Follow
Jusuf Kalla: Demokrasi Kita Terlalu Mahal, Jadi Tak Berjalan Baik
Merdeka.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menilai, demokrasi saat ini sedang tidak berjalan baik. Menurut dia hal itu disebabkan ongkos yang mahal untuk mencapai kekuasaan.
"Apa masalah demokrasi kita? demokrasi kita terlalu mahal jadi tidak berjalan baik, untuk menjadi anggora DPR berapa? Bupati? untuk jadi calon saja butuh biaya," kata pria karib disapa JK seperti dikutip Liputan6.com dalam acara mimbar demokrasi di kanal daring Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sabtu (13/2).
JK meyakini, mahalnya ongkos politik seorang calon untuk mencapai puncak dinilai sebagai investasi yang harus dikembalikan. Maka, saat mereka sudah berkuasa, alih-alih menegakkan demokrasi, malah justru melakukan korupsi oleh mereka yang terpilih.
-
Bagaimana dinasti politik berdampak pada kualitas demokrasi di Indonesia? Didominasi Orang-Orang Politik Arga melihat, sejauh ini partai besar sekalipun didominasi oleh orang-orang dari lingkup politik, bukan dari masyarakat luas. Bahkan jabatan strategis dengan mudah diperoleh dari hubungan keluarga dan kerabat. Dampaknya semakin sulit bagi individu dari kalangan masyarakat biasa untuk ikut andil dalam politik.
-
Mengapa persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi menurun? Adapun jika melihat trennya, persepsi positif menurun, sebaliknya persepsi negatif meningkat.
-
Bagaimana cara IDI mengukur demokrasi? IDI diukur berdasarkan 3 aspek dan 22 indikator.
-
Bagaimana dampak korupsi bagi negara? 'Tambang ilegal misalnya, selain kerugian negara secara materil, juga ada hutan yang dibabat habis di sana. Ada tanah negara yang rusak di sana. Ada masyarakat yang tercemar polusi dan terganggu kesehatannya di sana.'
-
Siapa yang mengungkapkan kekhawatiran soal demokrasi di Indonesia? Sama halnya dengan Omi, Koordinator Pertemuan Alif Iman Nurlambang mengaku dengan situasi terkini yang menyebut demokrasi Indonesia sedang diontang-anting. Ia mengatakan bahwa sesuai temuan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) diduga ada intervensi dari lembaga eksekutif ke lembaga yudikatif.
-
Bagaimana cara demokrasi dijalankan di Indonesia? Dalam setiap pemilu, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka secara bebas dan adil. Pemilihan umum yang bebas dan adil ini telah membantu memastikan pergantian kekuasaan yang damai antara pemerintahan yang satu dengan yang lainnya.
"Saat angka indeks demokrasi menurun maka angka korupsi naik dan sebaliknya," jelas JK saat membandingkan demokrasi dan tingkat korupsi.
JK pun mendorong, agar demokrasi tetap menjadi patokan. Karenanya, dia meminta kepada siapa pun untuk terus melakukan introspeksi, check and balance dengan bisa memberikan kritik.
"Maka tentu kita harus intropeksi, di sisi kita, demokrasi harus jadi prioritas. Menjaga kepentingan kita untuk check and balance, ada kritik dalam pelaksanaannya," katanya.
Reporter: Muhammad RadityoSumber : Liputan6.com
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menurut JK, jika pilar-pilar tersebut rusak, sistem pemerintahan tidak akan berjalan maksimal.
Baca Selengkapnya
Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca Selengkapnya
JK mendorong adanya suatu perubahan jika terus dibiarkan maka akan berdampak negatif pada kehidupan berbangsa dan bernegara.
Baca Selengkapnya
Kondisi demokrasi Indonesia menjadi sorotan di era Presiden Jokowi
Baca Selengkapnya
JK kemudian bicara tentang demokrasi. Menurut dia, banyak yang salah kaprah dalam memahami demokrasi.
Baca Selengkapnya
Dalam sambutan di acara diskusi 'Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi', salah satu yang disinggung JK mengenai demokrasi.
Baca Selengkapnya
Kinerja pemerintah di sejumlah sektor juga tidak luput dari penilaian publik.
Baca Selengkapnya
Menurut dia, dapat terlihat dari Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 yang berjalan dengan baik dan demokratis
Baca Selengkapnya
Padahal, kata Titi, demokrasi sejatinya sistem nilai yang harus ditegakkan dengan prinsip kebebasan dan kesetaraan untuk semua.
Baca Selengkapnya
JK menilai Pemilu 2024 ini diatur oleh minoritas artinya orang yang mampu, orang pemerintahan
Baca Selengkapnya
Sementara dari skor khusus negara- negara Asia Tenggara, Indonesia berada pada peringkat ke-6
Baca Selengkapnya
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyoroti banyaknya pejabat dalam negeri ditangkap karena pidana korupsi.
Baca Selengkapnya