Jokowi minta DPR kebut pembahasan RUU Tax Amnesty
Merdeka.com - Para pimpinan DPR telah melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah pembahasan RUU Tax Amnesty atau pengampunan pajak.
Ketua DPR Ade Komarudin menjelaskan pihaknya akan menindaklanjuti pembahasan RUU tersebut sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.
"Tujuan rapat konsultasi itu dalam rangka percepatan pembahasan RUU Tax Amnesty. Rapat konsultasi juga melanjutkan kesepakatan rapat pimpinan fraksi pengganti Bamus yang sudah dilakukan. Semuanya memberikan rekomendasi agar DPR berkonsultasi dengan presiden menyangkut Tax Amnesty itu," ujar Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/4).
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Siapa yang mengapresiasi kebijakan Jokowi? Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pangan dan pertanian mendapatkan apresiasi dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
-
Kenapa Jokowi desak DPR selesaikan UU Perampasan Aset? 'Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,'
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
Menurutnya, dalam rapat konsultasi ini juga diharapkan penerapan kebijakan Tax Amnesty tidak membuat resah para pengusaha Indonesia yang ingin menanamkan modalnya di Tanah Air.
"Undang-undang ini harus mengedepankan kenyamanan pada para pengusaha yang ingin membawa pulang uang yang disimpan di luar negeri. Dan juga memberikan rasa aman, jangan juga nanti mereka mendiklare ada masalah secara hukum," jelas pria akrab disapa Akom.
Akom menambahkan, dengan terealisasinya UU tersebut Presiden Jokowi mengaku optimistis penerimaan pajak akan tercapai. Meski, belum dapat memberikan detail besaran capaian tersebut.
"Tapi yang pasti kalau kita merujuk pernyataan Jokowi tadi, kita optimis ternyata pemerintah punya data, bukan hanya perusahaan yang di Singapura (yang menempatkan dananya) dan lain-lain, tapi di perusahaan-perusahaan yang. Itu sudah by name, by address, by passport. Berarti memang kalau potensi sangat besar seperti itu kita optimis," ungkapnya.
Dalam agendanya pimpinan DPR menghadiri pertemuan pada pukul 09.00 di Istana Kepresidenan, Jakarta. Setelah pertemuan, pimpinan DPR akan membahas dengan pimpinan fraksi.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca SelengkapnyaJokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Baca SelengkapnyaPuan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca SelengkapnyaMenurut Andi, pemerintah tengah mendiskusikan untuk melanjutkan pengajuan RUU Perampasan Aset ke DPR RI dalam program legislasi nasional.
Baca SelengkapnyaJokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.
Baca SelengkapnyaKelompok pengusaha juga bakal menyampaikan setumpuk rekomendasi spesifik kepada pemerintah terkait sejumlah peraturan daerah (Perda) bermasalah.
Baca SelengkapnyaKepada presiden terpilih KPK berharap RUU Perampasan Asen disahkan
Baca SelengkapnyaMenkumham Yasonna Laoly menyebut, pembahasan RUU Perampasan Aset masih menjadi prioritas pemerintah.
Baca SelengkapnyaTax amnesty ini akan memberikan rasa ketidakadilan terhadap wajib pajak yang telah patuh.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.
Baca Selengkapnya