DPR sebut beras plastik rusak tata ekonomi dan pemerintahan
Merdeka.com - Peredaran beras yang diduga mengandung senyawa plastik kini semakin meresahkan masyarakat. Apalagi dengan adanya perbedaan hasil laboratorium yang dilakukan oleh Sucofindo dan Mabes Polri membuat sejumlah masyarakat kebingungan.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Agus Hermanto mengimbau agar masyarakat maupun pemerintah untuk tetap konsentrasi. Dia menilai ada tujuan tertentu dibalik gencarnya isu peredaran beras plastik tersebut.
"Kita harus konsentrasi. Kalau ada tujuannya adalah tujuan tertentu. Ingin goyah Indonesia, ingin goyahkan ekonomi kita," kata Agus di gedung DPR, Kamis (28/5).
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Apa target Menko Perekonomian untuk transportasi di Indonesia? Pemerintah telah memprioritaskan pengembangan ekosistem Kendaraan Listrik (EV) dengan target 13 juta sepeda motor listrik dan 2 juta mobil listrik pada 2030.
-
Mengapa Kemendag memusnahkan barang ilegal? Menteri yang akrab disapa Zulhas ini menjelaskan, pemusnahan tersebut dilakukan merupakan upaya Kemendag guna melindungi konsumen dalam negeri.
-
Mengapa kampanye uang di Indonesia harus dilarang? Karena itu melarang adanya kampanye uang dan menghindarinya menjadi satu cara untuk memajukan sistem politik Indonesia.
-
Apa yang terjadi di Indonesia? Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan dalam sepekan ke depan hampir seluruh wilayah di Indonesia akan dilanda suhu panas.
-
Kenapa Andika Perkasa ingin kurangi kemiskinan dan pengangguran di Jateng? Calon Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Andika Perkasa menegaskan, persoalan pertama yang dihadapi Jateng ialah bagaimana upaya mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Dia menyebut, hingga kini tingkat kemiskinan di Jateng masih di atas nasional, sehingga dirinya menargetkan penurunan angka kemiskinan dalam lima tahun ke depan jauh di bawah angka nasional.
Agus menambahkan beras plastik tersebut bisa berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Menurutnya, ada oknum yang sengaja membangun sensasi beras palsu ini di Indonesia, karena bahan polimer itu sendiri memiliki harga yang lebih mahal dari harga beras.
Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk tidak resah dan selalu berhati-hati. Mengingat penelitian atas bahan plastik dari beras ini masih belum menemukan titik temunya.
"Hasil penelitian, kita cermati masih ada rentetannya. Belum final betul. Kita harus serius karena ini tak hanya rusak tata ekonomi tapi rusak tata pemerintahan," tutupnya.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dugaan Mark Up Impor Beras, Politisi PDIP Dukung Perangi Bandit Pangan
Baca SelengkapnyaHal itu untuk memastikan pengelolaan pangan berpihak kepada rakyat
Baca SelengkapnyaMenurutnya banyak barang impor masuk ke Indonesia dengan kualitas buruk
Baca SelengkapnyaDPR didesak untuk membuat pansus untuk menyelesaikan skandal impor beras bulog
Baca SelengkapnyaAgus mengingatkan, bahwa tugas aparat penegak hukum bukan hanya sekedar mencari fakta hukum.
Baca SelengkapnyaAgus menilai pemerintah melalui kebijakan strategis perlu menyelesaikan RUU Perampasan Aset.
Baca SelengkapnyaDoli meminta para elite politik jangan menunjukkan sikap perbedaan yang kontras secara terbuka. Agar pemilu bisa berjalan tanpa keterbelahan.
Baca SelengkapnyaMark up impor beras diduga menimbulkan kerugian senilai Rp8,5 triliun.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai dalam praktiknya, Food Estate disalahgunakan lantaran banyak hutan-hutan ditebang habis.
Baca SelengkapnyaSejak awal food estate dimunculkan tanpa kajian yang layak.
Baca SelengkapnyaPDIP mengkritik keras program pemerintah Jokowi, Food Estate. Program tersebut dianggap masuk dalam kategori kejahatan lingkungan.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Fraksi PDIP, Evita Nursanty keras mencecar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) terkait masalah beras
Baca Selengkapnya