Jokowi Minta Menteri Tak Lagi Bicara Penundaan Pemilu, PAN Nilai Pintu Sudah Tertutup
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo meminta para menterinya tidak lagi bicara penundaan pemilu. Wakil Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya menduga sudah ada komunikasi politik tingkat tinggi sebelum pernyataan itu dilontarkan Jokowi. Sehingga akhirnya, wacana penundaan pemilu itu ditutup.
"Kalau Presiden berbicara seperti itu, artinya ada perkembangan lebih lanjut, terkait dengan komunikasi politik tingkat tinggi, saya yakin pernyataan presiden ada latar belakangnya, pasti ada komunikasi politik lebih lanjut terkait dengan kemungkinan-kemungkinan itu," ujar Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4).
Bima mengatakan, penundaan pemilu sudah tertutup untuk dijalankan. Sebab realitas politik yang ada tidak memungkinkan. Ia yakin ada faktor politik yang dipahami oleh Jokowi mengapa penundaan pemilu tidak mungkin dilakukan.
-
Bagaimana skenario tunda pemilu bisa terjadi? Pada awal tahun 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan yang mengejutkan terkait penundaan pemilu 2024. Skenario Tunda Pemilu Putusan ini menimbulkan dugaan bahwa ada rencana dari sekelompok tertentu untuk mengatur penundaan pemilu tersebut.
-
Kenapa skenario tunda pemilu jadi isu penting? Perludem memandang skenario penundaan pemilu sebagai upaya untuk mengganggu proses demokrasi di Indonesia. Mereka menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas demokrasi dan menentang segala upaya yang dapat mengancam ketentuan demokrasi.
-
Apa dampak skenario tunda pemilu? Implikasi dari penundaan ini adalah memunculkan ketidakpastian politik, potensi timbulnya konflik, serta meragukan legitimasi pemerintahan berikutnya.
-
Kenapa Pemilu di Demak ditunda? Banjir Belum Surut Hingga hari pencoblosan, banjir belum juga surut. Bahkan jalur raya pantura dari Demak menuju Kudus masih terendam banjir dengan ketinggian 1,5 meter. Maka dari itu pelaksanaan Pemilu 2024 untuk wilayah Demak yang terendam banjir ini akan ditunda.
-
Apa harapan Jokowi untuk Pemilu 2024? 'Ya ini adalah pesta demokrasi kita berharap ini betul-betul jadi pesta rakyat, dan juga berlangsung dengan jurdil, luber dan diiktui oleh seluruh rakyat Indonesia dengan kegembiraaan karena ini adalah pesta rakyat. Pesta demokrasi,' jelasnya.
-
Kenapa pemilu 1955 ditunda? Pemilu tersebut sebenarnya direncanakan pada tahun 1946 setelah Indonesia merdeka, namun ditunda karena Belanda melancarkan agresi militer kedua.
"Artinya ya pintu itu memang sudah tertutup, ya realitas politiknya tak memungkinkan," ujar wali kota Bogor ini.
"Kalau hari ini presiden menyampaikan itu, pintunya tertutup, ya karena faktor politik yang pasti sangat dipahami pak presiden sendiri," terangnya.
Menurut Bima, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan telah menyampaikan realitas politik untuk melakukan penundaan pemilu tidak memungkinkan. Meski usulan itu bergulir, tidak ada dukungan mayoritas partai di parlemen.
"Realitas politiknya tidak memungkinkan karena tidak mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen, kan ketum PAN sudah menyampaikan ke arah itu juga," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur para pembantunya agar fokus kerja. Tidak lagi mengurusi isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.
"Fokus kepada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna yang disiarkan dalam saluran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4).
Dia menegaskan kembali, pada situasi saat ini seluruh jajaran menteri harus fokus bekerja. Menyampaikan langkah-langkah yang sudah diambil kepada masyarakat.
"Sekali lagi jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit. Sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat," bebernya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Saan pelaksanaan Pemilu saat ini sebaiknya dijalankan sesuai UUD.
Baca Selengkapnya"Enggak ada, pikiran saja enggak ada, masa (terbitkan Perppu Pilkada)," kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (23/8).
Baca SelengkapnyaHal ini disampaikan Jokowi menjawab kabar yang menyebutkan dirinya akan ikut kampanye akbar terakhir pada 10 Februari 2024.
Baca Selengkapnya"Sampai saat ini tidak ada yang namanya untuk percepatan atau pemajuan Pilkada," kata Jokowi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menegaskan tidak akan ikut berkampanye pada 10 Februari nanti
Baca SelengkapnyaMenurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.
Baca SelengkapnyaDua putusan MK tersebut memiliki efek langsung buat kedua putra Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi mengizinkan menterinya maju sebagai capres di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJazilul mengaku, juga belum menerima informasi pasti mengenai perombakan menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaSebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaTerlebih, kata Ganjar, semua pihak juga ikut netral dalam menghadapi pemilu serentak 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah menghormati putusan MK soal perubahan ambang batas pencalonan Pilkada 2024 dan syarat calon usia kepala daerah.
Baca Selengkapnya