JK: Kalau Kita Ada GBHN, Calon Presiden Mengampanyekan Apa?

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan rencana mengembalikan pembangunan nasional dengan model Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bertentangan dengan sistem Pemilihan Umum (Pemilu) langsung. Dia menjelaskan keberadaan GBHN akan berdampak pada Pemilu. Sebab calon presiden dalam aturan tersebut harus mengikuti arahan dari GBHN. Karena itu, calon presiden tidak bisa lagi berkampanye seusai visi-misinya

"Jadi apa yang dikampanyekan, karena itu rakyat itu tidak bisa memilih lagi apa yang dia mau, kalau pemilihan langsung maka bagaimana menyinkronkan GBHN dengan pemilihan langsung, ini agak bertentangan," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (20/8).

JK menjelaskan jika ada peraturan tersebut maka calon presiden tidak bisa lagi membuat program sendiri dalam kampanye. Hal ini kata JK berbeda dengan model pembangunan nasional yang berlaku saat ini melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dibuat berdasarkan visi-visi saat kampanye.

"Kalau kita ada GBHN, calon presiden mengkampanyekan apa? Di situ pertanyaannya, tidak perlu lagi berkampanye, ada yang mengatakan (cukup) saya hebat, saya hebat, bisa melaksanakan itu, tapi tidak ada lagi suatu kampanye mengatakan bahwa saya ingin begini, saya ingin melakukan ini, tidak ada lagi," kata JK.

Menurutnya dengan adanya GBHN otomatis akan mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi. Sebab GBHN disusun oleh MPR yang terdiri anggota DPR maupun DPD.

"Eh iya, karena harus (di)ikuti, kan MPR terdiri dari DPR dan DPD, kalau ini menghasilkan, otomatis (ikuti) kedua ini, karena gabungan dari dua ini ya," ungkap JK. (mdk/bal)