JK yakin RKUHP selesai sebelum HUT RI ke-73

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla optimis Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa menepati janji untuk selesaikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi UU saat HUT RI ke 73 pada 17 Agustus 2018. Meskipun, JK mengakui masih ada perbedaan pandangan dalam beberapa hal di rancangan tersebut.

"Perbedaan-perbedaan itu tergantung intensifikasi pertemuan contohnya soal UU teroris dalam waktu 5 hari selesai, ini masih ada waktu 3 bulan, poin-poin itu untuk disepakati bersama. Saya yakin kalau DPR itu bisa, tiga bulan waktu yang menyelesaikan soal itu," kata JK di kantornya, Jl Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (30/5).

Sebelumnya, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berjanji bahwa lembaga yang dipimpinnya akan segera mengesahkan UU KUHP sebagai kado pada perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 mendatang.

Bamsoet menjelaskan, pihaknya sudah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo bahwa pembahasan RUU KUHP sudah memasuki tahapan akhir.

"Kita targetkan untuk memberikan hadiah kepada bangsa ini di tepat HUT RI nanti kita selesaikan ini dengan baik," kata Bamsoet dalam sambutannya saat buka puasa bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Rumah Dinasnya, Jalan Widya Chandra, Jakarta, Senin (28/5).

Bamsoet berharap Indonesia memiliki panduan hukum dengan KUHP baru. Pembahasan RUU KUHP terakhir kali dilakukan pada bulan lalu.

Sebelum menyampaikan targetan pembahasan RUU KUHP, Bamsoet terlebih dulu melaporkan soal kinerja DPR yang telah mengesahkan UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme (UU Antiterorisme).

"Sebagaimana diketahui DPR baru saja mengesahkan RUU antiterorisme menjadi sebuah UU. Kendati RUU itu tak selesai 2 tahun, Alhamdulillah setelah pimpinan pansus turun dan kerja kerasa dengan pemerintah, akhirnya dalam waktu 5 hari pembahasan alot RUU bisa diselesaikan," papar Bamsoet.