Dinilai multitafsir, DPR diminta tak godok pasal penghinaan presiden

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Para pakar hukum meminta agar DPR menghentikan pembahasan Pasal 134 dalam revisi UU KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang mengatur tentang penghinaan terhadap pemerintah dan termasuk penyerangan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 134 ini pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 dalam surat putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Dengan putusan itu maka Pasal 134 itu dinilai inkonstitusional.

"Sebaiknya kalau bisa dihentikan, hentikan saja sekarang. Banyak pasal yang dinegosiasikan dengan cara-cara yang menurut saya dangkal, tidak membahas esensi hukum pidana itu," kata pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti saat diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/2).

Orang lain juga bertanya?

Bivitri menyampaikan jika sebuah pasal telah ditetapkan oleh MK sebagai inkonstitusional maka tidak boleh dilegislasi ulang karena MK adalah the guardian of constitution yang bertugas di negara ini. Jika pembahasan Pasal 134 ini dilanjutkan, maka DPR dinilai abai terhadap putusan MK.

Di beberapa negara pasal penghinaan terhadap kepala negara ini tak lagi digunakan. Biasanya pasal ini diterapkan di negara-negara dengan sistem monarki. Tapi dari berbagai negara di dunia yang masih menerapkan sistem monarki, hanya Thailand yang masih menerapkan pasal ini.

Bahkan di negara asal yang menciptakan model hukum seperti Belanda dan Prancis, pasal ini tak dipakai lagi. Salah satu pertimbangannya karena peradaban dinilai telah berubah. Pasal ini juga bisa menjerat orang yang tak bermaksud menghina presiden atau wakil presiden tapi menggunakan hak konstitusionalnya untuk memprotes kebijakan kepala negara.

Pendapat yang sama disampaikan Ahli Hukum Pidana, Hery Firmansyah Yasin. Ia meminta agar pembahasan Pasal 134 ini juga dihentikan. "Saya rasa harus dihentikan karena pasal ini bisa menimbulkan multi tafsir," jelasnya.

Jika pembahasan Pasal 134 dilanjutkan maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Pasal ini juga menurutnya lebih banyak menimbulkan mudarat atau dampak negatif.

Pejabat yang dipilih masyarakat dan kemudian mendapat kritik merupakan paket komplit seorang pejabat publik. "Pejabat publik harus siap dikritik dan kita harus bisa membedakan mana yang terkait dengan kritik mana yang terkait dengan penghinaan dan ini perlu memberikan pemahaman hukum yang baik dulu. Sehingga ketika diberlakukan ini tidak menimbulkan kegaduhan dan tidak merugikan masyarakat secara umum," paparnya.

(mdk/rzk)