Jokowi-Ma'ruf hanya beri porsi 20 persen terhadap hutan dan lahan

Merdeka.com - Yayasan Madani Berkelanjutan membedah visi misi kandidat Capres-Cawapres di Pilpres 2019 yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Untuk tahap pertama, visi misi Jokowi-Ma'ruf yang dibedah lebih dulu.

Berdasarkan analisis Yayasan Madani Berkelanjutan, hanya 20 persen dari kubu Jokowi-Ma'ruf yang berfokus pada isu lingkungan hidup.

17 Persen di antaranya, isu terkait pengelolaan hutan dan gambut yang berkelanjutan, ketimpangan penguasaan lahan, dan penegakan hukum. Sedangkan isu perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat serta energi baru terbarukan (EBT) hanya berkisar 3 persen.

"Jokowi-Ma'ruf tidak lagi menyebutkan angka-angka target secara tegas dalam penjabaran visi-misinya terkait hutan dan lahan," tulis hasil analisis Yayasan Madani Berkelanjutan, Selasa (23/10).

Pemanfaatan lahan gambut salah satu yang menjadi sorotan. Luas lahan gambut di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 15 juta hektare.

Selain itu, terdapat istilah KHG (Kesatuan Hidrologis Gambut) atau ekosistem gambut seluas 24,14 juga hektare. Sekitar 23,96 juta hektare (hampir keseluruhan) ekosistem gambut nasional berada dalam kondisi rusak dengan tingkat kerusakan mulai dari ringan, sedang, hingga parah dan sangat parah.

Pakar lingkungan hidup Wetlands International-Indonesia I Nyoman Suryadiputra mengungkapkan, di Indonesia, gambut merupakan sumber cadangan air tawar paling besar yang perlu mulai diperhatikan secara serius oleh berbagai pihak dalam hal ini terutama Pemerintah dan pemegang konsesi.

"Kita ini membuang sumber cadangan air tawar padahal cadangan air tawar terbesar di Indonesia berada di tanah gambut bukan danau atau sungai," ungkap Nyoman di Kinosaurus, Jakarta, Selasa (23/10).

Banyak gambut yang dialih fungsikan menjadi kebun sawit hal itu dengan melalui proses pengeringan lahan gambut agar pohon tidak busuk dan tumbang, dengan mengeringkan lahan maka diperlukan kanal-kanal besar untuk menampung air tersebut.

Dari proses pengeringan gambut akan timbul banyak masalah seperti kebakaran hutan karena kekeringan yang terjadi. Tak hanya itu, lahan akan mengalami subsiden (penurunan tanah) yang membuat dataran semakin rendah, dimana akan terjadi daratan hilang (tenggelam).

"Pada dua tahun pertama subsiden bisa mencapai 1 meter, selanjutnya akan turun tergantung dengan air tanah, semakin banyak air yang dibuang semakin cepat tanahnya turun. Artinya yang mengancam suatu saat gambut hilang air jadi hamparan danau, tapi kalau letaknya tidak jauh dari pantai yang masuk air laut sehingga bukan ekosistem berair tawar tapi air asin," jelas dia.

Pentingnya perhatian akan lahan gambut juga dijelaskan Nyoman akan mempengaruhi spesies ikan air tawar yang mati dan mengakibatkan produksi emisi rumah kaca yang berujung ke perubahan iklim.

"Jangan sampai kita mengalami kerusakan berganda karena satu gambut rusak, banyak sekali spesies ikan di dalamnya, lalu cadangan karbon karena bahan organik dari gambut sendiri pada saat dikeringkan akan melepaskan emisi tumah kaca," katanya.

Menurut Nyoman, yang harus ada pemetaan dilakukan langsung oleh pemilik konsesi dan pemerintah sebagai pemantau apabila didapati melakukan pelanggaran maka pemerintah berhak memberikan sanksi.

"Jadi seharusnya dilakukan sarankan pemetaan jalan baik terkait isu tanah mineral dan gambut. Untuk gambut lakukan facing out maksudnya mulai bersiap-siap untuk menghentikan bisnis kanal-kanal," tegasnya.

"Kerusakan gambut mayoritas karena alih fungsi lahan ke sawit, di dalam moratorium kita minta pihak pemegang konsesi jangan suruh pemerintah yang memetakan. Badan Restorasi Gambut (BRG) itu mahal, jadi setiap pemilik konsesi harus memetakan sendiri," sambungnya.