Follow
Hakim Kena OTT KPK, Sandi Akan Cari Formula Putus Rantai Korupsi
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT), seakan tak habis menjerat aparat publik, mulai dari kepala daerah hingga hakim. Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno miris dengan tindak korupsi yang seakan tak henti. Langkah
"Saya juga miris dengarnya itu, ada yang berikan informasi kalau KPK mau (bisa) OTT tiap hari, pasti kena. Berarti kan ini masih berjalan terus. Ini gak ada sama sekali menurunnya tingkat korupsi kita," kata Sandiaga di Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (28/11/2018).
Bersama pasangannya, Calon Presiden Prabowo Subianto, Sandiaga berjanji mencari formula terbaik demi memutus rantai korupsi bila terpilih di Pilpres 2019.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kerja sama pencegahan korupsi BPJS Ketenagakerjaan? Diketahui BPJS Ketenagakerjaan telah menjalin kerja sama dengan KPK sejak tahun 2016 melalui penandatanganan komitmen pencegahan korupsi terintegrasi. Kerja sama itu ditandatangani langsung Direktur Utama dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan bersama Ketua KPK pada tahun 2016.
-
Siapa saja yang harus terlibat dalam menjaga kerukunan di pemilu? Cara ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masing-masing harus saling mendukung untuk menciptakan demokrasi yang sesuai dengan asas luber jurdil.
-
Siapa yang harus membuat pakta integritas? Pakta yakni berarti perjanjian atau persetujuan tertulis yang dibuat secara khusus oleh seorang calon pejabat publik atau lebih.
-
Siapa yang mendorong kolaborasi pemberantasan narkoba? Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mendorong kepada semua pihak, untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam memberantas narkoba di wilayahnya.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
-
Mengapa DPR RI mengajak komitmen bersama? Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
"Sekarang saya fokus bersama Pak Prabowo dan Pak Kwik Kian Gie. Bagaimana pencegahan korupsinya, kalau memang pemberantasan korupsinya belum menghasilkan efek jera, ya pencegahannya (harus) seperti apa," jelas dia
Beberapa solusi Sandi terkait memutus rantai korupsi di Indonesia, seperti mengatur ulang regulasi, dari segi pemilihan kepala daerah, atau membedah sistem perpolitikan. Dia juga menyinggung kepada dunia usaha dan pembuat kebijakan.
"Harus kita bersama-sama, dan bukan hanya pemerintah tapi juga dunia usaha, aktivis antikorupsi, semua duduk sama sama regulasi seperti apa yang kita perlu ubah supaya kita bisa cegah," Sandiaga menandasi.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memberikan pesan terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih Setyo Budiyanto.
Baca Selengkapnya
OTT seharusnya tetap dijalankan dan perlu adanya perhatian khusus dari KPK.
Baca Selengkapnya
Kemendagri sepakat bersama KPK untuk mencegah budaya korupsi dalam bidang pendidikan.
Baca Selengkapnya
Nota kesepahaman juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas KY dan KPK dalam koridor kewenangan masing-masing.
Baca Selengkapnya
KPK dan Polri berkomitmen mendukung penegakan hukum khususnya perihal tindak pidana korupsi.
Baca Selengkapnya
Pansel mengumumkan sebanyak 236 orang (71%) dari 318 pendaftar dinyatakan lolos seleksi administrasi Capim KPK,
Baca Selengkapnya
Menurutnya, korupsi lebih dari sekadar pelanggaran hukum.
Baca Selengkapnya
"Conflict of interest (benturan kepentingan) bukan lagi sekedar embrio korupsi melainkan wujud nyata perilaku korupsi itu sendiri," kata Nawawi.
Baca Selengkapnya
Peringatan itu disampaikan Burhanuddin dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di SICC, Bogor, Kamis (7/11).
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung diingatkan agar tidak hanya mengedepankan penindakan, tapi perbaikan sistem internal.
Baca Selengkapnya