Follow
Gus Ipul sudah serahkan LHKPN ke KPU Jatim
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menunggu penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dari pasangan calon. Namun Calon Gubernur Jawa Timur (Jatim) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan dirinya telah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim.
"Seingat saya sudah saya serahkan ke KPU. Itu (LHKPN) yang diserahkan ke KPK-kan, sudah kok,” kata Saifullah Yusuf, Calon Gubernur Jatim.
Meski demikian, Gus Ipul mengaku ada beberapa persyaratan yang membutuhkan legalisir. Dari legalisir itu, nantinya akan diserahkan ke KPU sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan administrasi pemilihan gubernur (Pilgub).
-
Bagaimana Gus Ipul mendorong kinerja ASN Pasuruan? ‘’Maka saya pesan mengenai kinerja kita ke depan yang harus berorientasi pelayanan publik. Pahami dan utamakan kepuasan masyarakat. Bukan kepuasan diri sendiri. Melayani dengan sikap hormat, sopan, cepat, dan ikhlas’’ pesannya.
-
Dimana Gus Ipul memberikan pesan tentang kinerja ASN Pasuruan? ‘’Maka saya pesan mengenai kinerja kita ke depan yang harus berorientasi pelayanan publik. Pahami dan utamakan kepuasan masyarakat. Bukan kepuasan diri sendiri. Melayani dengan sikap hormat, sopan, cepat, dan ikhlas’’ pesannya.
-
Bagaimana Gus Ipul menilai PKB? Keras! Ulama NU Gus Ipul Blak blakan Cak Imin & PKB Tak Naikkan Pamor Anies
-
Apa yang diingatkan Gus Ipul kepada ASN di Pasuruan? Dalam momentum ini, Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf atau biasa disapa Gus Ipul ini mengingatkan kepada THL, Tenaga Kontrak, PPPK dan pejabat eselon III yang hadir untuk selau meminta pertolongan Allah SWT dalam segala urusan terutama dalam hal memajukan Kota Pasuruan.
-
Kenapa Gus Ipul menekankan pentingnya menjaga lingkungan? Menurut Gus Ipul, perubahan daerah dipacu seiring adanya pembangunan, salah satunya pengelolaan lingkungan yang bersih, sehat dan asri. Karena itu, ia meminta pengelolaan lingkungan harus dimulai dari cakupan kecil.
-
Di mana Bupati Ipuk berkantor? Kali ini, Ipuk berkantor di Desa Kluncing, Kecamatan Licin.
"Ini (LHKPN) saya memberikan rutin, kemarin saya legalisir ke Jakarta, apa sudah sampai apa belum, nanti saya cek," ujar dia.
Gus Ipul terkenal dengan disiplin dalam penyerahan LHKPN. Dulu, Wakil Gubernur (Wagub) ini pernah menegur pejabat eselon II di lingkungan pemprov Jatim, karena belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara kepada KPK RI. Karena, LHKPN menjadi acuan untuk mengetahui jumlah dana yang dimiliki.
Untuk itu, persyaratan penyerahan LHKPN tidak menjadi persyaratan yang sulit. Dan pihaknya akan menyelesaikan dengan cepat, termasuk Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Puti Guruh Soekarno.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Luluk juga mengklaim dirinya tak kalah populer dengan Khofifah dan Risma.
Baca Selengkapnya
Berikut jejak politik Gus Ipul Mensos pengganti Risma yang baru dilantik Presiden Joko Widodo.
Baca Selengkapnya
Proses penyampaian LHKPN dapat dilakukan secara online dengan mudah dan cepat.
Baca Selengkapnya
Gus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.
Baca Selengkapnya
Meskipun dijatuhi sanksi etik sedang, Ghufron tetap percaya diri mengikuti proses seleksi. Dia menyatakan akan menghormati apa pun keputusan pansel.
Baca Selengkapnya
KPK bakal kirim surat ke Pejabat yang baru dilantik untuk segara laporkan LHPKN
Baca Selengkapnya
Berdasarkan data KPK dari total 120 caleg DPRD Provinsi Jabar terpilih baru 112 orang yang menyerahkan laporan LHKPN.
Baca Selengkapnya
Wali Kota menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas kerja sama dari seluruh pihak atas capaian selama ini.
Baca Selengkapnya
Dalam laporannya, NCW menyertakan sejumlah bukti dugaan Cak Imin dan istrinya ikut serta dalam timwas haji yang notabene dibiayai negara.
Baca Selengkapnya
Menteri tersebut menerima sejumlah barang yang diduga bentuk gratifikasi. Barang-barang tersebut lantas dilaporkan ke KPK.
Baca Selengkapnya
Penyelidik pun belum melakukan agenda gelar perkara untuk menentukan apakah status kasus.
Baca Selengkapnya
KPK menggeledah Rumah Dinas (Rumdin) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.
Baca Selengkapnya