Gaduh, Aria Bima minta DPR setop wacana penambahan kursi pimpinan

Merdeka.com - Politikus PDI Perjuangan Aria Bima meminta pimpinan DPR dan Fraksi PDI Perjuangan menghentikan wacana penambahan pimpinan DPR/MPR yang pernah diusulkannya tahun lalu. Dia menilai pembahasan penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR, melalui revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), sudah tidak sehat dan justru menimbulkan kegaduhan.

"Saya melihat memang awalnya inisiasi penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR itu saya lakukan di paripurna. Waktu itu pemikiran saya, electoral PDI Perjuangan atau siapapun partai pemenang itu merupakan bagian pimpinan DPR supaya ikut mengatur proses persidangan dan proses target capaian kinerja DPR. Nah sekarang ini yang terjadi 4 pimpinan DPR yang ada, kalau dilihat dari legitimasi jumlah anggota DPR, tidak representatif mewakili. Kalau dulu itu, ketua ya pemenang pemilu, kemudian pemenang kedua, ketiga dan keempat. Ini jumlahnya lebih dari 50 persen anggota DPR, sehingga legitimasi pimpinan dengan anggota DPR, kalau turunannya juga legitimasi rakyat, itu sangat signifikan. Saya pernah menginisiasi, supaya legitimasi pimpinan itu kuat, alangkah baiknya kalau pemenang pemilu itu otomatis juga mendapatkan kursi pimpinan," katanya di Sukoharjo, Jumat (16/6).

Usulan mengenai penambahan tersebut, lanjut Bimo, pada awalnya disetujui. Namun dalam perjalanannya di Baleg saat ini bergulir tidak karuan. Bahkan ada usulan setiap fraksi mendapatkan jatah pimpinan. Padahal saat ini terdapat 10 fraksi di DPR, sehingga pembahasan terkait hal tersebut beraroma perebutan kekuasaan.

"Aromanya seolah-olah PDI Perjuangan butuh kursi. Enggak, waktu itu saya hanya menginisiasi supaya ada keterwakilan dari majority electoral atau pemenang pemilu itu ada jatah pimpinan. Kalau sekarang sudah menjadi gaduh semacam ini, saya minta pimpinan DPR dan Fraksi PDI Perjuangan untuk menghentikan dan menyetop wacana penambahan pimpinan DPR maupun MPR. Karena aromanya sudah bukan pada aspek kinerja, tapi sudah rebutan kekuasaan dan bagi-bagi kekuasaan, ini iklim yang tidak bagus. Maka saya minta pimpinan DPR lewat Bamus, mencabut kembali, untuk tidak ada lagi pembahasan yang menyangkut masalah perubahan MD3," tegas anggota DPR asal Dapil Jawa Tengah V tersebut.

Apalagi, lanjut Bimo, saat ini capaian legislasi dan pengawasan di DPR tidak berjalan sempurna. Karena mayoritas anggota DPR tidak terwakili oleh representatif jumlah pimpinan yang ada saat ini. Dia menekankan agar DPR saat ini lebih fokus kepada kinerja dewan yang sesungguhnya, terutama pembahasan pada penyelesaian Undang-undang Pemilu dan percepat perubahan MD3 sebelum pelaksanaan pemilu 2019. (mdk/dan)