Fahri sebut sikap PKS terkait Perppu Pilkada ditentukan Januari

Merdeka.com - Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) hampir semuanya sudah menentukan sikap untuk mendukung Perppu Pilkada, kecuali Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai dakwah itu baru akan menentukan sikap soal Perppu Pilkada pada bulan Januari mendatang.

"Perppu Pilkada itu akan dibahas nanti tanggal 12 Januari," kata Wasekjen PKS Fahri Hamzah kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/12).

Menurut Fahri, pertemuan kemarin di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas bukanlah kesepakatan bersama untuk mendukung Perppu Pilkada. Sebab, kata dia, masih dalam tataran pendapat pribadi Partai Demokrat.

"KMP belum ada rapat. Ada konsultasi dengan Pak SBY, dan konsultasi itu tidak semata-mata Perppu tapi luas lagi. Jika beberapa partai dalam KMP sudah menyatakan persetujuannya, Pak SBY dan demokratnya tentang Perppu itu, tentu masing-masing parpol boleh melakukan itu. Tapi secara institusi (KMP) itu belum," jelas Fahri.

Oleh karena itu, dia menambahkan, PKS akan terlebih dahulu mengkaji soal Perppu Pilkada yang nantinya akan disampaikan pada saat rapat KMP.

"Dalam tahap pertama untuk penyampaian argumen supaya kita tidak ikut Perppu tanpa argumen, harus ada dasarnya. Kalau ikut apa pertimbangannya, apa proyeksi yang muncul ke depan," terang Fahri.

"Juga kalau tidak setuju karena apa. Jadi akan rasional, kami ingin di kesepakatan KMP dibuat dalam rapat KMP, setingkat presidium," tandasnya.