Follow
Kader Golkar ditahan KPK, Akom bilang 'bukan urusan saya'
Merdeka.com - Anggota Komisi X DPR Fraksi Golkar Budi Supriyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah sebelumnya dijemput paksa. Budi diketahui tersangkut kasus proyek jalan Pulau Seram di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Ketua DPR Ade Komarudin (Akom) berharap, tak ada pihak yang mempolitisasi KPK atas ditahannya anggota dewan tersebut.
"Kalau soal itu kan standar saya selalu menyampaikan bahwa kita menghormati lembaga penegak hukum. Mau KPK, kejaksaan, kepolisian. Biar karena hukum tidak diintervensi oleh politik, saya selaku pimpinan dewan menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum KPK," kata Akom di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/3).
-
Siapa yang diminta tidak mengklaim sebagai kader Golkar? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Kenapa Gibran enggan menanggapi soal Jokowi sebagai pemimpin koalisi? Calon Wakil Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka enggan menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi bakal pemimpin koalisi besar Prabowo-Gibran. Dia menilai usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Mengapa Rudini menolak perintah Presiden Soeharto untuk menjadi Ketua Golkar? Rudini tidak mau menjadi penyelenggara pemilu sekaligus peserta pemilu karena sama saja menyalahi aturan.
-
Bagaimana PDIP menjelaskan tentang tidak diundangnya Jokowi? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5). Hasto mengatakan, PDIP didasarkan pada kekuatan kolektif seluruh anggota mulai dari tingkat anak ranting hingga Satgas Partai. Menurutnya, kekuatan itu menyatu dengan akar rumput.'Karena partai ini didasarkan kepada kekuatan kolektif dari seluruh anggota, dari tingkat anak ranting, ranting, PAC, satgas partai. Dan itu adalah sumber kekuatan partai yang menyatu dengan akar rumput,' tuturnya.
Sebagai Politisi Golkar, Akom sempat geram ketika ditanya apa sanksi yang dijatuhkan partai pada Budi. Menurutnya, jika partai berlambang pohon beringin tersebut memecat Budi, maka DPR akan melanjutkan sesuai prosedur.
"Itu sudah urusan partai, bukan urusan saya sebagai ketua DPR," ucapnya.
Untuk diketahui, Budi memang sempat menjadi anggota dewan sebanyak dua kali. Setelah sempat bertugas di komisi VII DPR, di awal periode masa persidangan 2015-2016, Budi sempat ditempatkan di komisi V DPR. Namun pada awal Januari yang lalu, Budi dipindah ke komisi X DPR. Di saat mantan Ketua DPR Setya Novanto terjerat kasus dugaan 'papa minta saham', Budi sempat menjadi anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Mudhlor tak bisa penuhi panggilan KPK tanpa keterangan yang jelas
Baca Selengkapnya
Jokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar itu.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan jika Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sudah menjadi kader Partai Golkar.
Baca Selengkapnya
Terkait adanya isu pemanggilan Airlangga oleh Kejaksaan Agung, Agus Gumiwang mengaku belum menerima kabar pasti.
Baca Selengkapnya
Gus Muhdlor dipanggil KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi pemotongan dana insentif
Baca Selengkapnya
Jokowi menyatakan, pengunduran diri Airlangga menjadi urusan internal Golkar.
Baca Selengkapnya
Budiman Sudjatmiko menegaskan pertemuannya dengan calon presiden dari Gerindra, Prabowo Subianto, bukanlah bentuk dukungan
Baca Selengkapnya
Golkar merupakan partai besar yang tak bisa ditekan oleh siapapun.
Baca Selengkapnya
Golkar mengakui tidak mudah menghadapi kondisi di mana DPP memutuskan tidak mengusung Airin di Pilgub Banten.
Baca Selengkapnya