Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Golkar disarankan tak usung calon ketum yang sudah berstigma negatif

Golkar disarankan tak usung calon ketum yang sudah berstigma negatif Kampanye Golkar. ©2014 merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman

Merdeka.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai seharusnya mantan Ketua DPR Setya Novanto tidak mencalonkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar. Hal tersebut lantaran Novanto pernah tersandung permasalahan etik yang membuatnya mundur dari jabatan sebagai ketua DPR.

"Kalau mau dipilih oleh rakyat mau tidak mau harus mengetahui perasan rakyat, mau mengakomodasi pikiran rakyat. Jangan sekali-kali partai politik menonjolkan atau mengusung atau mempromosikan calon yang sudah berstigma negatif itu," kata Siti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/2).

Menurut Siti, masih segar ingatan publik terkait kasus ketua fraksi Golkar tersebut. Jika dipaksakan Novanto maju, maka akan memperburuk citra partai.

Orang lain juga bertanya?

‎"Harus dicatat oleh tokoh politik kita, seharusnya partai mempertimbangkan secara serius apalagi partai ini baru saja mau bangkit," tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, salah satu tim sukses Novanto, Ridwan Bae membantah jika Novanto akan membawa dampak buruk bagi Golkar. Menurutnya justru Novanto tak pernah ditetapkan bermasalah secara hukum dalam kasus tertentu.

"Dari aspek analisa bagaimana mungkin membawa orang yang berstigma negatif kata orang, untuk diajukan sebagai ketua umum. Saya ingin menyampaikan bahwa negara ini negara hukum. Fakta hingga detik ini saudara Novanto belum pernah salah, fakta hukum belum mengatakan itu. Yang terjadi cuma opini yang pada akhirnya dia bersalah," ujarnya.

Bahkan Ridwan mengklaim, jika Novanto menjadi ketua umum, justru akan memperbaiki citra Golkar. "Dengan menjadi ketua Golkar misalnya kalau dia terpilih, itu akan menjadi suatu cara membersihkan citra partai kita bahwa dia bukanlah orang yang bersalah sebagaimana opini rakyat yang berkembang," ungkapnya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Hakim MK: Endorsment Jokowi ke 02 Tidak Langgar Hukum, Tapi Tak Etis
Hakim MK: Endorsment Jokowi ke 02 Tidak Langgar Hukum, Tapi Tak Etis

Endors Jokowi dinilai Majelis sebagai masalah etik karena dilakukan seorang presiden yang menjadi citra negara.

Baca Selengkapnya
Reaksi Gerindra soal Prabowo Kerap Dikaitkan Isu HAM saat Pilpres
Reaksi Gerindra soal Prabowo Kerap Dikaitkan Isu HAM saat Pilpres

Gerindra tidak ambil pusing memikirkan isu tersebut. Sebab, hal tersebut merupakan isu lama yang hanya diproduksi ulang.

Baca Selengkapnya
Wiranto Heran Isu Pelanggaran HAM Kerap Dimunculkan Jelang Pilpres
Wiranto Heran Isu Pelanggaran HAM Kerap Dimunculkan Jelang Pilpres

Wiranto Heran dengan Isu Pelanggaran HAM yang Kerap Dimunculkan Jelang Pilpers

Baca Selengkapnya
VIDEO: Istana Blak-blakan Heboh Jika Gibran Menang Pilpres Akan Angkat CPNS
VIDEO: Istana Blak-blakan Heboh Jika Gibran Menang Pilpres Akan Angkat CPNS

Ari menegaskan Jokowi tidak pernah mengaitkan proses rekruitmen CPNS dengan pemenangan salah satu pasangan capres-cawapres.

Baca Selengkapnya
Bahlil Sindir Parpol Salahkan Mantan Presiden Usai Kader Jadi Tersangka di KPK
Bahlil Sindir Parpol Salahkan Mantan Presiden Usai Kader Jadi Tersangka di KPK

Bahlil mencontohkan, saat Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang terjaring operasi tangkap tangan KPK, Golkar menghormati proses hukum tersebut.

Baca Selengkapnya
Yusril Bela KPU: Dasar Pencalonan Gibran Tidak Melanggar Norma Etik Hukum
Yusril Bela KPU: Dasar Pencalonan Gibran Tidak Melanggar Norma Etik Hukum

Yusril menganggap Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melanggar kode etik karena memproses pencalonan Gibran sebagai cawapres dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Airlangga Mundur dari Ketum, DPD Golkar Sumsel dan Jateng Yakin Rekomendasi Cakada Tak Berubah
Airlangga Mundur dari Ketum, DPD Golkar Sumsel dan Jateng Yakin Rekomendasi Cakada Tak Berubah

Pengurus DPD Golkar yakin rekomendasi yang telah dikeluarkan untuk calon kepala daerah tidak akan terdampak dari keputusan Airlangga mengundurkan diri.

Baca Selengkapnya
Kubu Korban Tak Ambil Pusing Bantahan Rektor Nonaktif UP Terkait Pelecehan: Hormati Proses Hukum!
Kubu Korban Tak Ambil Pusing Bantahan Rektor Nonaktif UP Terkait Pelecehan: Hormati Proses Hukum!

Kuasa hukum korban menegaskan, pelaporan yang dilayangkan ke Polda Metro Jaya sama sekali tidak ada sangkut-pautnya dengan proses pemilihan rektor Universitas P

Baca Selengkapnya
VIDEO: TKN Prabowo-Gibran Jawab Tudingan Abuse of Power
VIDEO: TKN Prabowo-Gibran Jawab Tudingan Abuse of Power "Yang Punya Pengalaman Siapa?"

Tiga isu tersebut terkait penyelewengan aparatur negara, manipulasi hukum, dan cacat moral pasangan Prabowo dan Gibran

Baca Selengkapnya
Hakim MK Diminta Deklarasi Sikap Bebas Tanpa Tekanan Sebelum Sidangkan Sengketa Pilpres 2024
Hakim MK Diminta Deklarasi Sikap Bebas Tanpa Tekanan Sebelum Sidangkan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK saat ini dinilai belum bisa dibilang aman dari cengkraman nepotisme atau dinasti politik.

Baca Selengkapnya
Viral Mobil Pelat Merah Bawa Baliho Ganjar-Mahfud, Ini Kata TKN Prabowo-Gibran
Viral Mobil Pelat Merah Bawa Baliho Ganjar-Mahfud, Ini Kata TKN Prabowo-Gibran

Video di media sosial yang memperlihatkan mobil berpelat merah tengah menurunkan baliho Ganjar-Mahfud untuk dipasang di pinggir jalan.

Baca Selengkapnya
Paloh Merasa Tak Pernah Ucapkan Bubarkan NasDem Kalau Ada Kader Korupsi, Begini Penjelasannya
Paloh Merasa Tak Pernah Ucapkan Bubarkan NasDem Kalau Ada Kader Korupsi, Begini Penjelasannya

Menurutnya, bodoh kalau seorang ketua umum akan membubarkan partai akibat kader bermasalah.

Baca Selengkapnya