Golkar disarankan tak usung calon ketum yang sudah berstigma negatif
Merdeka.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai seharusnya mantan Ketua DPR Setya Novanto tidak mencalonkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar. Hal tersebut lantaran Novanto pernah tersandung permasalahan etik yang membuatnya mundur dari jabatan sebagai ketua DPR.
"Kalau mau dipilih oleh rakyat mau tidak mau harus mengetahui perasan rakyat, mau mengakomodasi pikiran rakyat. Jangan sekali-kali partai politik menonjolkan atau mengusung atau mempromosikan calon yang sudah berstigma negatif itu," kata Siti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/2).
Menurut Siti, masih segar ingatan publik terkait kasus ketua fraksi Golkar tersebut. Jika dipaksakan Novanto maju, maka akan memperburuk citra partai.
-
Siapa yang diputuskan tidak melanggar etik oleh MKMK? 'Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait penyampaian pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Terlapor dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023,' ujar Ketua MKMK I Gede Dewa Palguna dalam amar putusannya, Kamis (28/3).
-
Kenapa TKN Prabowo tak khawatir? Menurut Herzaky, keempat menteri tersebut selama ini telah melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan sebaik mungkin serta telah sesuai aturan yang ada.
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Kenapa Mahkamah Konstitusi putuskan Arief Hidayat tak melanggar etik? 'Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait penyampaian pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Terlapor dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023,' ujar Ketua MKMK I Gede Dewa Palguna dalam amar putusannya, Kamis (28/3).
-
Bagaimana MKMK putuskan Arief Hidayat tak melanggar etik? Putusan tersebut dibacakan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Kamis (28/3).'Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait penyampaian pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Terlapor dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023,' ujar Ketua MKMK I Gede Dewa Palguna dalam amar putusannya, Kamis (28/3).
-
Siapa yang diduga melanggar kode etik di Pilkada Situbondo? Puluhan orang panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) di Pilkada Situbondo, Jawa Timur, diduga melanggar kode etik.
"Harus dicatat oleh tokoh politik kita, seharusnya partai mempertimbangkan secara serius apalagi partai ini baru saja mau bangkit," tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, salah satu tim sukses Novanto, Ridwan Bae membantah jika Novanto akan membawa dampak buruk bagi Golkar. Menurutnya justru Novanto tak pernah ditetapkan bermasalah secara hukum dalam kasus tertentu.
"Dari aspek analisa bagaimana mungkin membawa orang yang berstigma negatif kata orang, untuk diajukan sebagai ketua umum. Saya ingin menyampaikan bahwa negara ini negara hukum. Fakta hingga detik ini saudara Novanto belum pernah salah, fakta hukum belum mengatakan itu. Yang terjadi cuma opini yang pada akhirnya dia bersalah," ujarnya.
Bahkan Ridwan mengklaim, jika Novanto menjadi ketua umum, justru akan memperbaiki citra Golkar. "Dengan menjadi ketua Golkar misalnya kalau dia terpilih, itu akan menjadi suatu cara membersihkan citra partai kita bahwa dia bukanlah orang yang bersalah sebagaimana opini rakyat yang berkembang," ungkapnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Endors Jokowi dinilai Majelis sebagai masalah etik karena dilakukan seorang presiden yang menjadi citra negara.
Baca SelengkapnyaGerindra tidak ambil pusing memikirkan isu tersebut. Sebab, hal tersebut merupakan isu lama yang hanya diproduksi ulang.
Baca SelengkapnyaWiranto Heran dengan Isu Pelanggaran HAM yang Kerap Dimunculkan Jelang Pilpers
Baca SelengkapnyaAri menegaskan Jokowi tidak pernah mengaitkan proses rekruitmen CPNS dengan pemenangan salah satu pasangan capres-cawapres.
Baca SelengkapnyaBahlil mencontohkan, saat Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang terjaring operasi tangkap tangan KPK, Golkar menghormati proses hukum tersebut.
Baca SelengkapnyaYusril menganggap Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melanggar kode etik karena memproses pencalonan Gibran sebagai cawapres dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPengurus DPD Golkar yakin rekomendasi yang telah dikeluarkan untuk calon kepala daerah tidak akan terdampak dari keputusan Airlangga mengundurkan diri.
Baca SelengkapnyaKuasa hukum korban menegaskan, pelaporan yang dilayangkan ke Polda Metro Jaya sama sekali tidak ada sangkut-pautnya dengan proses pemilihan rektor Universitas P
Baca SelengkapnyaTiga isu tersebut terkait penyelewengan aparatur negara, manipulasi hukum, dan cacat moral pasangan Prabowo dan Gibran
Baca SelengkapnyaHakim MK saat ini dinilai belum bisa dibilang aman dari cengkraman nepotisme atau dinasti politik.
Baca SelengkapnyaVideo di media sosial yang memperlihatkan mobil berpelat merah tengah menurunkan baliho Ganjar-Mahfud untuk dipasang di pinggir jalan.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, bodoh kalau seorang ketua umum akan membubarkan partai akibat kader bermasalah.
Baca Selengkapnya