Kasus Covid Menurun, Demokrat Ingatkan Pemerintah Jangan Terlena dan Kecolongan Lagi
Merdeka.com - Pemerintah belum memutuskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 akan diperpanjang atau tidak. Partai Demokrat meminta pemerintah jangan terlena atau kecolongan melihat data penurunan kasus Covid-19.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, mengatakan, sebaiknya kebijakan PPKM Level 4 diteruskan untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Untuk daerah yang mengalami penurunan bisa disesuaikan levelnya.
"Memang beberapa waktu terakhir telah mengalami tren penurunan, ini kita apresiasi, namun tetap saja masih tinggi dan fluktuatif. Jadi jangan sampai terlena dan kecolongan lagi," ujar Kamhar kepada wartawan, Senin (2/8).
-
Bagaimana Kemenkes RI memperkuat kesiapsiagaan? Kemenkes berkomitmen untuk mengoptimalkan daftar patogen prioritas ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan nasional. Salah satu langkah yang diambil adalah memperkuat surveilans rutin, termasuk program ILI (Influenza-like Illness) dan SARI (Severe Acute Respiratory Infections).
-
Bagaimana polisi dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19? Operasi Aman Nusa II menjadi studi kasus utama yang memperlihatkan bagaimana kepolisian, dengan sumber daya dan kapasitasnya, dapat berkontribusi signifikan terhadap penanganan krisis kesehatan publik.
-
Bagaimana BPJS mencegah komplikasi penyakit kronis? Tujuan utamanya adalah mengendalikan kondisi penderita agar tidak terjadi komplikasi, artinya ini salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan mereka.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Bagaimana cara BPJS Kesehatan meningkatkan kualitas layanan kesehatan? 'Saat ini juga telah dilakukan implementasi Aplikasi i-Care JKN di fasilitas kesehatan. Ghufron juga menyampaikan pentingnya kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan transformasi digital. Tujuannya untuk memastikan peserta jaminan kesehatan mendapatkan layanan terbaik. 'Lalu bagi peserta yang ingin mendapatkan layanan BPJS Kesehatan tidak selalu harus ke kantor cabang.
Pemerintah juga diminta bijak dalam menerapkan PPKM supaya tidak semakin terpuruk dalam jebakan pandemi Covid-19. Pengetatan dan disiplin protokol kesehatan perlu juga dibarengi dengan alokasi bantuan sosial (bansos) yang tepat komposisi dan sasaran.
"Alokasi bansos ini menjadi penting agar masyarakat tidak terpaksa melanggar kebijakan karena tak adanya perhatian dan tidak hadirnya negara di tengah penderitaan rakyat," ujar Kamhar.
Menurutnya, bansos menjadi hal sensitif lantaran belum hilang rasa sakit masyarakat karena dikorupsi mantan Mensos Juliari Batubara.
"Tak hanya penting, Bansos juga menjadi sensitif apalagi belum hilang sakit yang dirasakan rakyat karena kasus korupsi Bansos oleh Mensos Juliari, kembali rakyat dikecewakan oleh KPK yang memberikan tuntutan ringan terhadap kasus ini. Padahal ini masuk kategori kejahatan luar biasa. Merampok jatah rakyat yang sedang kesusahan diterpa bencana pandemi Covid-19," ujar Kamhar.
Kamhar menuturkan, Presiden Joko Widodo seharusnya sejak awal memimpin penanganan pandemi Covid-19. Meski telat hal ini harus dilakukan agar tidak terperangkap jebakan pandemi.
"Presiden Jokowi harus memimpin langsung yang semestinya sedari awal, namun terlambat masih lebih baik dari pada terus menerus terperangkap dalam jebakan pandemi. Daya tahan rakyat semakin tergerus, terancam pupus. Semoga pandemi segera teratasi dan berlalu," katanya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejak 27 November sampai 3 Desember kenaikan sebanyak 30 persen.
Baca SelengkapnyaInformasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaMasyarakat juga diminta segera melengkapi vaksinasi Covid-19, khususnya pada kelompok berisiko.
Baca SelengkapnyaMasyarakat diminta lakukan pola hidup bersih dan sehat
Baca SelengkapnyaAdapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
Baca SelengkapnyaImbauan ini untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 jelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
Baca SelengkapnyaTerkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaBerbagai fasilitas umum telah mengeluarkan imbauan untuk memakai masker.
Baca SelengkapnyaImbauan ini mengingat penularan Covid-19 dilaporkan kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir.
Baca SelengkapnyaBudi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca SelengkapnyaKemenkes menerbitkan Surat Edaran tentang Kewaspadaan Terhadap Kejadian Mycoplasma Pneumonia di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani meminta Pemerintah memperkuat jaring pengaman layanan kesehatan secara komprehensif dan terkoordinasi, terkait penyakit monkeypox.
Baca Selengkapnya