Fahri Hamzah iri KPK dan BPK sudah bikin gedung baru
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan sesungguhnya gedung DPR memang tak layak pakai. Sehingga, dia pun mencontohkan bahwasanya dia menyiratkan iri dengan gedung yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Gedung milik Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI.
"Yang lain juga bikin gedung, tuh tinggi. KPK bikin gedung, kompleks sendiri malah, BPK itu lihat dia malah bikin dua Tower, bahkan BPK DKI bikin gedung itu tinggi sekali. Diorama segala macam, semua bikin. Kenapa kita dianggap ada yang aneh," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/8).
Politikus PKS ini juga enggan dengar masukan dari berbagi pihak, jika seharusnya proyek pembangunan Gedung DPR seharusnya menjadi wewenang Kementerian PU.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Dimana Feisal Hamka mengelola proyek? Feisal Hamka telah mengelola proyek-proyek di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk salah satunya adalah pembangunan ruas jalan tol yang dikelola di daerah Jawa Barat.
-
Kenapa Anggota DPR periode 2024-2029 tidak mendapat Rumah Jabatan? Kondisi rumah yang sudah tua dengan anggaran pemeliharannya sudah tidak balance, dan kalau dalam bentuk tunjangankan lebih fleksible,' kata Indra, saat dihubungi merdeka.com.
-
Kenapa Irfan Hakim membangun pendopo? Irfan mengungkapkan ketidak inginannya terhadap warisan nusantara yang berharga ratusan tahun tersebut jatuh ke tangan penduduk atau kolektor asing.
-
Mengapa pembangunan gedung tinggi dihentikan? Namun hal tersebut terhenti karena ada beberapa pertimbangan, kekhawatiran terhadap keselamatan dan kendala izin pemerintah setempat.
-
Apa modal utama yang digunakan Raffi Ahmad untuk membangun kantor RANS? 'Aku modal ya cuma jaga baik sama orang aja, silaturahmi. Pastinya didorong dan dibantu sama temen,' kata Raffi Ahmad.
"Ya kalau aturannya bukan menteri PU, kecuali kalau proposal itu dari pemerintah, masalahnya itu kan kita dari DPR. Ya itu terserah pemerintah saja konsultasi dengan Sekjen DPR," tandasnya.
Selain itu Fahri mengaku tidak mengetahui selak beluk anggaran yang akan dihabiskan untuk membangun 7 proyek gedung DPR. Walaupun bertindak sebagai ketua tim pembangunan tersebut, dia menyatakan pemegang anggaran sepenuhnya berada di Sekjen DPR.
"Beneran terus terang saya enggak tahu. Itu angka-angka domainnya Sekjen, ya kan sebagai penguasa pengguna anggaran. Kita kan ini hanya ngomong idenya saja," ucapnya. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penggeledahan tersebut untuk mengumpulkan bukti kasus dugaan korupsi proyek pengadaan rumah dinas DPR RI.
Baca SelengkapnyaSalah satu gedung yang disatroni oleh penyidik yakni gedung ruang kerja di gedung Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.
Baca SelengkapnyaAdapun tergugat dalam permohonan praperadilan Indra Iskandar adalah KPK RI.
Baca SelengkapnyaSejauh ini sudah ada beberapa perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Baca SelengkapnyaKPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.
Baca SelengkapnyaPenyidik turut menyasar ke beberapa ruangan di gedung Setjen tidak terkecuali ruangan para pegawai.
Baca SelengkapnyaPolisi geledah rumah Firli Bahuri di Perumahan Villa Galaxy Bekasi
Baca SelengkapnyaKPK belum menjelaskan lebih lanjut terkait apa saja yang didapat penyidik dari hasil penggeledahan kemarin. Hanya saja tiga koper sempat dibawah keluar.
Baca SelengkapnyaPenyidik menggeledah salah satu kamar apartemen di lantai 25 East Tower, apartemen Darmawangsa Essence
Baca SelengkapnyaIndra tidak menjelaskan detail ketika ditanya tentang temuan sejumlah bukti elektronik oleh KPK
Baca SelengkapnyaAlex menyebut dalam proyek tersebut, adanya peningkatan harga yang dilakukan secara berkelompok.
Baca SelengkapnyaDugaan korupsi dalam proyek rumah dinas tersebut merugikan negara puluhan miliar.
Baca Selengkapnya