Jazuli Juwaini kaget disebut kecipratan USD 37.000 duit e-KTP
Merdeka.com - Sejumlah nama anggota DPR diduga ikut kecipratan duit korupsi pengadaan proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), salah satunya Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini. Dari dakwaan tersangka kasus e-KTP yang beredar, Jazuli disebut menerima USD 37.000 saat menjabat sebagai Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) 2 DPR.
Jazuli membantah ikut kecipratan aliran dana e-KTP. Jazuli mengaku terkejut dengan beredarnya kabar namanya terseret dalam kasus tersebut. Saat kasus itu terkuak pada 2011-2012 lalu, Jazuli mengaku telah bertugas di Komisi VIII.
"Saya agak terkejut dan kaget mendapat kabar ini. Apa kepentingan e-KTP dengan saya yang di komisi VIII. Ini agak aneh dan enggak nyambung," kata Jazuli saat dihubungi, Kamis (9/3).
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Siapa korban penipuan uang? “Ya Tuhan duit Rp 2.000 dibuat jadi Rp 20.000 ditambahnya nol, Astagfirullah.. Astagfirullah,“ ujar pedagang wanita yang diduga jadi korban penipuan.
-
Siapa yang terlibat dalam penipuan ini? Ia dituduh sebagai kaki tangan Barbara, namun tampaknya sangat bersedia untuk bersaksi melawan istrinya itu dengan imbalan hukuman yang lebih ringan.
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Bagaimana KPK mengusut kasus suap dana hibah Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. 'Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti,' ujar Alex.
Anggota Komisi I DPR itu mengaku telah bertugas di Komisi VIII pada medio 2009-2013 dan baru dimutasi ke Komisi II pada 1 Juni 2013. Untuk itu, dia menyebut sama sekali tidak mengetahui pembahasan penambahan anggaran proyek e-KTP karena berstatus Kapoksi, Pimpinan Komisi II atau anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR.
"Saya dari 2009 sampai 2013 itu di komisi VIII, 1 Juni 2013 baru di komisi 2. Kejadian e-KTP itu pada 2011/2012. Pada saat itu saya itu saya bukan anggota komisi II, bukan Kapoksi Komisi II, bukan pimpinan komisi 2, bukan pimpinan dan anggota banggar," klaimnya. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rafael Alun terjerat kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Baca SelengkapnyaHal itu terungkap pada sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/7)
Baca SelengkapnyaKejagung berjanji menelusuri temuan uang tunai dan emas senilai hampir Rp1 triliun di kediaman mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar.
Baca SelengkapnyaZumi Zola pernah dipenjara karena terbukti menerima gratifikasi.
Baca SelengkapnyaPenukaran valas itu dilakukan Gazalba Saleh selama dua tahun.
Baca SelengkapnyaPenyidik menetapkan tersangka YUI masuk DPO yang tertera pada surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (P2HP) ke-8.
Baca SelengkapnyaHakim mempersilakan jaksa memeriksa Ahmad Riyadh terkait kasus Gazalba Saleh.
Baca SelengkapnyaPihak Kejaksaan Agung telah membantah kabar kedekatan Celine Evangelista dengan Jaksa Agung.
Baca SelengkapnyaHakim memerintahkan Gazalba Saleh dibebaskan dari tahanan karena dakwaan tidak dapat diterima.
Baca SelengkapnyaKejagung kini lebih memilih Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Baca SelengkapnyaRafael bersama-sama dengan Ernie Meike didakwa melakukan TPPU ketika bertugas sebagai PNS di Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2002 hingga 2010.
Baca SelengkapnyaEnam debitur LPEI tersebut merupakan perusahaan ekspor yang dilaporkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Baca Selengkapnya