DPR bakal gulirkan hak angket dugaan penyimpangan anggaran oleh KPK

Merdeka.com - Komisi III DPR sepakat menggulirkan hak angket untuk mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan tersangka pemberi keterangan palsu e-KTP Miryam S Haryani. Anggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan isu yang akan ditanyakan melalui hak angket kemungkinan akan bertambah.

Yakni, menyangkut temuan BPK soal dugaan 7 penyimpangan anggaran yang dilakukan KPK. "Tetapi juga terkait temuan BPK yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan KPK tahun 2015 di mana ada 7 temuan penyimpangan anggaran," kata Arsul melalui pesan tertulisnya, Kamis (20/4).

Hak angket sebelumnya diajukan karena KPK menolak membuka rekaman BAP Miryam. Sebab dari hasil pemeriksaan, penyidik KPK menyebut ada 6 anggota Komisi III melakukan ancaman agar Miryam mencabut kesaksiannya. Namun, Arsul menyebut isu soal audit investigasi pembelian lahan RS Sumber Waras juga akan dimasukkan dalam daftar pertanyaan angket.

"PPP sendiri ingin agar kalau ada hak angket maka tidak sekedar soal penyebutan nama-nama tersebut. Tetapi diperluas termasuk soal sikap KPK terhadap hasil audit investigatif RSSW," tegasnya.

Sekjen PPP ini menjelaskan, persetujuan angket akan diputuskan dalam rapat pleno Komisi III. Jika telah disetujui, usulan hak angket akan disampaikan dalam rapat paripurna pekan depan.

"Kita sepakati dulu di pleno Komisi III ya. Kemungkinan minggu depan diajukan dalam rapat paripurna terakhir sebelum reses," ujar Arsul.

Kendati demikian, Arsul membantah usulan penggunaan angket bertujuan melemahkan lembaga KPK. Pihaknya hanya ingin mendapat penjelasan detil dari KPK terkait pemeriksaan srikandi Hanura yang menyeret 6 anggota Komisi III.

"Yang penting jangan dimaknai bahwa ini upaya baru melemahkan KPK seperti yang selalu disuarakan kawan-kawan ICW," pungkas dia.