Fraksi NasDem minta temuan BPK tak bikin pilkada serentak ditunda
Merdeka.com - Wakil Ketua Fraksi NasDem di DPR, Johnny G Plate meminta temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut gelaran Pilkada serentak tahun ini dirundung sepuluh masalah tidak dijadikan alasan untuk menunda pilkada serentak.
Sebab, dia menilai temuan itu cukup dijadikan cambukan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk lebih baik mempersiapkan pilkada.
"Apa pun hasilnya audit KPU, maka harus direspons secara positif saja oleh KPU. Kalau ada yang perlu diperbaiki ya diperbaiki, dan temuan BPK tidak boleh ganggu tahapan pilkada dan tidak boleh menunda pilkada yang sudah ditetapkan karena ini hanya rekomendasi awal, bukan hasil temuan audit," kata Johnny saat dihubungi, Selasa (14/7).
-
Mengapa KPK menelaah laporan tersebut? 'Bila ada laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpul info,' kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (4/9).
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Apa yang di periksa KPK? 'Yang jelas terkait subjek saudara B (Bobby) ini masih dikumpulkan bahan-bahannya dari direktorat gratifikasi,' kata Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung KPK, Kamis (5/9).
-
Kenapa PKB dibentuk? Pembentukan partai ini diusulkan oleh kaum nahdliyin di berbagai daerah. Pasalnya, banyak warga NU yang ingin agar dibentuknya sebuah badan atau partai politik yang mewadahi aspirasi mereka di seluru pelosok Nusantara.
-
Mengapa PPPK penting? Selain mengetahui pengertiannya, Anda juga perlu mengetahui syarat apa saja yang diperlukan dalam rekrutmen PPPK. Di samping itu, penting juga untuk dipahami tugas dan kewajiban dari PPPK menurut aturan hukum yang berlaku.
-
Apa itu BPKB? Kebutuhan mendesak di tengah kondisi finansial yang sulit, membuat orang-orang mencari solusi pinjaman dana guna memenuhi kebutuhannya. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah pinjaman dana dengan menggadaikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).
Johnny menegaskan Kementerian Dalam Negeri sudah memastikan tidak ada masalah soal pembiayaan pilkada sehingga tak perlu ada penundaan. Temuan BPK, lanjut dia, cukup dijadikan sebagai pengingat agar KPU maupun lembaga terkait mengantisipasi hal buruk yang dikhawatirkan mengganggu jalannya pilkada serentak.
Anggota Komisi XI DPR itu meminta BPK tak melampaui kewenangan yang dimilikinya, atau menjadi alat politik tertentu untuk mengganggu jalannya pilkada.
"Semua lembaga negara, termasuk parpol dan DPR yang controlling, harus pastikan terencana dan jadwal pilkada berlangsung sukses. Jangan sampai soal persiapannya mengganggu dan memundurkan jadwal," kata dia. (mdk/efd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.
Baca SelengkapnyaNasDem sedang mengumpulkan tanda tangan seluruh anggota fraksi untuk menggulirkan hak angket.
Baca SelengkapnyaNasDem mengaku tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.
Baca SelengkapnyaPDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.
Baca SelengkapnyaGolkar menilai dalil permohonan Partai NasDem yang menyatakan suaranya berkurang sebanyak 494 suara pada 60 TPS adalah mengada-ada.
Baca SelengkapnyaPercepatan waktu pelaksanaan Pilkada 2024 ini dinilai akan memicu kompleksitas masalah hukum, dan politik yang merugikan kepentingan masyarakat luas.
Baca SelengkapnyaTiga parpol koalisi AMIN menunggu sikap PDIP sebagai partai pengusung Ganjar selaku capres yang menginisiasi hak angket.
Baca SelengkapnyaPresiden PKS Ahmad Syaikhu menambahkan, digulirkannya hak angket tersebut karena ingin meluruskan proses demokrasi.
Baca SelengkapnyaMK menolak untuk seluruh permohonan sengketa Pileg 2024 yang diajukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Sigi, Dapil Sigi 5.
Baca SelengkapnyaKPU masih menunggu sikap MK dalam menangani sengketa Pemilu terbaru yang bakal bergulir di MK.
Baca SelengkapnyaEks Sekjen PKB Lukman Edy menyatakan, hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu adalah pekerjaan sia-sia.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK
Baca Selengkapnya