik represif demikian?" ujar Rachland dalam keterangannya, Senin (28/6).

Rachland bilang, memang belum tentu pemerintah pelaku di balik peretasan tersebut. Namun, terkesan sistematik dan mustahil tanpa alat.

"Maka suatu pertanggungjawaban demokratik perlu dikejar oleh DPR pada pemerintah. Sebab sedikit sulit untuk menganggap bahwa warga negara biasa memiliki alat untuk meretas," tuturnya.

Rachland mengungkap, peretasan terhadap pengkritik pemerintah bukan hanya menimpa BEM UI. Sebelumnya, mahasiswa UGM hingga wartawan TEMPO juga terkena.

Ia menduga ada upaya kuasa untuk mendisiplinkan warga dalam kepatuhan politik.

"Bila itu benar, maka kita berhadapan dengan masalah yang sangat serius, yakni upaya represi terhadap kebebasan berpendapat dan menyatakannya, yang dilakukan dengan cara menjajah hak atas privasi warga negara. Keduanya adalah hak konstitusional kita. Dus ini adalah pelanggaran dobel," jelas Rachland.

Korbannya, kata Rachland, bisa juga menimpa partai koalisi pemerintah dan para anggota DPR. Apalagi jika sudah mendekati tahun 2023, saat melebarnya jarak politik antara partai politik dengan pemerintah karena agenda Pilpres.

"Menurut saya, ini tidak boleh dianggap enteng. Kejadian ini bisa dialami siapa saja, termasuk pada parpol koalisi pemerintah plus anggota DPR. Apalagi selambatnya tahun 2023 nanti, pasti akan terjadi hal yang alami, yakni melebarnya jarak politik antara parpol dengan pemerintah, karena agenda lima tahunan pemilihan presiden," ujarnya.

"Penting bagi tiap parpol untuk menggunakan fraksinya di DPR untuk menyoal masalah ini. Jangan sampai mereka ikut jadi korban hanya karena memiliki pilihan politik yang berbeda," pungkas Rachland.

Sebelumnya, pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengalami peretasan akun media sosial. Setelah belum lama viral kritikan BEM UI terhadap Presiden Joko Widodo yang dijuluki sebagai 'The King of Lip Service'.

Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra mengatakan, peretasan terjadi pada tanggal 28 dan 29 Juni 2021.

"Telah terjadi peretasan akun media sosial kepada beberapa pengurus BEM UI 2021," kata Leon dalam keterangannya, Senin (28/6).