Kasus lama Anies-Sandi diungkap, Polri diminta DPR tetap netral
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan bahwa masyarakat sudah makin jeli dalam menyikapi isu-isu pidana yang menyerang Anies-Sandi. Hal itu menyusul dibuka kembalinya sejumlah kasus yang menyeret pasangan cagub-cawagub DKI nomor urut 3.
"Saya kira masyarakat semakin jeli dan tahu bahwa ini adalah bagian dari upaya politik," tegasnya di kompleks parlemen, Kamis (16/3).
Menurutnya, kasus yang muncul sifatnya tidak jelas, sudah lama dan tidak aktual. Kasus tersebut dicari-cari, dan bisa membuat masyarakat menjadi apatis terhadap hukum, karena hukum dipermainkan dan jadi alat politik.
-
Bagaimana cara Anies untuk memastikan KPK independen? 'Kami memandang perlu mengembalikan institusi penegak hukum, khususnya KPK menjadi sebuah badan yang kembali independen. Kembali memiliki posisi yang kuat, dan diisi orang yang berintegritas supaya ini menjadi barometer tertinggi di dalam pemberantasan korupsi,' ujar Anies dalam acara PWI di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (1/12).
-
Siapa yang diklaim sebagai pelapor Anies? Ditetapkan Anies sebagai tersangka, diklaim karena dilaporkan oleh Ketua PSSI sekaligus Menteri BUMN, Erick Thohir.
-
Siapa yang dituduh menghalangi Anies di Pilgub? Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara karena dianggap mempengaruhi batalnya pencalonan Anies Baswedan dalam Pilgub 2024. Jokowi bicara dirinya yang sering dituding hingga menjegal.'Saya kan ditudang-tuding, kan banyak banget, tidak hanya itu saja, dituding menjegal, dituding menghambat, dituding,' ujar Jokowi di RS Persahabatan, Jakarta, Jumat (30/8).
-
Bagaimana PDIP mengetahui ada yang jegal Anies? Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono mengatakan, Anies Baswedan memenuhi semua unsur kriteria untuk memimpin Jawa Barat. Kapasitas dan pengalaman memimpin wilayah DKI Jakarta, bisa diterapkan di wilayah Jabar.Komunikasi di antara kedua belah pihak sudah intens sejak Rabu (28/8). Hingga Kamis (29/8) sore, pembahasan pengurus partai di tingkat pusat sudah positif.Pengurus PDIP di Jabar sudah diminta untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar.Namun, semua tiba-tiba berubah pada malam hari. Ia menegaskan, semua upaya yang sudah dilakukan diganggu oleh pihak luar.'Kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDIP Perjuangan, kekuatan-kekuatan yang sangat besar itu pada akhirnya membuat pak Anies tidak jadi diusung oleh PDI Perjuangan,' kata Ono di Kantor KPU Jabar, Jumat (30/8) dini hari.
-
Apa yang dibahas Anies dan Sandiaga? Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Uno mengakui pernah membahas rencana mendirikan partai politik (parpol) bersama Anies Baswedan.
-
Apa yang disepakati PDIP dan Anies? Meski akhirnya PDIP tidak mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, menurut Basarah, Anies mengakui gagasan dan rencana baik untuk menjadi jembatan silaturahmi antara kelompok Islam dan kalangan Nasionalis Soekarnois akan terus dijalankan karena hal itu menjadi kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia.
Lebih jauh, Fadli mengungkapan ada lawan politik yang menggunakan kasus tersebut untuk kepentingan politik, sebab tidak mungkin isu-isu yang tidak jelas dan sudah tidak aktual lagi kemudian diangkat kembali.
"Masa isu-isu nggak jelas kayak Sandiaga Uno tahun 2013, nggak ada urusannya apa dan di Polda juga sudah SP3. Kemudian Anies kaitannya dengan Frankfrut Bookfair, dia bukan ketua panitianya. Itu kan mengada-ada," tambah Fadli.
Meskipun yakin ada pihak yang melakukan kriminalisasi, Fadli enggan menyebutkan secara jelas pihak mana yang melakukannya. Ia hanya berharap agar aparat penegak hukum bersikap netral.
"Saya tidak mengatakan itu, tapi pasti ada pihak-pihak tertentu yang lakukan black campaign dan kriminalisasi yang nggak jelas ini, tapi menurut saya aparat hukum harus netral, polisi harus netral, polisi tidak boleh jadi timses, polisi adalah aparat negara jangan karena kedekatan dengan pihak tertentu, kemudian dia berpihak pada pihak tertentu. Kita akan catat itu. Pada waktunya, itu akan jadi perhitungan juga bagi masyarakat," terangnya.
Ketika dikonfirmasi seputar siapakah 'Pihak tertentu' yang dimaksud, Fadli enggan memberikan jawaban tegas. "Pihak yang diuntungkan dong," katanya. (mdk/rhm)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polri diharapkan menjalankan fungsinya untuk mengamankan pemilu agar damai.
Baca SelengkapnyaPolda Metro Jaya menaikkan kasus Aiman Witjaksono terkait tudingan 'Polisi Tidak Netral' ke tahap penyidikan.
Baca SelengkapnyaAndika mengakui, tekanan terhadap aparat negara agar membantu salah satu calon tertentu pasti ada.
Baca SelengkapnyaDPR bisa menambahkan kewenangan Bawaslu untuk menindak oknum Polri yang tidak netral.
Baca SelengkapnyaPolri mengajak seluruh pimpinan redaksi media untuk bersinergi memberikan edukasi dan literasi.
Baca SelengkapnyaEfriza khawatir tudingan ketidaknetralan Polri hanya untuk mendongkrak simpatik publik.
Baca SelengkapnyaRizaldy mempertanyakan jika ada usulan pembentukan Panitia Kerja Polri dari DPR.
Baca SelengkapnyaPolisi menjadwalkan pemeriksaan Juru Bicara TPN Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Aiman Witjaksono Selasa (5/12), atas pernyataan bahwa aparat tidak netral.
Baca SelengkapnyaFadil menjelaskan, netralitas anggota Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Baca Selengkapnya"Polri harus tetap netral, jangan terbawa drama politik,"
Baca SelengkapnyaAnies meyakini, TNI-Polri hingga ASN bakal bersikap netral sesuai sumpah dan UUD 1945 untuk tidak memihak
Baca SelengkapnyaHabiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.
Baca Selengkapnya