Fraksi PAN ikut tolak kenaikan tunjangan DPR

Merdeka.com - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Mulfachri Harahap menyatakan fraksinya satu suara menolak kenaikan tunjangan bagi setiap anggota DPR. Bahkan, dia mengaku telah menginstruksikan anggota fraksinya yang duduk di Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk menolak saat pembahasan lanjutan kenaikan tunjangan ini di Banggar.

"Saat pembahasan nanti di Banggar, kita akan minta kenaikan ini ditunda dulu," kata Mulfahri saat dihubungi, Senin (21/9).

Wakil Ketua Komisi III DPR ini juga beralasan bahwa fraksinya menolak dikarenakan saat ini negara sedang dalam berada situasi ekonomi yang tidak stabil. Sehingga, lanjut dia, anggaran kenaikan tunjangan tersebut dialihkan ke program-program untuk kesejahteraan rakyat.

"Masyarakat sekarang sedang sulit. Apakah bijak sekarang ini bicara tunjangan?" ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Dimyati Natakusuma membantah rincian kenaikan tunjangan DPR yang beredar. Dia mengklaim setiap Anggota DPR hanya mendapatkan kenaikan tunjangan sebesar Rp 5 juta per anggota.

"Jadi sebetulnya tidak sesuai dengan yang beredar. Tiap anggota paling sekitar Rp 5 juta," kata Dimyati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9).

Dimyati menjelaskan kenaikan tunjangan bagi tiap Anggota berbeda dengan yang didapat oleh Ketua Komisi. Namun, perbedaan tunjangan tersebut, kata dia, hanya berbeda sekitar ratusan ribu. Sementara, kenaikan tunjangan tersebut akan cair bulan depan.

"Ini kan sudah diketok di APBNP 2015. Baru cair Oktober ini," ujarnya.

Sementara itu, saat ditanya perihal banyaknya penolakan dari Anggota DPR terhadap kenaikan tunjangan ini, dia justru malah kagum dan tak mempermasalahkannya. Bahkan, dia mengaku akan memberikan penghargaan bagi tiap Anggota DPR yang menolak dan yang mengembalikan uang tunjangan tersebut.

"Kita syukur lho malah banyak yang nolak. Nanti BURT akan berikan penghargaan bagi mereka yang mengembalikan uang itu ke negara. Semacam piagam gitu lah," ujarnya.

"Saya akan membuat piagam. Pernyataan terima kasih kepada anggota yang mengembalikan ke negara. Sertifikat juga," tukasnya. (mdk/dan)