Ini peta dukungan fraksi di DPR atas 5 paket isu krusial RUU Pemilu

Merdeka.com - Lima isu krusial dalam RUU Pemilu akan diputuskan dalam rapat paripurna pagi ini. Ke-5 isu krusial yang dikelompokkan dalam 5 paket opsi terpaksa dibawa ke paripurna karena tidak kunjung mencapai kesepakatan di rapat Pansus RUU Pemilu.

Hanya dua opsi paket yang kemungkinan akan dipilih oleh 10 fraksi yakni paket A dan B. Lima partai pendukung pemerintah, PDIP, Golkar, NasDem, Hanura dan PPP memutuskan memilih paket A. Sementara Gerindra, Demokrat, PKS di paket B.

Dua fraksi lain yakni PAN dan PKB belum menentukan sikap resmi. Namun, PKB lebih tampaknya lebih condong bergabung dengan partai pendukung pemerintah lain mendukung opsi A. Kemudian, PAN kemungkinan besar memilih opsi B karena ingin mendorong ambang batas pencalonan Presiden di angka 0 persen.

Saat ini, fraksi-fraksi tengah melakukan komunikasi untuk menentukan sikap akhir terkait 5 paket opsi. Sekaligus mengonsolidasikan kader apabila pengambilan keputusan dilakukan dengan jalan voting. Fraksi-fraksi yang sedang menggelar rapat di antaranya Golkar, PKB, PKS dan NasDem.

"Iya (sedang rapat fraksi). Sudah mulai kok," kata Wasekjen Daniel Johan saat dihubungi merdeka.com, Kamis (20/7).

Daniel mengatakan PKB telah menetapkan sikap di opsi A bersama partai-partai pendukung pemerintah lainnya. "Opsi A bersama koalisi," tambah Daniel.

Terpisah, Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago berharap PAN bergabung dengan partai-partai koalisi solid memilih paket A. Menurutnya, sikap-sikap dari fraksi partai pendukung pemerintah yang bermain 'dua kaki' akan terlihat dalam rapat paripurna nanti.

"Bagi parpol yang selalu 2 kaki sebaiknya memang harus menjelaskan posisi nya secara terang benderang, dan saat ini lah waktunya," tegasnya.

Dalam rapat paripurna anggota-anggota DPR akan memilih lima opsi paket isu krusial yang telah disepakati. Lima paket itu yakni: Paket A, presidential threshold (20–25 persen), parliamentary threshold (4 persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3–10 kursi), metode konversi suara (saint lague murni).

Paket B, presidential threshold (0 persen), parliamentary threshold (4 persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3–10 kursi), metode konversi suara (quota hare).

Paket C, presidential threshold (10–15 persen), parliamentary threshold (4 persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3–10 kursi), metode konversi suara (quota hare).

Paket D, presidential threshold (10–15 persen), parliamentary threshold (5 persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3–8 kursi), metode konversi suara (saint lague murni).

Kemudian Paket E, presidential threshold (20–25 persen), parliamentary threshold (3,5 persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3–10 kursi), metode konversi suara (quota hare). (mdk/bal)