Isu money politic beredar dalam pemilihan pimpinan MPR
Merdeka.com - Isu politik uang beredar dalam pemilihan pimpinan MPR dalam sidang paripurna. Koalisi Merah Putih mencium aroma politik uang ini terjadi dalam voting pemilihan paket pimpinan MPR.
Wasekjen PAN Yandri Susanto mengusulkan untuk mencegah adanya politik uang, dia meminta agar saat pencoblosan dilarang membawa alat komunikasi ke bilik suara.
"Saya mengusulkan supaya dalam pemilihan nanti tidak diperkenankan membawa alat komunikasi," kata Yandri saat interupsi dalam paripurna pemilihan pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/10).
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Bagaimana cara menjaga kerukunan di pemilu dengan dialog? Mengadakan dialog antara partai politik, calon, dan pemangku kepentingan lainnya dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan pemahaman bersama. Dialog semacam ini dapat membuka ruang bagi berbagai pihak untuk menyelesaikan perbedaan pendapat secara damai.
-
Bagaimana cara pengawasan pelipatan surat suara? 'Jadi petugas pelipat suara ini setelah bekerja saat akan pulang akan diperiksa. Mana tau ada yang membawa kertas suara ataupun tinta baik sengaja atau tidak sengaja. Semua sudah sesuai SOP,' kata Kombes Jeki Selasa (9/1).
-
Kenapa pengawasan pelipatan surat suara dilakukan? Dia berharap tidak ada ganguan ataupun kendalam sampai terselenggaranya Pemilu.
-
Kenapa penting menjaga kerukunan di pemilu? Pemilu sering kali memunculkan sejumlah masalah yang ada di masyarakat. Salah satu masalah yang kerap terjadi adalah masalah kerukunan. Proses politik yang sengit antar kandidat calon pemilu, kerap kali memunculkan perbedaan pendapat antar masyarakat.
-
Apa itu PPS pemilu? PPS pemilu adalah badan yang dibentuk KPU untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pemilu.
Pimpinan sidang paripurna Maimanah Umar pun menyetujui usulan tersebut. Dia meminta agar para pengguna hak suara nanti tak membawa alat komunikasi untuk mencegah foto-foto di dalam bilik suara.
Sementara itu, Wasekjen PAN Teguh Juwarno enggan mengungkap dengan gamblang soal adanya indikasi money politic. Dia hanya menyebut, permintaan itu diusulkan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
"Prinsipnya kan kita enggak ingin bahwa ada faktor yang sifatnya non teknis mempengaruhi anggota," kata Teguh.
Dia berharap, dengan usulan ini, para anggota MPR ini bisa memilih sesuai dengan nuraninya. Bukan karena faktor lain atau iming-iming sesuatu.
"Kita harapkan mereka memilih sesuai hati nurani," pungkasnya.
Untuk diketahui, ada dua paket Pimpinan MPR dalam Rapat Paripurna kali ini. Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menyampaikan paket Pimpinan MPR sebagai berikut,
1. Ketua MPR kelompok DPD Oesman Sapta Odang
2. Wakil Ketua MPR Fraksi PDI Perjuangan Achmad Basarah
3. Wakil Ketua MPR Fraksi PKB Imam Nahrawi
4. Wakil Ketua MPR Fraksi Nasdem Patrice Rio Capella
5. Wakil Ketua MPR Fraksi PPP Hasrul Azwar
Sedangkan, Koalisi Merah Putih (KMP) menempatkan Oesman bukan pada posisi Ketua, tapi hanya Wakil Ketua. Berikut susunan paket Pimpinan MPR dari kubu KMP,
1. Ketua MPR dari Fraksi PAN Zulkifli Hasan
2. Wakil Ketua dari Fraksi Golkar Mahyudin
3. Wakil Ketua dari Fraksi Demokrat EE Mangindaan
4. wakil Ketua dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid
5. Wakil Ketua Dari perwakilan DPD Osman Sapta Odang
(mdk/gib)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Larangan penggunaan handphone merupakan upaya untuk meminimalisasi potensi kecurangan.
Baca SelengkapnyaPolitik uang dalam pemilu adalah sebuah praktik yang melanggar aturan pemilu, di mana calon atau tim kampanye memberikan uang kepada pemilih.
Baca SelengkapnyaChico meyebut maraknya money politic tidak ditindak tegas dan justru dibiarkan tumbuh subur.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Hugua mengusulkan, agar money politics dilegalkan dengan batasan tertentu di Peraturan KPU pencalonan di Pilkada
Baca SelengkapnyaHasto ingin agar segala sesuatunya harus dicermati serta harus dikaji dengan bersamaan.
Baca SelengkapnyaSenior Demokrat tak setuju dengan usulan amandemen UUD 1945 untuk mengubah Pemilihan Presiden Kembali lewat MPR.
Baca SelengkapnyaUsul itu diajukan saat Komisi II rapat bareng Komisi Pemilihan Umum (KPU) di DPR
Baca SelengkapnyaMengusulkan agar politik uang dilegalkan saja dengan batasan tertentu di Peraturan KPU (PKPU) pencalonan di Pilkada
Baca SelengkapnyaMenurutnya, ancaman tersebut semakin serius dan berpotensi mengganggu integritas dan keadilan dalam proses pemilu, terutama menjelang Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPraktik curang itu tetap bisa terjadi meskipun pemilih menggunakan hak suaranya.
Baca SelengkapnyaIkhsan pernah melakukan penelitian saat pemilihan Walikota Serang, Banten tahun 2013 dan mendapati salah satu calon membayar Rp5 miliar.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengingatkan, saat berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
Baca Selengkapnya