Jokowi Panggil Menko PMK Muhadjir ke Istana, Bahas Apa?

Merdeka.com - Isu reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencuat sepekan terakhir. Disebut-sebut ada sejumlah menteri yang akan digeser.

Di tengah isu perombakan kabinet, Presiden Joko Widodo diketahui memanggil Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy. Pertemuan keduanya dilakukan di Istana Kepresidenan pada Rabu 29 September 2021 kemarin.

Saat dikonfirmasi, Muhadjir mengaku memang ada pertemuan dengan Jokowi untuk membahas pendidikan vokasi.

"Terkait pendidikan vokasi," kata Muhadjir singkat kepada merdeka.com, Jumat(1/10).

Muhadjir enggan menanggapi hal apa lagi yang dibahas saat bertemu Jokowi. Termasuk ketika ditanyakan apakah ada pembahasan kinerja menteri dalam pertemuan itu.

Mengacu pada agenda diterima wartawan, Presiden memang mengadakan rapat terbatas pada Rabu (29/9) membahas kelanjutan pendidikan vokasi. Informasi dihimpun merdeka.com, dalam pertemuan itu hadir juga Mendikbudristek, Nadiem Makarim.

Istana juga membenarkan pertemuan itu. Dipastikan pertemuan soal masalah pendidikan.

"Masalah pendidikan," kata Kasetpres, Heru Budi Hartono.

Sebelumnya diketahui kabar reshuffle kabinet kembali berhembus. Istana belum membuka suara tentang kapan perombakan kabinet Jokowi-Ma’ruf akan dilakukan.

Namun gaduh isu reshuffle telah didengar oleh sejumlah parpol koalisi pemerintah. Seorang sumber dari Partai Golkar mendengar kabar itu. Bahkan, menurut dia, reshuffle akan dilakukan akhir September ini.

“Rumor yang berkembang akhir bulan ini,” kata seorang Politikus Golkar, dua hari lalu. Adapula yang mengaitkan isu reshuffle dengan kebiasaan Jokowi merombak kabinet tiap Rabu Pon yang jatuh pada 29 September pekan depan.

Menurut dia, Partai Golkar telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi kabar tersebut. Terlebih, jika kader Golkar yang terkena imbas dari perombakan kabinet itu.

Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia menegaskan, penyusunan kabinet hak prerogatif Presiden Jokowi. Namun dia mengatakan, perombakan juga melibatkan para parpol koalisi.

"Itu komunikasi antara presiden dengan ketua umum kami, dari awal dalam penyusunan kabinet dalam periode ini kan selalu itu komunikasi yang terjadi antara ketua umum kami dan Pak Presiden," kata Ketua Komisi II DPR RI ini.

Di lingkaran para menteri kabinet, kabar reshuffle ini juga membuat cemas. Salah satunya, di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kursi Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi disebut jadi ‘korban’. PAN mengincar kursi itu. Soetrisno Bachir telah disodorkan Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Seorang sumber dari lingkaran Budi Karya juga menginformasikan, kursi Menhub tengah dalam incaran PAN.

“PAN minta Kemenhub,” katanya. Sembari meyakini bahwa kursi Budi Karya bakal diambil PAN.

Namun, Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, kursi menteri merupakan kewenangan penuh dari Presiden Jokowi. Dia menegaskan, PAN tidak dalam kapasitas mendesak Jokowi.

Saleh menambahkan, PAN memiliki segudang kader yang siap menjadi pembantu Presiden Jokowi.

"Lalu siapa yang akan diutus, tentu kita belum bisa menyampaikan sekarang, karena kita belum tahu posisi apa yang ditawarkan oleh presiden. Kecuali tawarannya menteri A, menteri B, menteri C, baru dicari siapa yang paling pas untuk itu," ujar Saleh.

Bukan cuma kursi Menhub, jabatan Menko PMK yang diisi oleh kader Muhammadiyah Muhadjir Effendy juga jadi perbincangan di tengah isu reshuffle. Menko Polhukam dan Kepala BIN juga masuk ke dalam list perombakan kabinet. Sepaket dengan Panglima TNI.

Seorang politikus partai pemerintah, mengakui list kursi reshuffle yang beredar tersebut. Namun dia menyatakan, semua masih dinamis.

Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi) Fadjroel Rachman menjawab terkait isu reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Dia menyebut, perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Kepala negara akan mengumumkannya sendiri.

"Reshuffle hak prerogatif presiden. Kalau terjadi beliau mengumumkannya sendiri," katanya lewat pesan singkat, Jumat (24/9).

Fadjroel juga ditanya apakah Presiden sudah memberi rapor atau evaluasi untuk menterinya pasca kasus Covid menurun. Menurutnya, evaluasi menteri diberikan oleh Kantor Staf Presiden (KSP).

Dalam arti, KSP mengevaluasi kinerja para pembantu Presiden dan hasilnya diberikan kepada kepala negara. "Evaluasi diberikan KSP," singkat Fadjroel.