Jokowi Soal Fitnah Tak Ada Azan: Logikanya Tidak Masuk Tapi 9 Juta Orang Percaya
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menitipkan pesan kepada warga Nahdlatul Ulama. Utamanya untuk melawan hoaks, fitnah dan kampanye hitam yang makin marak mendekati pencoblosan pemilu serentak 17 April 2019. Jokowi menyoroti penyebaran kampanye hitam yang dilakukan dari rumah ke rumah seperti yang dilakukan tiga orang ibu di Karawang, Jawa Barat.
"Akhir-akhir ini sebentar lagi hajat besar pileg dan pilpres April. Saya titip ini direspon dengan baik oleh NU, terutama kalau ada fitnah-fitnah isu-isu dari pintu ke pintu, sudah dari pintu ke pintu. Dari rumah ke rumah," kata Jokowi saat pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar NU di pondok pesantren Miftahul Huda Al Azhar, Citangkolo, Banjar, Jawa Barat, Rabu (27/2).
Jokowi geram lantaran kampanye dari rumah ke rumah bukannya menyebarkan kebaikan justru menebar ujaran kebencian dan fitnah. "Kalau yang disampikan ajakan kebaikan, silakan enggak apa-apa. Tetapi yang disampaikan hal-hal yang mengkhawatirkan masyarakat, kita harus berani merespon ini," kata dia.
-
Gimana caranya Jokowi ikut kampanye? Pasal 281 mensyaratkan pejabat negara yang ikut berkampanye dilarang untuk menggunakan fasilitas negara atau mereka harus cuti di luar tanggungan.
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Kenapa Jokowi dibolehkan ikut kampanye? Undang-Undang Pemilu tidak melarang seorang presiden untuk ikut kampanye, apakah untuk pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Beleid yang sama juga tidak melarang kepala negara untuk berpihak atau mendukung salah satu pasangan calon presiden.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
Jokowi menyinggung bentuk fitnah yang disebarkan ibu-ibu di Karawang berupa fitnah bahwa pemerintahannya bakal melarang suara azan. Kendati logikanya mustahil, namun disayangkan banyak yang percaya.
"Misalnya pemerintah akan melarang azan, logikanya masuk atau enggak masuk, ga masuk. Tapi survei kita 9 juta warga kita percaya," tegas mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Jokowi mengaku sudah berdiskusi dengan Mustasyar PBNU Ma'ruf Amin untuk merespon fitnah dan kampanye hitam tersebut.
"Saya sudah bisik bisik dengan prof Ma'ruf Amin bagaimana mencegah ini," imbuhnya.
Fitnah kedua yang disinggung adalah pemerintah bakal melegalkan pernikahan sejenis. Jokowi pun terheran-heran. Maka itu dia menitipkan kepada Nahdliyin untuk ikut menkonter fitnah tersebut dan tak hanya diam.
"Harus dijelaskan kepada umat kepada santri lingkungan kita. Yang berbahaya bagi keutuhan berbangsa dan bernegara," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyamaikan uneg-unegnya saat berpidato di sidang tahunan MPR/DPR/DPD.
Baca SelengkapnyaSecara pribadi, Jokowi mengaku tak masalah dihina dan diejek.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyebut masih banyak media online yang tidak memiliki dewan redaksi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyampaiakan ia sering mendapat umpatan kata-kata kasar di media sosial. Hal itu disampaikan Jokowi dalam sidang umum di DPR, Rabu (16/8).
Baca SelengkapnyaTim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
Baca SelengkapnyaTingkat kepuasan publik kepada kinerja Presiden Jokowi diyakini tinggi.
Baca SelengkapnyaPara pemfitnah, kata Prabowo, mengira rakyat Indonesia bisa dibohongi.
Baca SelengkapnyaRibuan warga di kedua kabupaten antusias menyambut kedatangan Jokowi dan kedua pasangan yang berpawai diiringi kesenian daerah
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran membela Presiden Jokowi yang disebut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak bisa bekerja.
Baca SelengkapnyaRizieq menggugat Jokowi ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada 30 September 2024
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, setiap lima tahun sekali dipastikan Pemilu akan terus terjadi.
Baca SelengkapnyaPernyataan Rocky dinilainya dapat memecah belah konstitusi sejak Pilpres 2019 lalu.
Baca Selengkapnya