Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Isu money politic beredar dalam pemilihan pimpinan MPR

Isu money politic beredar dalam pemilihan pimpinan MPR Sidang Paripurna MPR. ©2014 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Isu politik uang beredar dalam pemilihan pimpinan MPR dalam sidang paripurna. Koalisi Merah Putih mencium aroma politik uang ini terjadi dalam voting pemilihan paket pimpinan MPR.

Wasekjen PAN Yandri Susanto mengusulkan untuk mencegah adanya politik uang, dia meminta agar saat pencoblosan dilarang membawa alat komunikasi ke bilik suara.

"Saya mengusulkan supaya dalam pemilihan nanti tidak diperkenankan membawa alat komunikasi," kata Yandri saat interupsi dalam paripurna pemilihan pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/10).

Pimpinan sidang paripurna Maimanah Umar pun menyetujui usulan tersebut. Dia meminta agar para pengguna hak suara nanti tak membawa alat komunikasi untuk mencegah foto-foto di dalam bilik suara.

Sementara itu, Wasekjen PAN Teguh Juwarno enggan mengungkap dengan gamblang soal adanya indikasi money politic. Dia hanya menyebut, permintaan itu diusulkan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

"Prinsipnya kan kita enggak ingin bahwa ada faktor yang sifatnya non teknis mempengaruhi anggota," kata Teguh.

Dia berharap, dengan usulan ini, para anggota MPR ini bisa memilih sesuai dengan nuraninya. Bukan karena faktor lain atau iming-iming sesuatu.

"Kita harapkan mereka memilih sesuai hati nurani," pungkasnya.

Untuk diketahui, ada dua paket Pimpinan MPR dalam Rapat Paripurna kali ini. Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menyampaikan paket Pimpinan MPR sebagai berikut,

1. Ketua MPR kelompok DPD Oesman Sapta Odang

2. Wakil Ketua MPR Fraksi PDI Perjuangan Achmad Basarah

3. Wakil Ketua MPR Fraksi PKB Imam Nahrawi

4. Wakil Ketua MPR Fraksi Nasdem Patrice Rio Capella

5. Wakil Ketua MPR Fraksi PPP Hasrul Azwar

Sedangkan, Koalisi Merah Putih (KMP) menempatkan Oesman bukan pada posisi Ketua, tapi hanya Wakil Ketua. Berikut susunan paket Pimpinan MPR dari kubu KMP,

1. Ketua MPR dari Fraksi PAN Zulkifli Hasan

2. Wakil Ketua dari Fraksi Golkar Mahyudin

3. Wakil Ketua dari Fraksi Demokrat EE Mangindaan

4. wakil Ketua dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid

5. Wakil Ketua Dari perwakilan DPD Osman Sapta Odang

(mdk/gib)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ada Aturannya, Pemilih Dilarang Gunakan Handphone saat di Bilik Suara
Ada Aturannya, Pemilih Dilarang Gunakan Handphone saat di Bilik Suara

Larangan penggunaan handphone merupakan upaya untuk meminimalisasi potensi kecurangan.

Baca Selengkapnya
Fenomena Politik Uang dalam Pemilu, Begini Pengaruhnya
Fenomena Politik Uang dalam Pemilu, Begini Pengaruhnya

Politik uang dalam pemilu adalah sebuah praktik yang melanggar aturan pemilu, di mana calon atau tim kampanye memberikan uang kepada pemilih.

Baca Selengkapnya
PDIP Sebut Usulan untuk Legalkan Politik Uang Hanya Sarkasme
PDIP Sebut Usulan untuk Legalkan Politik Uang Hanya Sarkasme

Chico meyebut maraknya money politic tidak ditindak tegas dan justru dibiarkan tumbuh subur.

Baca Selengkapnya
VIDEO: PDIP Usul Politik Uang dalam Pemilu Dilegalkan KPU
VIDEO: PDIP Usul Politik Uang dalam Pemilu Dilegalkan KPU "Tanpa Duit, Rakyat Tidak Pilih"

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Hugua mengusulkan, agar money politics dilegalkan dengan batasan tertentu di Peraturan KPU pencalonan di Pilkada

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Tak Sepakat Presiden Dipilih MPR, Singgung Pidato Megawati Soal Kedaulatan Rakyat
Sekjen PDIP Tak Sepakat Presiden Dipilih MPR, Singgung Pidato Megawati Soal Kedaulatan Rakyat

Hasto ingin agar segala sesuatunya harus dicermati serta harus dikaji dengan bersamaan.

Baca Selengkapnya
Senior Demokrat Tak Setuju Usulan Presiden Dipilih MPR: Kedaulatan Rakyat Pilih Langsung Pemimpin
Senior Demokrat Tak Setuju Usulan Presiden Dipilih MPR: Kedaulatan Rakyat Pilih Langsung Pemimpin

Senior Demokrat tak setuju dengan usulan amandemen UUD 1945 untuk mengubah Pemilihan Presiden Kembali lewat MPR.

Baca Selengkapnya
Legislator PDIP Usul KPU Legalkan Money Politik dalam PKPU
Legislator PDIP Usul KPU Legalkan Money Politik dalam PKPU

Usul itu diajukan saat Komisi II rapat bareng Komisi Pemilihan Umum (KPU) di DPR

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Fraksi PDIP Usul Agar Politik Uang dalam Pemilu Dilegalkan
Anggota DPR Fraksi PDIP Usul Agar Politik Uang dalam Pemilu Dilegalkan

Mengusulkan agar politik uang dilegalkan saja dengan batasan tertentu di Peraturan KPU (PKPU) pencalonan di Pilkada

Baca Selengkapnya
Ancaman Uang dalam Pemilihan Umum 2024, AIPI Sorot Perlu Tindakan Tegas dari DKPP
Ancaman Uang dalam Pemilihan Umum 2024, AIPI Sorot Perlu Tindakan Tegas dari DKPP

Menurutnya, ancaman tersebut semakin serius dan berpotensi mengganggu integritas dan keadilan dalam proses pemilu, terutama menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Perludem Ungkap Pola Praktik Jual Beli Suara
Perludem Ungkap Pola Praktik Jual Beli Suara

Praktik curang itu tetap bisa terjadi meskipun pemilih menggunakan hak suaranya.

Baca Selengkapnya
Mengenal ‘Uang Perahu’, Mahar Politik Dibutuhkan untuk Jadi Calon Wakil Rakyat
Mengenal ‘Uang Perahu’, Mahar Politik Dibutuhkan untuk Jadi Calon Wakil Rakyat

Ikhsan pernah melakukan penelitian saat pemilihan Walikota Serang, Banten tahun 2013 dan mendapati salah satu calon membayar Rp5 miliar.

Baca Selengkapnya
Ini Daftar Fasilitas Negara yang Boleh dan Tak Boleh Dipakai Presiden jika Ikut Kampanye
Ini Daftar Fasilitas Negara yang Boleh dan Tak Boleh Dipakai Presiden jika Ikut Kampanye

Presiden Jokowi mengingatkan, saat berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

Baca Selengkapnya