Hanafi Rais heran Bank Dunia tiba-tiba bantah data kepemilikan lahan

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais menjelaskan, ucapannya terkait data 74 persen lahan dikuasai segelintir orang adalah data dari Bank Dunia. Menurutnya, data itu berasal dari lansiran Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman yang merujuk pada Bank Dunia serta sempat masuk ke beberapa media pemberitaan di media besar.

"Di situ disebutkan berdasarkan data bank dunia oleh Komnas HAM saya membaca itu dan saya rekam dalam ingatan saya," kata Hanafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/3).

"Jika tentu informasi itu sudah jauh-jauh hari sudah ada open acess semua orang bisa membaca itu dan tidak hanya itu saja. Di tahun berikutnya 6 Januari 2017 ya itu angka yang sama informasi yang sama juga dikutip Ombudsman RI dan dimuat di harian besar di Kompas ya 6 Januari 2017 dan di CNN Indonesia," lanjutnya.

Selain data Ombudsman, kata Hanafi, data itu juga dikutip oleh Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra. Anggota Komisi I DPR merasa heran, mengapa Bank Dunia baru mengeluarkan bantahan saat yang membuka data tersebut adalah Hanafi Rais. Dia curiga ada yang mempolitisir Bank Dunia.

"Jadi kenapa terjadi pembiaran, baru sekarang kemudian dibantah, saya tidak tahu kenapa gue tiba-tiba Bank Dunia membantah sekarang gak dari dulu. Apakah ada yang dorong apakah ada yang maksa apakah ada yang dorong-dorong sebaiknya sih bantahan juga disertai data," ungkapnya.

Hanafi menantang Bank Dunia membuka data sebenarnya yang dimiliki terkait kepemilikan lahan di Indonesia.

"Sebaiknya sih bantahan juga disertai data. kalau memang di bantah tidak pernah ada ya sampaikan data yang dimiliki Bank Dunia itu apa terkait dengan ketimpangan aset atau ketimpangan lahan," kata Hanafi.

Sebelumnya, Hanafi Rais mengatakan 74 persen tanah negara Di Indonesia dikuasai oleh segelintir orang. Dia menyebutkan hal tersebut merupakan data dari laporan Bank Dunia pada tahun 2015.

Ucapan Hanafi berkaitan dengan pernyataan ayahnya yang juga Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang mengkritisi program bagi-bagi sertifikat tanah Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Amien memiliki bukti kuat yang tengah disiapkan.

Country Director World Bank for Indonesia, Rodrigo A Chaves menegaskan pihaknya tidak pernah menerbitkan laporan seperti semacam itu. "World Bank tidak pernah menerbitkan laporan seperti itu. Sangat jelas saya katakan bahwa itu tidak benar," tegasnya di Energy Building, Jakarta, kemarin.

Sebelumya, Hanafi Rais mengatakan 74 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh segelintir orang. Dia menyebutkan hal tersebut merupakan data dari laporan Bank Dunia pada tahun 2015.

Ucapan Hanafi membahas dengan pernyataan yang juga merupakan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang mengkritisi program bagi-bagi sertifikat tanah Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Amien memiliki bukti kuat yang tengah disiapkan.

Country Director Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo A Chaves menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menerbitkan laporan seperti semacam itu. "Bank Dunia tidak pernah menerbitkan laporan seperti itu. Sangat jelas saya katakan bahwa itu tidak benar," tegasnya di Energy Building,Jakarta , kemarin. (mdk/rnd)