Dorong Pansus Minyak Goreng, Dedi Mulyadi: Masa Negara Kalah oleh Mafia
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mendorong dibuatnya Panitia Khusus (Pansus) terkait permasalahan minyak goreng. Pansus akan mencari tahu penyebab sebenarnya kelangkaan minyak goreng dan pelaku yang menimbun.
"Ini kan harus diteliti, ditindaklanjuti, dicari siapa sih para pelaku mafia minyak goreng ini, publik harus tahu dong para pelakunya. Agar negeri ini tidak dimainkan oleh beberapa orang yang mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat," katanya saat dihubungi merdeka.com, Jumat (18/3).
Atas dasar itulah, dirinya mengusulkan untuk membentuk Pansus Minyak Goreng.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Apa yang akan dilakukan Dedi Mulyadi? Dedi menyampaikan berterima kasih kepada jajaran pengurus Partai Golkar, terutama Ketum Airlangga Hartarto. 'Saya mengucapkan terima kasih ya buat Mas Singgih dan jajaran pengurus DPP Partai Golkar, khususnya buat Ketua Umum DPP Partai Golkar Pak Airlangga Hartarto bahwa utusannya sudah datang ke Jawa Barat untuk ajak ngomong serius masalah tunangan di Provinsi Jawa Barat,' kata dia.
-
Mengapa DPR mencecar bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Bagaimana DPR ingin membantu mengatasi mahalnya beras? 'Untuk itu, kami ingin mendorong pemerintah supaya terus melakukan upaya-upaya untuk menjaga stabilitas harga beras,' ungkap Puteri.
-
Kenapa pemilu susulan di Demak diadakan? 'Meskipun saat ini masih mengungsi ke rumah saudara di Kudus, namun saya bersama istri tetap antusias menggunakan hak pilih karena itu sudah kewajiban sebagai warga negara,' kata Sunoto, warga Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Demak, yang saat hari pemilu susulan digelar, rumahnya masih terendam banjir.
-
Apa yang dibahas DPR dengan bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
Menurutnya, rapat gabungan antara Komisi IV, VI dan VII secara umum menyetujui dibuatnya Pansus. Tinggal disetujui oleh Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel. Dedi berharap, pekan depan pembuatan Pansus sudah ditindaklanjuti.
"Jadi kan bukan hanya minyak goreng saja, kita (Pansus) bisa tata niaga pangan untuk diungkap. Kayak kalah gitu loh, masa kita negara kita kalah oleh mafia," ujar bekas Bupati Purwakarta itu.
Dedi menambahkan, tujuan lain dibuatnya Pansus agar masalah kelangkaan pangan maupun minyak goreng tidak terulang pada tahun depan. Terlebih, saat ini mendekati bulan Ramadan.
"Sekarang kan setelah harga minyak goreng kemas dihapus, diserahkan pada pasar, minyak goreng jadi banyak tuh di pasaran, walaupun harganya mahal," ujarnya.
"Artinya kan para mafia ini nyimpen dulu barang, kemudian setelah dibuka ruang untuk bisa menjual dengan harga sesuai keinginan mereka, mereka keluarin. Nah publik harus paham dong siapa saja," jelas politisi Golkar ini.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal itu sebagai upaya melancarkan alur pendistribusiannya tepat sasaran ke masyarakat.
Baca SelengkapnyaKomisi IV DPR menilai, pembentukan Pansus di DPR diperlukan untuk mengungkap segala kebenaran terkait skandal impor beras.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi VII, Muhammad Nasir blak-blakan aksi mafia migas di Inhil.
Baca SelengkapnyaDPR didesak untuk membuat pansus untuk menyelesaikan skandal impor beras bulog
Baca SelengkapnyaHal itu untuk memastikan pengelolaan pangan berpihak kepada rakyat
Baca SelengkapnyaKPK memastikan pengusutan kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut akan dilakukan dengan prosedur pemeriksaan maupun penyidikan hukum.
Baca SelengkapnyaM Lutfi mengaku dicecar 61 pertanyaan oleh penyidik. Dia pun menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sesuai dengan pengetahuannya.
Baca SelengkapnyaAirlangga bakal memenuhi panggilan ini pada pukul 16.00 WIB.
Baca SelengkapnyaDia menyebut, kelangkaan gas subsidi itu akibat diborong orang kaya hingga restoran.
Baca SelengkapnyaMark up impor beras diduga menimbulkan kerugian senilai Rp8,5 triliun.
Baca SelengkapnyaHaryono mendesak penegakan hukum harus bergerak cepat tuntaskan skandal demurrage impor beras ini karena menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia.
Baca SelengkapnyaAirlangga Diperiksa 12 Jam terkait Kasus Mafia Minyak Goreng, Ini yang Digali Kejagung
Baca Selengkapnya