DPR: Penetapan Jadwal Pemilu 2024 Bantah Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menjamin pihaknya segera menjadwalkan rapat kerja dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk menetapkan tanggal Pemilu 2024. Dengan ditetapkannya jadwal pemilu maka isu perpanjangan masa jabatan akan terbantahkan.

"Jadi kalau misalnya sudah ditetapkan kapan pemilunya di tahun 2024 maka spekulasi terkait dengan pengunduran masa jabatan itu akan terbantahkan," ujar Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/1).

Saan menuturkan, rapat kerja membahas jadwal pemilu itu akan diusahakan digelar pada masa persidangan III tahun sidang 2021-2022.

"Kita akan usahakan di masa sidang ini," kata politikus NasDem ini.

Bantah Menteri Bahlil

Saan membantah pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengenai pengusaha menginginkan penyelenggaraan Pilpres 2024 diundur.

Ia mengatakan, Komisi II tidak memiliki rencana pengunduran penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Komisi II tidak ada wacana terkait dengan itu. Komisi II sampai hari ini firm bahwa pemilu itu 2024," tegasnya.

Saan menuturkan, jika Pemilu 2024 dimundurkan maka akan bertentangan dengan konstitusi. Pemilihan umum merupakan agenda siklus lima tahunan.

"Ya pasti itu kan bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi kita kan mengatakan bahwa yang namanya pemilihan umum dilaksanakan lima tahun sekali. Jadi itu kalau misal diundur banyak sekali konsekuensi dan tentu itu akan mengganggu konsentrasi pemerintah dalam menangani pandemi covid dan juga recovery pasca pandemi," jelas Saan.