Dianggap buru-buru sahkan angket KPK, ini pembelaan Fahri Hamzah
Merdeka.com - Rapat paripurna dengan agenda pembacaan sekaligus pengambilan keputusan atas usulan hak angket kepada KPK diwarnai aksi walk out dari Fraksi Gerindra. Ternyata setelah Fraksi Gerindra, dua aksi yang menolak angket yakni PKB dan Demokrat ikut-ikutan walk out.
Aksi walk out tiga fraksi itu disebabkan karena Wakil Ketua DPR selaku pimpinan rapat, Fahri Hamzah dinilai terlalu cepat mengambil keputusan tanpa mendengar pandangan dari para anggota. Fahri mengatakan, sikap ketiga fraksi memang sudah disampaikan sejak rapat Badan Musyawarah pada Kamis (27/4) kemarin.
Namun selain fraksi, kata dia, berdasarkan tata tertib usulan angket harus ditanyakan kepada seluruh anggota DPR melalui rapat paripurna. Fahri mengklaim, mayoritas anggota DPR yang hadir menyatakan persetujuan atas angket KPK.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Siapa yang ingin mundur dari KPK? 'Da seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan. itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri,' kata dia.
-
Apa yang diputuskan PKB soal Pilkada Jakarta? Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta.
-
Bagaimana KPK merespon putusan hakim? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memberi respons atas putusan hakim yang disunat itu.Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan sejauh ini fakta hukum dan alat butki yang disajikan oleh Jaksa KPK telah berkesesuaian bahkan terbukti di persidangan.
-
Apa itu hak angket MK? Berdasarkan pengertiannya dalam UU tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), pada Pasal 79 ayat (3) dijelaskan bahwa hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
"Memang dari awal di Bamus pun fraksi sudah memberikan catatan. Tapi pertanyaan kedua setelah fraksi adalah menanyakan kepada seluruh anggota paripurna. Jadi bukan sebagai fraksi, tapi sebagai anggota, dan karena tadi mayoritas menyatakan setuju, ya palu diketok," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/4).
Setelah disetujui, angket akan ditindaklanjuti dalam rapat Badan Musyawarah pada pembukaan masa sidang (17/5). Salah satu tindaklanjut dari angket adalah pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Fahri mengungkapkan, angket KPK bisa dibatalkan jika fraksi-fraksi partai tidak mengirimkan nama anggota dalam Pansus.
"Kita tentu akan melihat lagi karena ada Bamus. Kalau fraksi-fraksi tidak memasukan anggotanya atau tidak mengirimkan anggotanya untuk pembentukan Pansus, maka pansusnya tidak ada," ujarnya.
Pengambilan keputusan angket dianggap terlalu terburu-buru karena mengesampingkan pandangan dari anggota DPR lain. Fahri berdalih telah menanyakan berulangkali di luar 3 fraksi yang menyatakan menolak angket sebelum mengetuk palu. Namun, tidak ada lagi interupsi yang disampaikan.
"Kan saya sudah tanya, setelah tiga fraksi tidak setuju, saya tanya fraksi lain, yang ada itu Pak Masinton, yaudah saya bilang ini yang terakhir. Ya sudah berarti enggak ada lagi. Ya sudah saya tanya anggota, sudah selesai," pungkas dia. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Semula, Bambang bertanya kepada saksi dari Prabowo-Gibran yakni Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia tentang pelanggaran tahapan verifikasi faktual.
Baca SelengkapnyaSaat ini, Luluk menuturkan, sudah ada tujuh orang yang bersikap mendukung hak angket.
Baca SelengkapnyaAdanya treshold selama ini menyebabkan antara pilihan rakyat dan calon.
Baca SelengkapnyaPeran Fahri Hamzah dalam dunia politik semakin terlihat ketika masa reformasi 1998 bergulir.
Baca SelengkapnyaAnies mengaku tidak level menjawab tuduhan Fahri Hamzah.
Baca Selengkapnya"Sebagian besar mungkin ada 70 persen sudah move on," kata Habiburokhman.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, kabar tersebut tidak perlu ditanyakan padanya.
Baca SelengkapnyaMenanggapi hal ini, fraksi PDIP berkomitmen akan terus berjuang dan memastikan demokrasi di Indonesia tetap berjalan
Baca SelengkapnyaKabar menteri NasDem dan PKB akan mundur dari kabinet Jokowi disampaikan Fahri lewat cuitan di akun X miliknya, Kamis (14/12).
Baca SelengkapnyaBambang Widjojanto mempermasalahan status tersangka dugaan gratifikasi di KPK
Baca SelengkapnyaGanjar menyadari paslon 3 tidak bisa sendirian mengajukan hak angket di DPR.
Baca SelengkapnyaPKB dan PKS telah sepakat menghadapi pasca-Pilpres dengan bersatu untuk hadapi tantangan yang kian besar.
Baca Selengkapnya