Jokowi Disarankan Tunjuk Orang Non Parpol untuk Jaksa Agung, Mendagri dan Menkum HAM

Merdeka.com - Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menuturkan, kinerja demokrasi Indonesia mengalami tren kemunduran dalam tujuh tahun terkahir. Peneliti utama SMRC Saiful Mujani menilai, Jokowi dapat memperbaikinya dalam periode kedua.

"Pak Jokowi yang tidak punya beban elektoral 2024 harus melihat ini peluang yang sangat besar untuk membangun sebuah legacy setelah dia tidak jadi presiden," ujarnya dalam diskusi bertajuk 'Meredupnya Demokrasi di Indonesia' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (4/8).

Menurutnya, Jokowi bisa melindungi masyarakat sipil dan menerapkan penegakan hukum yang kuat. Berkaitan dengan itu, Saiful menyarankan Jokowi sedianya memilih orang yang tidak terikat partai dalam jabatan kementerian berhubungan dengan hukum dan juga pimpinan penegak hukum.

Maka itu, Saiful menyarankan posisi Jaksa Agung, Menkumham, Mendagri, dan Kapolri tidak direkrut dari orang partai politik.

"Saran saya adalah orang-orang yg berhubungan dengan hukum apakah itu jaksa, polisi, kementerian hukum dan HAM, kementerian dalam negeri, itu terutama ya aspek-aspek yang langsung berhubungan dengan perlindungan terhadap warga itu kalau bisa menteri-menterinya tidak direkrut dari partai politik," jelasnya.

Dia menyarankan Jokowi melihat rekam jejak sosok yang akan mengisi posisi-posisi tersebut. Jika posisi itu diisi sosok dari partai politik, dia khawatir bakal ditunggangi kepentingan partai.

"Itu lah yang memungkinkan kita belum bisa membedakan di mana wilayah partisan dan di mana wilayah negara untuk bekerja. Itu kesempatan untuk Pak Jokowi," kata dia.