Follow
Hanura sebut anggaran kasur Rp 12 M bikin citra DPR makin buruk
Merdeka.com - Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana menegaskan pihaknya menolak tegas wacana anggaran sebesar Rp 12 miliar yang diperuntukan untuk pembelian kasur yang akan ditempatkan di rumah dinas anggota dewan. Sebab, dia menyatakan kasur yang ia pakai di rumah dinasnya saat ini masih laik pakai.
Oleh sebab itu, dia menilai, anggaran pembelian kasur tersebut justru semakin memperburuk citra DPR di mata masyarakat.
"Saya sendiri masih menganggap kasur yang sekarang masih memadai untuk satu tahun ke depan. Yang penting kerja bener, kalau kerja keras dan capek, kasur biasapun nyenyak kita," kata Dadang saat dihubungi merdeka.com, Senin (24/8).
-
Kapan kasur terlalu keras bisa bermasalah? Kasur yang terlalu keras cenderung memberikan tekanan berlebih pada titik-titik tertentu di tubuh, seperti bahu, pinggul, dan lutut. Hal ini dapat mengganggu sirkulasi darah dan menyebabkan rasa tidak nyaman, yang akhirnya mengganggu kualitas tidur.
-
Kenapa kasur Rachel Vennya mahal? Untuk informasi, satu unit kasur yang dimiliki oleh Rachel Vennya memiliki nilai hingga seratus juta rupiah.
-
Apa dampak tidur di kasur terlalu empuk? Kasur yang terlalu empuk menyebabkan tubuh tidak mendapat dukungan yang tepat, terutama pada area tulang belakang. Hal ini dapat membuat tulang belakang tidak berada dalam posisi lurus, yang pada gilirannya menyebabkan nyeri punggung dan masalah postur lainnya.
-
Kenapa memilih kasur yang tepat penting? Memilih kasur bukan sekadar soal kenyamanan jangka pendek, melainkan juga investasi jangka panjang dalam kesehatan dan kesejahteraan.
-
Bagaimana cara memilih kasur yang sesuai? Salah satu cara untuk memilih kasur yang tepat adalah dengan mempertimbangkan posisi tidur. Bagi mereka yang tidur telentang, kasur yang lebih keras mungkin lebih cocok karena dapat membantu menjaga tulang belakang tetap sejajar.
-
Kenapa rumah dengan harga mahal sulit laku? Pakar real estat Alex Adabashi memperingatkan bahwa menetapkan harga properti terlalu tinggi dapat menghalangi calon pembeli, bahkan di pasar yang aktif. 'Penjual sering kali ingin mencantumkan harga lebih tinggi untuk memberi ruang negosiasi, tetapi ini juga dapat membatasi minat pembeli,' katanya.
"Jadi beli kasur itu tidak prioritas lah. Makin perburuk citra DPR saja," lanjut dia.
Anggota Komisi X DPR ini juga menyatakan alasan lain dari penolakannya, yaitu pembelian kasur dengan harga fantastis tersebut tidak tepat ditengah perekonomian yang sedang memburuk saat ini.
"Tinjau ulang lah hal-hal seperti itu, kami tidak setuju. Di saat kondisi ekonomi seperti ini, kita harus banyak mengencangkan ikat pinggang, banyak melakukan efisiensi. Jadi Fraksi Hanura intinya tidak sepakat," tukasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Indra tidak menjelaskan detail ketika ditanya tentang temuan sejumlah bukti elektronik oleh KPK
Baca Selengkapnya
KPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.
Baca Selengkapnya
Pemeriksaan itu sehubungan dengan penyidik KPK yang mengusut kasus dugaan korupsi perabotan rumah Dinas DPR RI.
Baca Selengkapnya
Lembaga kepolisian dalam paparannya dipimpin Wakapolri Komjen Agus Andrianto, meminta anggaran naik menjadi Rp165 triliun lebih.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan beberapa Tempat Evakuasi Sementara (TES)/Shelter yang telah dikorupsi.
Baca Selengkapnya
Alex menyebut dalam proyek tersebut, adanya peningkatan harga yang dilakukan secara berkelompok.
Baca Selengkapnya
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik postur belanja negara era Prabowo Subianto yang disusun oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo
Baca Selengkapnya
Rieke meminta Indofarma membenahi terlebih dahulu internal perusahaan tersebut.
Baca Selengkapnya
Benny K Harman ungkap bahwa postur anggaran yang diajukan Polri tidak tepat sasaran.
Baca Selengkapnya
KPK belum membeberkan nama-nama tersangka dimaksud.
Baca Selengkapnya
Adapun tergugat dalam permohonan praperadilan Indra Iskandar adalah KPK RI.
Baca Selengkapnya
Pengadaan lahan, biaya konstruksi, hingga pembiayaan yang dianggap belum optimal, jadi kontribusi tingginya harga rumah.
Baca Selengkapnya