Follow
Jika kabut asap berlarut hingga November, DPD minta pilkada diundur
Merdeka.com - Anggota Tim Kerja (Timja) Asap DPD, Djasarmen Purba meminta agar Pilkada serentak diundur jika kabut asap berlarut sampai akhir November. Sebab menurutnya Pilkada yang dijadwalkan 9 Desember tersebut bisa gagal.
"Jika berlangsung sampai akhir November, maka DPD minta Pilkada diundur. Kalau 30 persen yang mengikuti sia-sia. Pengundurannya sampai asap selesai," kata Purba dalam diskusi menanti akhir drama kabut asap di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/10).
Menurut Purba, Pilkada serentak harus dilihat dari dampak kesehatan masyarakat jika dipaksa keluar rumah. Maka dari itu akan memunculkan situasi tidak kondusif.
-
Apa arti ucapan purna tugas? Purna tugas atau pensiun merupakan suatu momen penuh emosional bagi siapa saja yang mengalaminya.
-
Siapa yang mengucapkan kata perpisahan? 'Anak-anak yang Ibu/Bapak cintai, perjalanan kita bersama telah mencapai akhirnya. Kenangan indah yang kita ciptakan akan selalu terpatri dalam hati.'
-
Apa kata-kata yang bisa menggambarkan perpisahan? “Perpisahan itu ada, agar kita bisa menghargai sebuah pertemuan.“
-
Siapa yang mengucapkan perpisahan? Sebagai karyawan, tentu harus mematuhi setiap kebijakan yang diterapkan perusahaan.
-
Siapa yang pamit dari jabatannya? Momen perpisahan usai menjabat selama lima tahun dibagikan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum.Pria yang kerap disapa Kang Uu ini terlihat melakukan kegiatan botram bareng warga di pedesaan Sukabumi, Jawa Barat.
-
Kapan kata penutup pidato digunakan? Seperti diketahui, bahwa ragam acara seperti seminar, perpisahan, pernikahan hingga acara formal lain membutuhkan sebuah penutup pidato yang penuh kesan yang membuat seluruh rangkaian acara berkesan.
Di sisi lain, Purba mengakui bahwa Timja DPD sudah melakukan kunjungan ke Sumatera Selatan, Riau, dan Kalimantan Tengah. Dia juga berharap, agar seluruh pemerintah daerah turut bertanggung jawab, tidak lepas tangan.
"Pemerintah harus bekerjasama dengan DPR untuk membentuk pansus. Kami dari DPD mendukung," tuturnya.
Di sisi lain, jika nanti DPR membentuk Pansus yang menangani masalah kabut asap, Purba meminta agar dicari ujung masalah yang membuat peristiwa ini terjadi berulang.
"Harus ada akar permasalahannya seperti apa. Kemudian harus ada rekomendasi dari pansus. Jika bisa agar RUU pengendalian hutan dan lahan bisa diusulkan dibicarakan dalam Prolegnas," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Mantan Anggota Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda membocorkan, pemerintah bersama Komisi II DPR RI baru saja menyetujui percepatan jadwal Pilkada.
Baca Selengkapnya
Ketua KPU Hasyim Asy'ari menginginkan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 lebih cepat dari jadwal.
Baca Selengkapnya
"Sahabat seperjuangan, aksi hari ini tanggal 23 Agustus di DPR RI dan KPU, kita tunda dulu," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal
Baca Selengkapnya
Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.
Baca Selengkapnya
KPU masih menunggu sikap MK dalam menangani sengketa Pemilu terbaru yang bakal bergulir di MK.
Baca Selengkapnya
DPR RI bersama KPU, Bawaslu dan Pemerintah akan melakukan rapat dengar pendapat untuk mengantisipasi bila kotak kosong menang dalam Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Perppu rencananya dikeluarkan untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada 2024. Semula dijadwalkan November. Lalu ada ide untuk diubah menjadi September atau Februari
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menilai usulan Bawaslu tersebut tidak tepat, apa alasannya?
Baca Selengkapnya
Tito menyebut salah satu alasan percepatan pilkada lantaran menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.
Baca Selengkapnya
Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, libur pada hari pencoblosan Pilkada 2024 cukup satu hari saja.
Baca Selengkapnya
Dasco menyatakan, aturan berkaku soal Pilkada tetap mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.
Baca Selengkapnya