Follow
DPR Soal Stafsus Jokowi Surati Camat: Anak Muda Harus Dibina Jangan Jadi Pajangan
Merdeka.com - Anggota DPR Mardani Ali Sera meminta Presiden Joko Widodo menertibkan staf khususnya, Andi Taufan Garuda Putra yang mengirim surat kepada seluruh camat di Indonesia berkop Sekretariat Kabinet.
"Terakhir staf khusus itu langsung di bawah Presiden. Menjadi tanggung jawab Presiden untuk menjaga dan menertibkannya," ujar Mardani kepada wartawan, Selasa (14/4).
Mardani mengatakan, anak muda ini memiliki potensi. Sehingga, dia menyarankan Stafsus muda ini harus dibina untuk diarahkan.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Bagaimana Utusan Khusus Presiden menjalankan tugasnya? Utusan Khusus Presiden itu melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Utusan Khusus Presiden bertanggung jawab kepada Presiden.
-
Siapa yang menunjuk Utusan Khusus Presiden? Pengangkatan dan tugas pokok Utusan Khusus Presiden ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
-
Apa tugas utama Utusan Khusus Presiden? Jadi, baik Penasihat Khusus Presiden dan Utusan Khusus Presiden dibentuk untuk memperlancar tugas Presiden. Keduanya melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya.
-
Apa saja tugas Sekretaris Kabinet dalam mendukung Presiden? Sekretaris Kabinet bertanggung jawab dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden menjalankan tugas-tugas administratif, termasuk mengoordinasikan dokumen dan keputusan penting. Tugas ini mencakup penyusunan bahan untuk rapat kabinet serta memantau pelaksanaan keputusan yang telah diambil.
-
Apa tugas Plt Presiden? 'Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Australia, pada 4 sampai 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal tiba kembali di Tanah Air,' bunyi putusan Keppres tersebut.
"Stafsus ini punya potensi. Anak muda luar biasa. Mesti dibina dan diarahkan jangan dijadikan pajangan. Nanti akan melakukan kesalahan yang sejenis," kata dia.
Politikus PKS ini mengatakan, mengurus negara sudah ada aturan mainnya. Dia mengingatkan kepada Stafsus Jokowi tersebut, niat baik tidak berarti semua bisa diatur tanpa mengikuti prosedur.
Apalagi, dalam konten surat tersebut telah menabrak hirarki. Sebab, Camat langsung di bawah Kementerian Dalam Negeri. Dia juga meminta Menteri Sekretaris Kabinet bertanggungjawab melakukan pembinaan kepada Stafsus tersebut
"Surat itu menggunakan kop surat Sekretaris Kabinet. Menseskab perlu bertanggungjawab memberikan pembinaan," ucap Mardani.
Diberitakan, Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi), Andi Taufan Garuda Putra mengirim surat berkop sekretariat kabinet kepada seluruh camat di Indonesia. Surat tersebut beredar di media sosial dan menuai kontroversi.
Isi surat itu yakni permintaan dukungan kepada seluruh camat untuk Relawan Desa Lawan Covid-19. Program ini diinisiasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang bekerja sama dengan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha). Andi merupakan pendiri Amartha.
Andi menjelaskan, surat tersebut bersifat pemberitahuan dan dukungan kepada program desa untuk melawan Covid-18 yang diinisiasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Taufan juga menjelaskan tidak ada maksud buruk dalam surat tersebut.
"Melalui dukungan secara langsung oleh tim lapangan Amartha yang berada di bawah kepemimpinan saya," jelas Andi Taufan.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
"Waktu saya menjadi panglima TNI saya nyentuh saja gak bisa, akhirnya saya jengkel (dengan Asabari)," ucap Moeldoko
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi siang ini dijadwalkan melantik menantu Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan itu sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad).
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi akan mengevaluasi Pj kepala daerah setiap hari dan akan mengganti yang bertindak menyimpang.
Baca Selengkapnya
Puan mengingatkan masyarakat menaruh harapan besar kepada TNI-Polri
Baca Selengkapnya
DPD tidak ingin terjadi dualisme kekuasaan antara presiden dan wakil presiden yang dapat berpotensi menimbulkan pecah kongsi antara keduanya.
Baca Selengkapnya
DPA ini diusulkan diisi oleh mantan presiden-wakil presiden, salah satunya Jokowi.
Baca Selengkapnya
Puan Maharani mengatakan bakal patuh dengan aturan partai.
Baca Selengkapnya
Puan juga menyinggung bahwa bansos bukan dari kantong menteri, melainkan dari uang rakyat kembali ke rakyat.
Baca Selengkapnya