Follow
DPR dukung kasus AKBP Neno dan Herman Hery diselesaikan lewat hukum
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, menilai permasalahan antara Kasubdit Narkoba Polda NTT, AKPB Albert Neno dengan Anggota Komisi III DPR Herman Hery sebaiknya diselesaikan melalui jalur hukum. Herman disebut-sebut mengancam Neno karena melakukan razia miras di wilayah Kupang.
"Inikan sudah memasuki wilayah penegakan hukum, kalau dari anggota dewan ada yang berusaha masuk ke arah sana, itu rasanya malah kurang pas. Sehingga biarlah proses ini berjalan dengan lancar. Tentunya kasus ini sudah ditangani oleh aparat penegak hukum, untuk masalah dugaan-dugaan pelanggaran hukum tentunya sudah tepat diselesaikan oleh aparat penegak hukum," ujar Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/1).
Usai kasus pemalakan PT Freeport yang dilakukan oleh Setya Novanto hingga berujung pengunduran diri, menurut Agus membuat DPR lebih antisipatif. Menurutnya permasalahan serupa jangan terulang lagi.
-
Apa harapan DPR untuk polisi? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap polisi terus melakukan pembaruan terhadap modus-modus yang digunakan pelaku kejahatan, dalam hal ini penyalahgunaan narkoba. 'Nah ini nih, makin ke sini para pengedar narkoba itu makin banyak akalnya. Momen mudik Lebaran pun dipakai untuk aji mumpung. Karenanya, polisi harus cerdik dalam mengungkap setiap modusnya. Harus berpikir out of the box dalam menebak cara-cara mereka'.
-
Bagaimana DPR berharap Polri bekerja? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Kenapa DPR khawatir dengan tindakan polisi? 'Ini berbahaya sekali kalau benar terjadi. Jangan sampai ada jajaran di bawah melakukan intimidasi terhadap siapa pun, apalagi ada kaitannya dengan konteks kepemiluan.'
-
Apa saja permintaan DPR RI ke polisi? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4). Di sisi lain, Sahroni juga memberi beberapa catatan kepada pihak kepolisian, khususnya terkait lama waktu pengungkapan kasus. Ke depan Sahroni ingin polisi bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak.'Dari yang saya lihat, rentang pelaporan hingga pengungkapan masih memakan waktu yang cukup lama, ini harus menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian. Ke depan harus bisa lebih dimaksimalkan lagi, diprioritaskan untuk kasus-kasus keji seperti ini. Karena korban tidak akan merasa aman selama pelaku masih berkeliaran,' tambah Sahroni.
-
Apa yang diminta DPR dari polisi? Sahroni meminta kepolisian mengusut tuntas dugaan penganiayaan setelah ditemukannya mayat remaja laki-laki bernama Afif Maulana (AM) di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang yang diduga dianiaya kepolisian.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
"Tentunya kita sangat berharap bahwa jangan sampai tersangkut lagi," tuturnya.
Politikus Partai Demokrat ini juga berharap agar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) secara rutin mengingatkan anggota dewan. Sebab dengan begitu, bagi Agus, dapat mengurangi jumlah pelanggar etik.
"Pencegahan-pencegahan pasti, pencegahan-pencegahan ke depan, tentunya dilaksanakan dengan beberapa pertemuan-pertemuan, penjelasan-penjelasan, barangkali sosialisasi-sosialisasi dari MKD itu sendiri dan juga aparat penegak hukum," pungkasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Melalui tim koneksitas ini, KPK terus memproses tersangka sipil. Sementara POM TNI memproses tersangka perwira aktif TNI.
Baca Selengkapnya
intinya siapa pun terlibat diproses, silakan, asal jangan tebang pilih," kata Benny
Baca Selengkapnya
Agar tindakan segelintir oknum tidak merusak citra Mabes TNI.
Baca Selengkapnya
Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya menghormati proses hukum
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca Selengkapnya
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan guna diperiksa sebagai saksi atas dugaan penyebaran hoax yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, menitipkan pesan penting.
Baca Selengkapnya
Usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang disuarakan di DPR
Baca Selengkapnya
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan KPK tidak takut dengan laporan tersebut
Baca Selengkapnya
Komisi III DPR berharap tidak ada lagi informasi mengenai pembiaran terhadap laporan KDRT kepada polisi.
Baca Selengkapnya
Benny K Harman secara lantang menantang Kapolri Listyo dan jajarannya memeriksa salah satu tokoh di Kementerian Kominfo terkait judi online
Baca Selengkapnya
KPK dinilai tidak berhak menyita barang-barang milik Hasto
Baca Selengkapnya