Ini tanggapan Golkar soal tudingan Fitra 3 bank digadaikan ke China

Merdeka.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menuding Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno berencana menggadaikan perusahaan pelat merah besar bidang perbankan kepada China. Indikasinya ialah ditandatanganinya perjanjian utang senilai USD 3 miliar, atau sekitar Rp 42 triliun kepada PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun melihat langkah yang diambil oleh Rini Soemarno itu adalah sebuah aksi korporasi. Sehingga, dia menilai tak mungkin Menteri BUMN dan para Dirut BUMN membuat perjanjian yang justru membuat kerugian.

"Perjanjiannya bersifat B to B. Posisi Bank BUMN saat melakukan itu adalah sebuah aksi korporasi. Kalau kita bicara potensi kerugian seharusnya kita juga bicara potensi keuntungan. Menurut saya tidak mungkin Menteri BUMN dan para Dirut Bank BUMN seperti Mandiri, BRI dan BNI mau membuat perjanjian utang bisnis yang akan merugikan bank BUMN yang mereka pimpin," kata Misbakhun saat dihubungi merdeka.com, Selasa (22/9).

Menurut Politikus Golkar ini sudah menjadi hak pemerintah untuk terus menjalin kerja sama dengan China. Sepanjang hal tersebut tidak ditemukan penyimpangan yang terindikasi korupsi. Maka menjalin kerja sama dengan negara tirai bambu merupakan hal yang wajar.

"Dulu kita banyak melakukan kerja sama dengan pihak barat seperti Amerika atau Eropa sekarang pemerintah beralih fokus ke Tiongkok yang sedang maju pesat. Menurut saya itu pilihan kebijakan yang menjadi hak pemerintah," paparnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto mengungkapkan ada potensi di masa depan ketergantungan utang BUMN akan diubah menjadi share swap atau tukar guling saham kepada China di perbankan Indonesia.

Maka dari itu, FITRA meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi membatalkan perjanjian utang antara bank BUMN nasional dengan China. Sebab, berpotensi adanya privatisasi pada esok hari dan menyebabkan campur tangan asing dalam perbankan nasional khususnya bank BUMN.

"Ini masalah menjual BUMN ke asing. Presiden Jokowi harus mengevaluasi Menteri BUMN dan perlu menggantinya karena kinerja pengelolaan BUMN tidak berdasarkan konstitusi namun untuk kepentingan asing," tulisnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (21/9).

Menteri Rini sendiri pernah menuturkan, Bank Mandiri, BNI dan BRI masing-masing akan mendapat USD 1 miliar. Sektor perbankan nasional, menurut Menteri Rini, butuh pengembangan untuk bisa bersaing ketika pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN mulai diterapkan.

Salah satu pengembangan yang dimaksud adalah ekspansi ke luar negeri. Seperti dilakukan Bank Mandiri yang sudah membuka kantornya di China.