Gubernur Edy Rahmayadi Pastikan Dirinya Netral di Pilwalkot Medan
Merdeka.com - Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajeckshah dilaporkan ke Bawaslu Kota Medan karena diduga menguntungkan salah satu pasangan calon di Pilkada Kota Medan. Terkait laporan ini, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi berharap hal itu tidak dibesar-besarkan.
Mantan Pangkostrad ini mengaku belum mengetahui adanya laporan itu. "Saya belum dengar ini," katanya di rumah dinas gubernur, Jalan Sudirman, Medan, Rabu (21/10).
Menurutnya, dirinya dan Musa Rajeckshah adalah pejabat politik. Sehingga sah sah saja jika melakukan kampanye di masa Pilkada Serentak ini, yang tidak dibolehkan adalah ASN. Namun, Edy memastikan dirinya netral pada kali ini.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Siapa yang bisa ikut Pilkada? Pilkada: Berfokus pada tingkat lokal, memilih kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan walikota, serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
-
Siapa saja yang terlibat dalam Pilkada? Selain itu, Pilkada juga merupakan ujian bagi penyelenggara pemilu, partai politik, dan para calon kepala daerah dalam menjalankan proses demokrasi yang jujur dan adil.
-
Siapa yang mengawasi Pilkada? Diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota.
-
Siapa yang diusulkan untuk Pilkada? Dalam Pilkada 2005, calon kepala daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan beberapa partai politik.
"Tetapi karena saya Gubernur Sumatera Utara, saya akan bertindak adil. Saya tak ke kanan tak ke kiri, itu. Itu sikap saya. Anda bisa buktikan saya tidak ke sana, tidak ke sini, supaya ini kondusif. Karena kalau saya pilih A kamu marah, saya pilih B yang ini marah. Udah, nanti saja dalam bilik itu saya memilih siapa. Gitu ya," ujarnya.
Edy berharap hal ini tidak dibesar-besarkan. Menurut dia, sah-sah saja pejabat foto bersama dengan masyarakat. "Sah-sah saja kan, saya kemarin di Belawan ada yang nempel saya, foto sama saya, tak tahu saya. Gak usahlah diperbesar. Baik-baik aja kita semua," terangnya.
Seperti diberitakan, tim kuasa hukum Akhyar Nasution-Salman Alfarisi (AMAN) melaporkan Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajeckshah, yang diduga menguntungkan calon wali kota nomor urut 2, M Bobby Afif Nasution. Laporan itu terkait foto Musa Rajeckshah berdampingan dengan Bobby bersama sejumlah ibu-ibu yang beredar di media sosial.
Dalam foto itu terlihat sejumlah orang mengangkat jempol dan telunjuknya, simbol yang digunakan pasangan nomor urut dua. Di bagian belakang terdapat panggung dengan backdrop bertuliskan “Peletakan Batu Pertama Pesantren Tahfidzh Alquran, Yayasan Amal Tahfidz, Jumat 16 Oktober 2020”.
Ini bukan kali pertama Musa Rajeckshah mendapat perhatian terkait Pilkada Kota Medan. Sebelumnya, dia juga sempat jadi sorotan saat menyatakan mendoakan Bobby menjadi wali kota Medan pada acara di kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Sumut di Medan, Jumat (18/9). Pidato itu dinilai sebagai bentuk dukungan terbuka, yang disampaikan saat jabatan kepala daerah melekat padanya.
Kasus ini dikabarkan sudah ditutup. Bawaslu beralasan, saat kejadian pasangan calon belum ditetapkan.
Koordinator Divisi Hukum Tim Pemenangan Akhyar Nasution-Salman Alfarisi (AMAN) M Hatta memaparkan, laporan yang mereka buat sebenarnya akumulasi dari yang terjadi selama ini. "Sebelum pasangan calon ditetapkan, Wagub narasinya mendukung calon. Kita sudah mengingatkan, ternyata masih juga patut diduga melakukan hal yang sama, Karena itu kita juga minta agar Bawaslu haruslah mengklarifikasi," harapnya.
Pilkada Kota Medan dijadwalkan digelar 9 Desember mendatang. Dua pasang calon telah ditetapkan KPU Kota Medan, yakni pasangan nomor urut 1, Akhyar Nasution-Salman Alfarisi, dan pasangan nomor urut 2, M Bobby Afif Nasution-Aulia Rachman. Akhyar sebelumnya menjabat Wakil Wali Kota/Plt Wali Kota Medan, sedangkan Bobby dikenal sebagai menantu Presiden Joko Widodo.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menko Polkam Budi Gunawan meminta seluruh penyelenggara Pilkada serentak 2024 untuk menjaga netralitasnya.
Baca Selengkapnya“Silakan masyarakat awasi kami semua (ASN), jika ada bukti untuk ASN yang tidak netral maka akan saya tindak tegas,” ucap Fatoni.
Baca SelengkapnyaAturan ini untuk mencegah penggunaan fasilitas jabatan atau negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan.
Baca SelengkapnyaYukki mempersilahkan anggota Kadin pusat atau daerah terlibat mendukung pilihan capres-cawapres, namun dengan catatan.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye
Baca SelengkapnyaNetralitas ASN tersebut tidak sama dengan golongan putih (golput). Para PNS maupun PPPK tetap memiliki hak politik, yakni hanya pada bilik suara.
Baca SelengkapnyaDalam waktu 8 hari akan diselenggarakan Pemilu 2024 untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi.
Baca SelengkapnyaPada kesempatan tersebut, Bima juga menjelaskan sikap netral yang wajib dipedomani seluruh perangkat daerah.
Baca SelengkapnyaBukan hanya presiden, para menteri kabinet Jokowi juga bisa kampanye dan mendukung paslon.
Baca SelengkapnyaPresiden maupun para menteri juga diperbolehkan mengkampanyekan pasangan calon tertentu di Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaSebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaKementerian ESDM tidak akan mentoleransi PNS yang aktif berpolitik mendukung salah satu calon presiden atau wakil presiden 2024.
Baca Selengkapnya