Fadli Zon sebut Prabowo tak masalah pimpinan DPR bertemu Trump
Merdeka.com - Sepulang dari Amerika Serikat, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengaku telah menemui Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan menjelaskan pertemuannya dengan bakal calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump. Dirinya menyebut, Prabowo sangat mengerti mengenai kapasitasnya sebagai wakil ketua DPR, dan menilai tidak ada hal yang salah dari pertemuan tersebut.
"Saya kemarin juga sudah sampaikan langsung, dan beliau bilang tidak ada masalah," ujar Fadli dalam konferensi pers di DPR RI Senayan, Senin (14/9).
Fadli keukeuh tindakannya bersama Ketua DPR Setya Novanto dan sejumlah anggota dewan lainnya bertemu Trump sama sekali tak melanggar konstitusi. Bahkan, dirinya mengingatkan pada sejumlah anggota DPR lainnya yang telah mengadukannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), agar belajar lagi mengenai isi dari Undang-undang MD3.
-
Siapa yang dilaporkan melanggar aturan Pilpres? Kubu pasangan Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar heran laporan dugaan pelanggaran pemilu terhadap Calon Wakil Presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka tidak diproses.
-
Bagaimana cara menangani pelanggaran pemilu? Penanganan perkaranya dilakukan oleh Bawaslu dan kepolisian.
-
Mengapa Bawaslu perlu mempelajari UU 7/2017 dan 10/2016 untuk Pilkada 2024? 'Dan pelajaran yang terpenting adalah pengawas pemilu harus cepat menggunakan kacamata Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilihan Umum). Dia harus secara cepat juga bisa berubah menggunakan Undang-Undang 10/2016 (tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015),' jelasnya.
-
Apa itu DPT Pemilu? DPT Pemilu adalah singkatan dari Daftar Pemilih Tetap.
-
Apa itu pelanggaran kode etik Pemilu? Pelanggaran kode etik pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar etika atau norma-norma penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji yang diucapkan sebelum mereka menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.
-
Apa saja jenis pelanggaran Pemilu 2024? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
"Kalau ada yang bilang melanggar konstitusi, perlu belajar lagi. Harus belajar UU MD3," ujarnya.
Fadli berharap, masalah ini tak terlalu lama dibesar-besarkan, karena masih banyak hal lain yang lebih krusial dan mesti diurus, demi kepentingan nasional lebih luas. Dirinya pun menyindir pihak-pihak yang menyudutkannya karena polemik ini dan meminta mereka untuk segera 'move on' dari hal sepele tersebut.
"Saya kira habis ini kita move on-lah. Karena banyak masalah yang jauh lebih subtansi untuk dipersoalkan, dari pada kita adakan hal-hal yang enggak perlu untuk manuver-manuver politik," ujar Fadli.
"Kalau ada niat mau ganti pimpinan, ya sesuai prosedur saja. Tapi pimpinan-pimpinan politik enggak ada yang ingin itu," pungkasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sultan menyebut, Prabowo tidak punya kepentingan pribadi apapun ketika menjabat sebagai Presiden nanti.
Baca SelengkapnyaFadli Zon menepis soal rumor renggangnya hubungan antara Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah membantah pertemuan Prabowo dan Megawati Soekarnoputri dilatari oleh faktor kursi menteri yang diincar PDIP.
Baca SelengkapnyaZulkifli Hasan Ungkap Maksud Prabowo Sindir Partai Tak Mau Diajak Kerja Sama Jangan Mengganggu
Baca SelengkapnyaAnggota DPR dari fraksi PDIP, MH Said Abdullah, mengatakan DPR akan menjalankan fungsi pengawasan untuk pemerintah.
Baca SelengkapnyaMenurut Said, pertemuan Megawati dan Prabowo sangat baik dan bisa saja membahas visi bangsa ke depan.
Baca SelengkapnyaPihak Golkar maupun Gerindra mengaku belum mendengar adanya wacana itu.
Baca SelengkapnyaReaksi Fadli Zon Dikabarkan Bakal Jadi Menlu di Kabinet Prabowo
Baca SelengkapnyaPDIP akan menunggu dan menghormati sengketa Pemilu yang bergulir di Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaHal ini lantaran Parlemen yang membatalkan pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu atau Pilkada.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto memaklumi jika ada aspirasi pemakzulan dari masyarakat yang diterima Mahfud
Baca Selengkapnya