Follow
Gerindra sebut tak mungkin anggotanya di DPR lakukan kunker fiktif
Merdeka.com - Anggota Fraksi Gerindra Ahmad Riza Patria mengklaim tidak ada anggota dewan dari Gerindra yang terlibat kunker fiktif seperti yang ditemukan BPK dalam hasil audit.
"Jadi bukan saja terpenuhi secara administratif sesuai prosedur dan syarat laporan yang disampaikan oleh Setjen DPR, tetapi juga secara riil harus dipastikan bahwa anggota DPR melakukan kunjungan kerja ke dapilnya," kata Riza melalui keterangan tertulisnya, Jumat (13/5).
Wakil Ketua Komisi II DPR ini menilai pimpinan Fraksi Gerindra sejak awal periode sudah menegaskan dan menginstruksikan kepada seluruh anggota agar menyampaikan laporan reses lengkap, paling lambat satu minggu setelah berakhirnya masa reses.
-
Apa instruksi TKN Prabowo-Gibran kepada para relawannya? Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran meminta para relawan mengampanyekan Prabowo-Gibran di seluruh wilayah Indonesia menggunakan cara-cara santun, dan tidak menyerang pribadi Capres Cawapres lainnya.
-
Apa pesan para ketua dewan kepada pengurus Golkar? “Jangan ada lagi konflik internal yang justru kontraproduktif dengan cita-cita Partai Golkar, mengembalikan kemenangan seperti Pemilu 2004,“ ujar Lodewijk.
-
Siapa yang memberikan instruksi kepada para relawan TKN Prabowo-Gibran? Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran meminta para relawan mengampanyekan Prabowo-Gibran di seluruh wilayah Indonesia menggunakan cara-cara santun, dan tidak menyerang pribadi Capres Cawapres lainnya.
-
Siapa yang memimpin Gerindra saat ini? Di Bawah Bayang-Bayang Masa Lalu, Kiprah Partai Gerindra Semakin Maju Dalam perjalanan politiknya, Partai Gerindra masih kerap dibayang-bayangi oleh sejarah masa lalu sang tokoh, yakni Prabowo Subianto.
-
Siapa yang menginstruksikan kader MKGR? SE itu ditandatangani langsung Ketua Umum MKGR Adies Kadir dan Sekretaris Jenderal Ilham Permana.
-
Apa instruksi Airlangga untuk kader Golkar? “Saya instruksikan kepada seluruh partai Golkar di Indonesia. Sekarang sedang disusun berdasarkan nomor urut dan pemilu sudah system terbuka, sehingga dengan demikian sudah waktunya sekarang untuk langsung bergerak, konsolidasi di akar rumput, rebut hati rakyat,“ katanya.
"Apalagi pimpinan Fraksi Partai Gerindra memberikan arahan agar seluruh anggota Fraksi Gerindra selalu disiplin dalam membuat laporan kunker reses paling lambat satu pekan setelah masuk masa sidang dan diserahkan pada fraksi dan juga kepada Kesekjenan DPR," ujarnya.
Tak hanya itu, Riza meyakini bahwa seluruh Anggota DPR tak mungkin menyia-nyiakan dana reses. Sebab, hal itu sama saja dengan 'bunuh diri'.
"Jika menyia-nyiakan dana reses, itu sama saja dengan bunuh diri, karena dana itu diperuntukkan bagi konstituen dan berdampak pada keterpilihan kembali anggota tersebut," tukasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Waketum Gerindra Habiburokhman mengungkap, belum ada anggota DPR yang berkeliling meminta tanda tangan anggota dewan untuk hak angket.
Baca Selengkapnya
Firman menjelaskan, bahwa UU MD3 itu awalnya dimasukkan dalam Prolegnas prioritas karena mempertimbangkan UU IKN.
Baca Selengkapnya
Ketua DPR RI sekaligus DPP PDIP Puan Maharani memberikan perkembangan soal hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR RI.
Baca Selengkapnya
Karena pada akhirnya, semua adalah satu bangsa untuk membela Indonesia.
Baca Selengkapnya
Ketua DPR RI sekaligus DPP PDIP Puan Maharani memberikan perkembangan soal hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR RI.
Baca Selengkapnya
Habiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.
Baca Selengkapnya
Saat ini, Luluk menuturkan, sudah ada tujuh orang yang bersikap mendukung hak angket.
Baca Selengkapnya
Plh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak
Baca Selengkapnya
Dek Gam menyatakan akan komitmen menjaga marwah Legislatif.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyebut 70 persen komisioner KPU se-Indonesia tidak layak.
Baca Selengkapnya
Gerindra menyebut mekanisme pemilihan ketua DPR masih sesuai UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).
Baca Selengkapnya
Gerindra tidak mendukung wacana revisi Undang-Undang MD3 soal kursi Ketua DPR.
Baca Selengkapnya