Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jokowi Minta Menteri Tak Lagi Bicara Penundaan Pemilu, PAN Nilai Pintu Sudah Tertutup

Jokowi Minta Menteri Tak Lagi Bicara Penundaan Pemilu, PAN Nilai Pintu Sudah Tertutup Bima Arya. Liputan6 ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo meminta para menterinya tidak lagi bicara penundaan pemilu. Wakil Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya menduga sudah ada komunikasi politik tingkat tinggi sebelum pernyataan itu dilontarkan Jokowi. Sehingga akhirnya, wacana penundaan pemilu itu ditutup.

"Kalau Presiden berbicara seperti itu, artinya ada perkembangan lebih lanjut, terkait dengan komunikasi politik tingkat tinggi, saya yakin pernyataan presiden ada latar belakangnya, pasti ada komunikasi politik lebih lanjut terkait dengan kemungkinan-kemungkinan itu," ujar Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4).

Bima mengatakan, penundaan pemilu sudah tertutup untuk dijalankan. Sebab realitas politik yang ada tidak memungkinkan. Ia yakin ada faktor politik yang dipahami oleh Jokowi mengapa penundaan pemilu tidak mungkin dilakukan.

Orang lain juga bertanya?

"Artinya ya pintu itu memang sudah tertutup, ya realitas politiknya tak memungkinkan," ujar wali kota Bogor ini.

"Kalau hari ini presiden menyampaikan itu, pintunya tertutup, ya karena faktor politik yang pasti sangat dipahami pak presiden sendiri," terangnya.

Menurut Bima, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan telah menyampaikan realitas politik untuk melakukan penundaan pemilu tidak memungkinkan. Meski usulan itu bergulir, tidak ada dukungan mayoritas partai di parlemen.

"Realitas politiknya tidak memungkinkan karena tidak mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen, kan ketum PAN sudah menyampaikan ke arah itu juga," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur para pembantunya agar fokus kerja. Tidak lagi mengurusi isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.

"Fokus kepada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna yang disiarkan dalam saluran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4).

Dia menegaskan kembali, pada situasi saat ini seluruh jajaran menteri harus fokus bekerja. Menyampaikan langkah-langkah yang sudah diambil kepada masyarakat.

"Sekali lagi jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit. Sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat," bebernya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Wakil Ketua Komisi II DPR: Tidak Perlu Wacana Penundaan Pemilu, Nanti Isunya Liar
Wakil Ketua Komisi II DPR: Tidak Perlu Wacana Penundaan Pemilu, Nanti Isunya Liar

Menurut Saan pelaksanaan Pemilu saat ini sebaiknya dijalankan sesuai UUD.

Baca Selengkapnya
Jokowi Pastikan Tidak Akan Terbitkan Perppu Pilkada
Jokowi Pastikan Tidak Akan Terbitkan Perppu Pilkada

"Enggak ada, pikiran saja enggak ada, masa (terbitkan Perppu Pilkada)," kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (23/8).

Baca Selengkapnya
Jokowi: Saya Tidak akan Berkampanye
Jokowi: Saya Tidak akan Berkampanye

Hal ini disampaikan Jokowi menjawab kabar yang menyebutkan dirinya akan ikut kampanye akbar terakhir pada 10 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tegaskan Pilkada Sesuai Jadwal, November 2024
Jokowi Tegaskan Pilkada Sesuai Jadwal, November 2024

"Sampai saat ini tidak ada yang namanya untuk percepatan atau pemajuan Pilkada," kata Jokowi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jawaban Jokowi Soal Ikut Kampanye Akbar 10 Februari, Singgung Lagi Aturan Presiden Bisa Kampanye
VIDEO: Jawaban Jokowi Soal Ikut Kampanye Akbar 10 Februari, Singgung Lagi Aturan Presiden Bisa Kampanye

Presiden Jokowi menegaskan tidak akan ikut berkampanye pada 10 Februari nanti

Baca Selengkapnya
Jokowi Diseret Dalam Sengketa Pilpres 2024, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu
Jokowi Diseret Dalam Sengketa Pilpres 2024, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

Menurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.

Baca Selengkapnya
Beda Sikap Jokowi pada 2 Putusan MK yang Berimbas ke Gibran & Kaesang
Beda Sikap Jokowi pada 2 Putusan MK yang Berimbas ke Gibran & Kaesang

Dua putusan MK tersebut memiliki efek langsung buat kedua putra Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Izinkan Menteri Maju Capres: Asal Jangan Pakai Fasilitas Negara, Kalau Kampanye Cuti
Jokowi Izinkan Menteri Maju Capres: Asal Jangan Pakai Fasilitas Negara, Kalau Kampanye Cuti

Jokowi mengizinkan menterinya maju sebagai capres di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
PKB: Soal Reshuffle Kami Tidak akan Ganggu
PKB: Soal Reshuffle Kami Tidak akan Ganggu

Jazilul mengaku, juga belum menerima informasi pasti mengenai perombakan menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Baca Selengkapnya
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Akui Tak Akan Kampanye, Ganjar: Sangat Hormat, Apalagi Semua Netral
Jokowi Akui Tak Akan Kampanye, Ganjar: Sangat Hormat, Apalagi Semua Netral

Terlebih, kata Ganjar, semua pihak juga ikut netral dalam menghadapi pemilu serentak 2024.

Baca Selengkapnya
Istana Buka Suara soal Jokowi Bakal Keluarkan Perppu Pilkada Usai Putusan MK
Istana Buka Suara soal Jokowi Bakal Keluarkan Perppu Pilkada Usai Putusan MK

Pemerintah menghormati putusan MK soal perubahan ambang batas pencalonan Pilkada 2024 dan syarat calon usia kepala daerah.

Baca Selengkapnya