Habis-habisan loyalis Ical gempur Menkum HAM

Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mendapat kritik keras dari kubu Aburizal Bakrie karena mengesahkan kepengurusan Agung Laksono. Bahkan para politikus Golkar juga akan menggulirkan hak angket di DPR terhadap Yasonna.

Yasonna mengaku keputusan mengesahkan kepengurusan hasil Munas di Ancol diambil dengan berbagai pertimbangan. Lewat keputusan ini maka diharapkan kedua kubu di partai beringin dapat memulai perdamaian.

Dia juga mendorong kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan kubu Agung Laksono untuk bersatu dalam Munas Partai Golkar pada 2016. Baginya penolakan dari loyalis Ical dan ancaman hak angket adalah konsekuensi dari keputusannya itu.

"Ini kan transisi dalam putusan MP (mahkamah partai), ini secara tidak langsung islah kalau mau sampai Oktober 2016 buat munas yang sebenar-benarnya. Menurut saya masuklah, gabung lah nanti bertempur Oktober 2016 menentukan siapa ketua yang sesungguhnya, kalau bertengkar terus tidak ada beres-beresnya ini akan menjadi masalah sama pilkada," kata Yasonna di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/3).

Berikut serangan bertubi-tubi loyalis Ical ke Yasonna:

Yasonna dinilai melawan hukum sahkan kepengurusan Agung Laksono

Fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) melayangkan pernyataan peringatan yang mereka sebut melawan 'Begal Demokrasi' yang ditujukan ke Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo yang membacakan pernyataan dari KMP mengatakan, apa yang dilakukan Menkum HAM terhadap Partai Golkar dan PPP adalah tindakan melawan hukum dan sarat dengan kepentingan politik."Kami mengingatkan Menkum HAM bahwa negara ini negara hukum bukan negara kekuasaan. Sebagai Menteri Hukum, seharusnya Laoly bertindak hati-hati tidak melawan hukum dan tidak menabrak undang-undang," kata Bambang saat menggelar konferensi pers di Press Room DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/3).Pria yang kerap disapa Bamsoet itu mencontohkan pernyataan Ketua Majelis Mahkamah Partai Golkar Muladi yang heran karena isi keputusan yang dikutip Menkum HAM salah besar dan manipulatif."Kami menduga ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan politik, mengail di air keruh, jika Golkar dan PPP terus berkonflik. Kelompok ini sekaligus ingin menjauhkan Golkar kepemimpinan ARB dan PPP Djan Faridz bersama KMP yang secara politik mendukung sejumlah kebijakan Presiden Jokowi," katanya.

Bamsoet sebut Jokowi tak tahu keputusan Yasonna

Fraksi partai politik di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) melayangkan peringatan ke Menkum HAM Yasonna Laoly akibat mengakui kepengurusan Golkar di bawah Agung Laksono. Peringatan dari KMP tersebut, diberi judul 'Begal Demokrasi' untuk menyindir Yasonna yang kebijakannya membuat kisruh di tubuh Golkar dan PPP semakin bergejolak.Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo yakin peringatan yang dilayangkan KMP ke Menkum HAM Yasonna akan disetujui oleh Presiden Joko Widodo ( Jokowi). Hal itu, kata dia akibat keputusan Menkum HAM yang mengesahkan kepengurusan Golkar Agung Laksono tidak melalui persetujuan Jokowi."Bahkan Presiden Jokowi menurut informasi yang kami terima tidak mengetahui tindakan Laoly yang memihak terhadap salah satu kubu," kata Bambang saat konferensi pers di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/3).Selain itu, KMP yakin Menkum HAM telah menabrak undang-undang lewat keputusan mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono dan PPP kubu Romahurmuziy yang masih bermasalah. Apalagi menurut Bambang keputusan Menkum HAM Yasonna berbeda jauh dari amar putusan Mahkamah Partai Golkar.

Menteri Yasonna dinilai bermanuver putuskan kepengurusan Agung

Fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) melayangkan peringatan ke Menkum HAM Yasonna Laoly yang telah mengakui kepengurusan Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono serta memihak PPP kubu Romahurmuziy. Sekretaris Fraksi Golkar di DPR, Bambang Soesatyo menyatakan keyakinannya peringatan dari KMP tersebut akan disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Sebab, keputusan Menkum HAM tersebut tidak atas persetujuan Jokowi.Entah ingin meyakinkan atau ingin dapat balas budi dari Jokowi, Bambang pun mengungkit sikap KMP di DPR yang notabene berada di luar pemerintahan, tapi justru banyak memberikan dukungan politik pada setiap kebijakan pemerintah."Di antaranya soal APBN-P 2015, perihal dukungan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri, rekonsiliasi KMP dan KIH di DPR melalui perubahan UU MD3 dan UU Pilkada Langsung," kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/3).

Bamsoet tegaskan hak angket bukan gertak sambel

Fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) sudah menyiapkan draf usulan hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Apabila, Yasonna tidak mengindahkan peringatan itu maka hak angket akan digulirkan."Kami sudah menyiapkan dokumen hak angket yang langsung tinggal ditandatangani pada masa sidang depan. Tapi kami masih memberikan waktu, kami berikan warning hari ini sambil melihat perkembangan," kata Sekretaris Fraksi Golkar kubu Ical, Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/3).Menurutnya, KMP akan menunggu perubahan kebijakan Menkum HAM Yasonna sampai masa reses DPR berakhir. Jika tetap bersikeras maka fraksi partai politik anggota KMP bakal melayangkan hak penyelidikan ini."Begitu tanggal 23 Maret (usai reses) tidak ada perkembangan atau bahkan kemudian tindakan begalnya menjadi-jadi, maka tidak ada pilihan bagi kami untuk menggulirkan hak angket yang telah kami konsep ini," terang dia.